ANGGARAN INFRASTRUKTUR: Masih terdapat gap Rp80,46 T pada 2012

http://www.bisnis.com/articles/anggaran-infrastruktur-masih-terdapat-gap-rp80-46-t-pada-2012

JAKARTA: Kebutuhan anggaran infrastruktur selama 2012 diperkirakan masih terdapat gap sebesar Rp80,48 triliun. Perhitungan tersebut berdasarkan kebutuhan anggaran infrastruktur selama 2012 mencapai Rp381,59 triliun.

  Dari total kebutuhan tersebut, yang telah diketahui sumber pendanaannya baru mencapai Rp301,11 triliun. Rinciannya, dari APBN senilai Rp110,48 triliun, APBD Rp69,03 triliun, BUMN Rp68,40 triliun, dan swasta sebesar Rp53,20 triliun.



Sedangkan Gap kebutuhan anggaran dalam dua tahun kedepan hingga 2014 diperkirakan masing-masing mencapai Rp77,95 untuk 2013, dan di 2014 sebesar Rp63 triliun.



Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Goeritno mengatakan sampai saat ini kekurangan sumber pendanaan itu masih belum diketahui akan berasal darimana. Namun, katanya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, maka diperkirakan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.



“Saat ini pemerintah tengah mengupayakan sumbernya, bisa dari proyek kerjasama pemerintah swasta, APBNP, bahkan dari masyarakat sendiri. Tapi kami optimistis kebutuhan tersebut bisa terpenuhi hingga akhir tahun,” ujar Bambang di Jakarta hari ini.



Untuk sumber pendanaan dari APBN, Bambang menjelaskan, selama 2012 memang paling banyak didominasi anggaran dari kementerian PU yakni sekitar Rp61,48 triliun. Kemudian perhubungsn Rp26,60 triliun, ESDM Rp15,68 triliun, Kemenpera Rp4,61 triliun, Kominfo Rp3,45 triliun, BPLS Rp1,51 triliun, Basarnas Rp959,22 miliar, dan BPWS Rp299,56 miliar.



Selain itu, katanya, saat ini pemerintah juga tengah meningkatkan ketersediaan material dan peralatan sektor konstruksi, menyusul adanya kecenderungan kebutuhan material dari tahun ketahun bakal terus meningkat dengan tumbuhnya pembangunan infrastruktur tersebut.



Salah satu sumber daya yang paling minim yakni ketersediaan alat berat. Berdasarkan data dari Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum kebutuhan alat berat selama 2012 mencapai 210.428 alat, namun yang tersedia hanya sebanyak 42.048 alat.



Sementara itu,   Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia Sudarto mengatakan upaya untuk menutup kebutuhan pendanaan itu perlu segera ditanggulangi pemerintah. Jika tidak, katanya, maka target pembangunan infratruktur sesuai dengan program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2014 tidak akan tercapai.



Menurutnya, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah yakni berupa pemberian stimulus bagi swasta untuk masuk dalam proyek-proyek infrastruktur skema PPP. Selain itu, pemerintah didesak untuk mempermudah swasta untuk memperoleh pendanaan pembangunan.



Misalnya saja dengan pembentukan bank infrastruktur yang saat ini masih terus dibahas, atau dengan menurunkan tingkat suku bunga bank khusus untuk proyek-proyek infrastruktur publik.



“Untuk minimnya ketersediaan alat berat dan material lainnya saya harap juga bisa dipenuhi oleh pemerintah produksinya. Untuk alat berat mungkin dengan memperbanyak impor alat berat bekas yang kondisinya masih bagus,” ujarnya.



Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan pendanaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan minimum 5% dari PDB tahun 2010-2014 mencapai Rp1.924 triliun, dimana kemampuan pemerintah dari APBN hanya mencapai Rp569 triliun. Sedangkan potensi pendanaan lain seperti dari BUMN, swasta, dan APBD mencapai Rp1.041 triliun.



Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 7%, pada akhir tahun 2014 masih terdapat gap pembiayaan sebesar Rp323 triliun.(api)