Pelajaran dari Politik Anggaran Amerika

Oleh : Makmun Syadullah

Pengamat Ekonomi

Kontan 22 Desember 2012

Tahun 2013 Amerika terancam masuk dalam jebakan “jurang fiscal” (fiscal cliff),  akibat krisis yang meledak sejak September 2008. Pemerintahan di bawah komando George W. Bush dianggap hanya melakukan pemborosan selama masa pemerintahannya. Sementara itu Bush mengambil kebijakan keringanan perpajakan, yang berakibat keuangan negrara terjepit pada defisit keuangan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh CBO Historical Budget Page and Whitehouse FY 2012 Budget, rasio utang pemerintah terhadap GDP meningkat dari 63,5 persen pada periode  2001-2005 menjadi  84,2 persen pada periode  2005-2009, dan menjadi 99,6 persen pada periode  2009-2011. Sedangkan pada 2012 diperkirakan menjadi 106,6 persen. Kini Amerika termasuk negara yang memiliki rasio utang terhadap GDP yang cukup besar setelah Jepang (235,8 persen) dan Negara-negara di kawasan Eropa seperti Yunani (153,2 persen), Italia (123,4 persen), Irlandia (113,1 persen) dan Portugal (112,4 persen).

Meningkatnya utang pemerintah Amerika antara lain disebabkan adanya kenaikan rasio federal spending terhadap GDP dari 19,2 persen pada tahun 2001 menjadi 24,7 persen pada tahun 2009.  Diantara belanja pemerintah yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan adalah pengeluaran untuk subsidi dan kesehatan yang tercatat mencapai 3,9 persen pada tahun 1970 menjadi 10,4 persen pada tahun 2011. Sementara itu penerimaan perpajakan yang diukur dari rasio pajak terhadap GDP (tax ratio) mengalami penurunan dari 20 persen pada 1970 menjadi 18,1 persen pada 2010, bahkan diproyeksikan ke depan tax ratio tidak akan mengalami kenaikan.

Potensi Jurang fiskal akan semakin mendekati kenyataan, mengingat rencana Barack Obama untuk menaikkan pajak kelompok warga terkaya ditentang kubu Republik. Kegigihan kubu Republik menentang proposal Barack Obama disebabkan karena adanya keterikatan sumpah dengan Grover Norquist, pendiri The American for Tax Reform, yang selalu menentang kenaikan pajak.

Tak Perlu Membahas APBN

Meskipun Indonesia tidak dihadapkan pada jurang fiskal, setidaknya politik anggaran di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di Amerika. Hal ini antara lain tercermin dari kebijakan pemerintah yang tersantera politik. Sekedar contah adalah munculnya dana untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo ke dalam rumusan APBN-P 2012 yang kini menjadi polemik. Masyarakat akan menduga bahwa mungculnya dana penanggulangan bencana ini akibat adanya campur tangan politikus.

Contoh lain adalah kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi subsidi energy baik listrik maupun bahan bakar minyak selalu mendapatkan perlawanan dari DPR.  Dengan alasan akan menyengsarakan rakyat, para politikus menolak setiap pemerintah berencana mengurangi subsidi. Sangat jelas bahwa subsidi ini 70 persen justru lebih banyak dinikmati golongan menengah ke atas dan kaum pengusaha dibandingkan rakyat jelata atau dengan kata lain subsidi yang salah sasaran.  Subsidi yang salah sasaran secara nyata telah menjadikan anggaran negara hampir Rp1.000 triliun hilang sia-sia alias tidak membawa output yang jelas.  

Sikap kritis para politikus memang penting dan sangat diperlukan, namun tentunya bukan asal berseberangan dengan pemerintah. Jika terdapat kebijakan pemerintah  yang jelas-jelas merugikan sebagian besar masyarakat memang harus ditolak, namun bukan penolakan yang dibungkus “seolah-olah” merugikan masyarakat.

Kadang sikap para politikus yang berseberangan dengan pemerintah dalam jangka panjang justru akan semakin menyengsarakan rakyat. Bukan saja belanja infrastruktur yang seharusnya dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi menjadi tersandera, namun juga beban utang pemerintah menjadi semakin membengkak. Siapa lagi kalau bukan rakyat yang menanggung dampaknya dalam jangka panjang?

Jika di Amerika kubu Republik terikat sumpah dengan Grover Norquist,  di Indonesia justru para politikus berasal dari kalangan pengusaha dan  sebagian mungkin saja “dibiayai”   para pengusaha. Sudah dapat diduga, mereka akan sulit akan berpihak kepada rakyat. Pasalnya, apapun dana yang dikeluarkan pasti ada konsekuensinya. Untuk itu tidak mengherankan apabila terjadi transaksional dalam membuat kebijakan.

Pelajaran yang dapat dipetik dari “jurang fiskal” di Amerika, bahwa politik anggaran  di Indonesia juga akan berujung sama, yakni defisit anggaran yang akan semakin membengkak.  Pemerintah setiap tahun akan selalu dihadapkan untuk mencari dana tambahan guna membiayai subsidi yang semakin membengkak. Kenaikan utang ini pada akhirnya akan menambah beban yang ditanggung APBN baik dalam bentuk pembayaran cicilan utang maupun bunga utang.  

Apabila kondisi seperti ini terus terjadi, mungkin saja pada suatu saat APBN akan habis hanya untuk dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, pembayaran cicilan utang dan bunga dan sebagian untuk membiayai belanja yang sifatnya sudah mengikat seperti untuk pendidikan yang mencapai 20 persen dari anggaran. Jika ini terjadi, maka sudah tidak diperlukan lagi pembahasan APBN.