Bulog pastikan harga beras tak terpengaruh isu pembatalan Thailand

JAKARTA. Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan harga beras dalam negeri tidak terpengaruh isu pembatalan kontrak ekspor beras dari Thailand. Sebab, badan itu masih memiliki stok beras yang cukup untuk kebutuhan enam bulan mendatang.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyebutkan, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog masih cukup untuk kebutuhan empat bulan. Selain itu, sisa beras impor yang belum sampai gudang diperkirakan bisa menutupi kebutuhan hingga dua bulan setelah stok beras saat ini habis. Sehingga totalnya, kebutuhan beras selama enam bulan mendatang dipastikan aman.


Pasokan beras impor sebanyak 300.000 ton yang seharusnya didatangkan dari Thailand itupun hanya untuk memenuhi kebutuhan 2012. Dengan demikian, apabila pembatalan beras impor Thailand direalisasikan, tidak akan mengganggu pasokan dalam negeri.

Apalagi, lanjutnya, beberapa daerah penghasil beras pun masih mengalami musim panen sehingga membantu pengadaan beras dalam negeri. Ditambah dengan kemampuan serap Bulog sebanyak 3.000 ton per hari maka, ungkapnya, pasokan dalam negeri lebih dari cukup.

Meski pasokan aman untuk kebutuhan enam bulan mendatang, dia mengharapkan, agar tidak perlu melaksanakan operasi pasar berskala besar atau terjadi bencana alam yang akan menyedot stok beras di luar rencana.

Lalu, dia menilai, isu penghentian ekspor beras itu sebenarnya merupakan masalah internal Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Sebab, rencana impor itu telah disepakati oleh kedua negara.

Hanya memang, perjanjian yang dilakukan antara Bulog kedua negara itu harus mengantongi izin Menteri Perdagangan Thailand untuk pengiriman berasnya.

Soal harga yang dianggap terlalu rendah, dia berpendapat, pemerintah Indonesia tidak perlu menggelar negosiasi ulang untuk menetapkan harga baru. Sebab, kesepakatan harga, jumlah, waktu pengiriman, dan kualitas telah dilakukan sebelum penandatanganan kontrak. "Sehingga tidak ada yang lemah pada kontrak itu," katanya, Kamis (29/9).

Namun, apabila rencana pembatalan itu akan tetap direalisasikan, dia mengatakan, harus ada pembicaraan ulang antara kedua negara. Sambil menanti kepastian hal itu, pemerintah pun tengah menjajaki kemungkinan negara pengimpor beras lainnya seperti Pakistan atau India.