http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/11/30/lvgltd-darmin-ekonomi-indonesia-dikelola-secara-naif
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution menilai ekonomi Indonesia selama ini dikelola dengan sangat naif. Menurutnya ada pandangan yang berkembang dalam perekonomian nasional, yang melihat mekanisme pasar sudah cukup untuk mencegah dampak krisis pada negara ini.
"Yang saya lihat selama ini, seolah-olah, yang ada di pasar sudah cukup, jadi tidak perlu buat perlindungan diri saat ada gejolak," ujarnya dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2012 "Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi", Rabu (30/11). Ia menuturkan ini membuat negara ini sangat lemah dalam menangani krisis.
"Karenanya beberapa waktu belakangan, BI sudah lakukan sejumlah koreksi," ujarnya. Meski tak bisa radikal, ia mengaku bank sentrak sudah melakukan perbaikan pada pencegahan dampak krisis secara bertahap.
Salah satu yang BI lakukan, kata Darmin, adalah dengan membuat Peraturan BI (PBI) devisa hasil ekspor untuk menapung dana hasil ekspor pengusaha dalam negeri, yang banyak tertahan di luar. Aturan ini sudah resmi diterbitkan Oktober lalu dan mulai direalisasikan awal 2012.
Dengan ini, bank sentral berharap kekeringan valuta asing (valas) akibat krisis bisa dicegah. Pasalnya valas bisa tercukupi dengan disetorkannya dolar hasil ekspor di perbankan dalam negeri.
"Ini sudah dilakukan Malaysia dan Thailand sejak berpuluh-puluh tahun lalu," katanya. Thailand misalnya bahkan mewajibkan devisa ekpor tersebut dikonversikan dari dolar ke baht Thailand.
Sehingga menurutnya, kedua negara ini sudah tahu ukuran ketersediaan dan permintaan valas. "Ini bisa menghindari gejolak nilai tukar di negara tersebut, yang kita selama ini nggak ada. Bebas-bebas aja," tegasnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution menilai ekonomi Indonesia selama ini dikelola dengan sangat naif. Menurutnya ada pandangan yang berkembang dalam perekonomian nasional, yang melihat mekanisme pasar sudah cukup untuk mencegah dampak krisis pada negara ini.
"Yang saya lihat selama ini, seolah-olah, yang ada di pasar sudah cukup, jadi tidak perlu buat perlindungan diri saat ada gejolak," ujarnya dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2012 "Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi", Rabu (30/11). Ia menuturkan ini membuat negara ini sangat lemah dalam menangani krisis.
"Karenanya beberapa waktu belakangan, BI sudah lakukan sejumlah koreksi," ujarnya. Meski tak bisa radikal, ia mengaku bank sentrak sudah melakukan perbaikan pada pencegahan dampak krisis secara bertahap.
Salah satu yang BI lakukan, kata Darmin, adalah dengan membuat Peraturan BI (PBI) devisa hasil ekspor untuk menapung dana hasil ekspor pengusaha dalam negeri, yang banyak tertahan di luar. Aturan ini sudah resmi diterbitkan Oktober lalu dan mulai direalisasikan awal 2012.
Dengan ini, bank sentral berharap kekeringan valuta asing (valas) akibat krisis bisa dicegah. Pasalnya valas bisa tercukupi dengan disetorkannya dolar hasil ekspor di perbankan dalam negeri.
"Ini sudah dilakukan Malaysia dan Thailand sejak berpuluh-puluh tahun lalu," katanya. Thailand misalnya bahkan mewajibkan devisa ekpor tersebut dikonversikan dari dolar ke baht Thailand.
Sehingga menurutnya, kedua negara ini sudah tahu ukuran ketersediaan dan permintaan valas. "Ini bisa menghindari gejolak nilai tukar di negara tersebut, yang kita selama ini nggak ada. Bebas-bebas aja," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar