JAKARTA: Pemerintah mulai menerapkan secara penuh evaluasi serapan anggaran berbasiskan kinerja pada tahun anggaran 2012.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas Wismana Adi Suryabrata menuturkan untuk tahun ini pihaknya belum bisa menerapkan kebijakan tersebut lantaran masih perlu persiapan.
“Persiapan dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerian maupun lembaga. Tidak bisa hanya melibatkan kementerian tertentu untuk pilot project,” ujarnya akhir pekan ini.
Menurut Wismana, kebijakan tersebut dijalankan agar ada kepastian mengenai parameter untuk mengukur serapan anggaran. Sejumlah kementerian yang mendapatkan anggaran besar dari APBN sebelumnya telah memperoleh penjelasan mengenai kebijakan tersebut.
“Kami telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada kementerian yang mendapatkan dana besar seperti Kementerian pekerjaan Umum maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Meski demikian, kebijakan ini akan diterapkan kepada seluruh kementerian dan lembaga,” lanjut Wismana.
Selama ini parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kementerian maupun lembaga hanya menggunakan besaran anggaran yang terserap. Padahal, rendahnya serapan tidak berarti kinerja sebuah instansi pemerintah juga rendah.
“Dengan evaluasi berbasis kinerja, kami juga akan bisa mencari solusi mengenai masalah dalam pelaksanaan sebuah proyek. Kalau hanya mengandalkan evaluasi berbasis serapan, hal itu tidak menjawab permasalahan yang ada,” lanjutnya.
Evaluasi tersebut dijalankan juga berkaitan dengan sumber pendanaan proyek dan program di kementerian maupun lembaga yang berasal dari pinjaman lunak. Selain infrastruktur fisik, proyek-proyek yang didanai dari utang juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial, seperti halnya pendidikan serta kesehatan.
“Apakah utang masih dibutuhkan atau tidak, hal itu merupakan otoritas Kementerian Keuangan. Kami di sini sebatas untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan yang paling memungkinkan,” kata Wismana.(api)
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas Wismana Adi Suryabrata menuturkan untuk tahun ini pihaknya belum bisa menerapkan kebijakan tersebut lantaran masih perlu persiapan.
“Persiapan dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerian maupun lembaga. Tidak bisa hanya melibatkan kementerian tertentu untuk pilot project,” ujarnya akhir pekan ini.
Menurut Wismana, kebijakan tersebut dijalankan agar ada kepastian mengenai parameter untuk mengukur serapan anggaran. Sejumlah kementerian yang mendapatkan anggaran besar dari APBN sebelumnya telah memperoleh penjelasan mengenai kebijakan tersebut.
“Kami telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada kementerian yang mendapatkan dana besar seperti Kementerian pekerjaan Umum maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Meski demikian, kebijakan ini akan diterapkan kepada seluruh kementerian dan lembaga,” lanjut Wismana.
Selama ini parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kementerian maupun lembaga hanya menggunakan besaran anggaran yang terserap. Padahal, rendahnya serapan tidak berarti kinerja sebuah instansi pemerintah juga rendah.
“Dengan evaluasi berbasis kinerja, kami juga akan bisa mencari solusi mengenai masalah dalam pelaksanaan sebuah proyek. Kalau hanya mengandalkan evaluasi berbasis serapan, hal itu tidak menjawab permasalahan yang ada,” lanjutnya.
Evaluasi tersebut dijalankan juga berkaitan dengan sumber pendanaan proyek dan program di kementerian maupun lembaga yang berasal dari pinjaman lunak. Selain infrastruktur fisik, proyek-proyek yang didanai dari utang juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial, seperti halnya pendidikan serta kesehatan.
“Apakah utang masih dibutuhkan atau tidak, hal itu merupakan otoritas Kementerian Keuangan. Kami di sini sebatas untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan yang paling memungkinkan,” kata Wismana.(api)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar