http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/01/295592/4/2/Pemerintah-Ujung-Ujungnya-Naikkan-Harga-BBM
JAKARTA--MICOM: Kalangan pengamat memprediksi pemerintah pada akhirnya akan mengambil opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah mengurangi besarnya beban subsidi yang harus ditanggung anggaran negara.
Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, meski gengsi mengakui, pemerintah pada dasarnya sadar belum siapnya infrastruktur membuat pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sangat sulit diterapkan pada 1 April 2012 mendatang.
"Dengan infrastruktur yang belum siap dan segala keruwetan di lapangan, ujung-ujungnya paling pemerintah ambil opsi naikkan harga BBM bersubsidi," kata Komaidi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (2/1).
Seperti diketahui, Komisi VII DPR saat ini tengah menugaskan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap opsi-opsi yang dapat digunakan dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan 1 April mendatang.
Direktur Jenderal Migas Kementeria ESDM Evita H Legowo mengungkapkan, pihaknya ditugaskan untuk melakukan kajian apakah pembatasan dilakukan lewat cara pengendalian pembatasan volume atau konsumsi BBM bersubsidi, konversi BBM ke BBG, atau opsi lainnya.
Komaidi menilai, pemerintah hanya membuang waktu dengan kembali mengadakan kajian terhadap opsi-opsi yang sebelumnya telah telah dilakukan oleh banyak pihak. "Kan sudah pernah ada kajian dari tiga universitas yang diketuai Anggito Abimanyu. Disitu sudah jelas apa saja tantangan masing-masing opsi dan cara mengatasinya. Bahkan sudah ada angka-angkanya. Jadi buat apa mengulang hal yang sama?" tanyanya.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah segera menetukan opsi apa yang akan diambil sebagai langkah utama pelaksanaan pembatasan. Jika memilih opsi menaikan harga, maka seharusnya pemerintah mengajukan percepatan ke arah perubahan APBN-P 2012. Sedangkan jika opsi pembatasan yang dipilih, seharusnya pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang, sembari merangkul kalangan pengusaha SPBU swasta untuk mau berpartisipasi dalam program tersebut. (Atp/OL-9)
JAKARTA--MICOM: Kalangan pengamat memprediksi pemerintah pada akhirnya akan mengambil opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah mengurangi besarnya beban subsidi yang harus ditanggung anggaran negara.
Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, meski gengsi mengakui, pemerintah pada dasarnya sadar belum siapnya infrastruktur membuat pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sangat sulit diterapkan pada 1 April 2012 mendatang.
"Dengan infrastruktur yang belum siap dan segala keruwetan di lapangan, ujung-ujungnya paling pemerintah ambil opsi naikkan harga BBM bersubsidi," kata Komaidi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (2/1).
Seperti diketahui, Komisi VII DPR saat ini tengah menugaskan pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terhadap opsi-opsi yang dapat digunakan dalam rangka pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan 1 April mendatang.
Direktur Jenderal Migas Kementeria ESDM Evita H Legowo mengungkapkan, pihaknya ditugaskan untuk melakukan kajian apakah pembatasan dilakukan lewat cara pengendalian pembatasan volume atau konsumsi BBM bersubsidi, konversi BBM ke BBG, atau opsi lainnya.
Komaidi menilai, pemerintah hanya membuang waktu dengan kembali mengadakan kajian terhadap opsi-opsi yang sebelumnya telah telah dilakukan oleh banyak pihak. "Kan sudah pernah ada kajian dari tiga universitas yang diketuai Anggito Abimanyu. Disitu sudah jelas apa saja tantangan masing-masing opsi dan cara mengatasinya. Bahkan sudah ada angka-angkanya. Jadi buat apa mengulang hal yang sama?" tanyanya.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah segera menetukan opsi apa yang akan diambil sebagai langkah utama pelaksanaan pembatasan. Jika memilih opsi menaikan harga, maka seharusnya pemerintah mengajukan percepatan ke arah perubahan APBN-P 2012. Sedangkan jika opsi pembatasan yang dipilih, seharusnya pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang, sembari merangkul kalangan pengusaha SPBU swasta untuk mau berpartisipasi dalam program tersebut. (Atp/OL-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar