http://nasional.kontan.co.id/news/tiga-arahan-dari-wapres-soal-apbn
JAKARTA. Wakil Presiden Boediono
memberikan tiga arahan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan (APBN) guna memperlancar pembangunan.
Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan agar APBN berjalan baik. Pertama, program pembatasan BBM bersubsidi harus dijalankan. Pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan baik sehingga pembatasan BBM bersubsidi tak mengagetkan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Boediono bilang pembatasan ini harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. "Karena APBNP ini mengamanatkan kita tidak boleh melebihi angka tertentu dalam konsumsi BBM bersubsidi. Ini Undang-undang yang harus ditaati dan di laksanakan dengan baik," jelasnya dalam penutupan Musrenbangnas 2012 Kamis (26/4).
Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan. Pasalnya, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bagus tidak akan berjalan maksimal jika tak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. "Banyak sekali masalah non uang yang menghambat, jadi bisa kita longgarkan. Pertumbuhan ekonomi kita bisa tercapai asal kendala ini bisa dilonggarkan," ungkapnya.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Boediono juga meminta dukungan dari pemerintah daerah. Pasalnya, banyak sekali hambatan di luar uang (permodalan) yang membuat pembangunan infrastruktur tidak berjalan.
Ketiga, pentingnya penanggulangan kemiskinan. Makanya, ia mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan dan membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
Menurutnya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah ini penting untuk mengoordinasikan program-program kemiskinan di daerah.
JAKARTA. Wakil Presiden Boediono
memberikan tiga arahan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan (APBN) guna memperlancar pembangunan.Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan agar APBN berjalan baik. Pertama, program pembatasan BBM bersubsidi harus dijalankan. Pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan baik sehingga pembatasan BBM bersubsidi tak mengagetkan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Boediono bilang pembatasan ini harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. "Karena APBNP ini mengamanatkan kita tidak boleh melebihi angka tertentu dalam konsumsi BBM bersubsidi. Ini Undang-undang yang harus ditaati dan di laksanakan dengan baik," jelasnya dalam penutupan Musrenbangnas 2012 Kamis (26/4).
Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan. Pasalnya, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bagus tidak akan berjalan maksimal jika tak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. "Banyak sekali masalah non uang yang menghambat, jadi bisa kita longgarkan. Pertumbuhan ekonomi kita bisa tercapai asal kendala ini bisa dilonggarkan," ungkapnya.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Boediono juga meminta dukungan dari pemerintah daerah. Pasalnya, banyak sekali hambatan di luar uang (permodalan) yang membuat pembangunan infrastruktur tidak berjalan.
Ketiga, pentingnya penanggulangan kemiskinan. Makanya, ia mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan dan membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
Menurutnya, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah ini penting untuk mengoordinasikan program-program kemiskinan di daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar