Selasa, 31 Januari 2012

Pemerintah setuju privatisasi 6 perusahaan BUMN

http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-setuju-privatisasi-6-perusahaan-bumn

JAKARTA. Pemerintah berencana melakukan privatisasi enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2012 ini. Privatisasi keenam BUMN ini akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penerbitan saham perdana (IPO), penerbitan saham terbatas (right issue) dan strategic sales.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menjelaskan, pada tahun ini Menteri BUMN mengajukan sembilan BUMN untuk diprivatisasi. Dari jumlah itu, ada enam BUMN yang disetujui untuk diprivatisasi melalui IPO dan right issue dengan sejumlah catatan.

Hatta bilang ada tiga BUMN, yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti persero), PT Industri Sandang Nusantara (persero), PT Industri Gelas (persero) yang akan diprivatisasi melalui skema strategic sales. Untuk PT Inti persero, Hatta berharap akan dilepas kepada BUMN strategis. "Ini dilakukan dalam rangka mengembangkan industri telekomunikasi nasional,” ujarnya, Selasa (31/1).

Sementara itu, PT Semen Baturaja akan disetujui untuk melakukan penerbitan saham perdana (IPO). Jumlah maksimum saham yang dilepas ke pasar sebesar 35%. Dana yang diperoleh digunakan untuk mengembangkan perusahaan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menambahkan, dana hasil IPO Semen Baturaja ini nantinya akan digunakan untuk membangun pabrik Semen Baturaja II dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Sehingga, nantinya setelah pabrik Semen Baturaja I ditingkatkan kapasitasnya dari 1,2 juta ton menjadi 1,5 juta ton, maka total kapasitas produksi pabrik Semen Baturaja menjadi 3 juta ton.

Pemerintah juga menyetujui right issue Bank Tabungan Negara (BTN) dengan besaran right issue sekitar 12% -14% saham.

Sedangkan untuk PT Kimia Farma Tbk, kata Hatta, pemerintah juga sudah menyepakati right issue. Dengan catatan, Kimia Farma harus melakukan proses swap share dengan Biofarma, sehingga perusahaan ini bisa mengatur lini bisnisnya masing-masing dan menjadi kuat.

Mengenai prosesnya, Hatta bilang pemerintah menyerahkan kepada Menteri BUMN. Yang jelas, "Pemerintah tetap menguasai 60% saham," tandasnya.

Sementara itu, pemerintah menunda rencana IPO dua BUMN yaitu PT Perkebunan Nusantara VII (persero) dan PT Pegadaian (persero). Hatta menjelaskan, rencana IPO PTPN VII akan ditunda hingga proses pembuatan holding BUMN perkebunan selesai.

Pemerintah juga menunda IPO PT Pegadaian dengan alasan PT Pegadaian memiliki fungsi untuk membantu masyarakat kecil, sehingga orientasinya tidak sekadar profit semata. "Pegadaian itu perusahaan yang sehat. Akan tetapi kami punya pertimbangan lain mengingat fungsi pegadaian, dan ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jadi kami tunda sambil mencari solusi yang terbaik," ungkap Hatta.

Nantinya, keseluruhan dana yang didapatkan dari hasil privatisasi ini akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan BUMN yang bersangkutan. "Sama sekali tidak untuk kas negara. Tapi untuk kesehatan perusahaan itu sendiri," imbuhnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar