BANDUNG. Pemerintah mengaku khawatir dengan gejolak harga minyak yang tak kunjung reda. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan sudah menyiapkan empat opsi pengaturan bahan bakar minyak (BBM).
"Inilah cara kita menghadapi kenaikan harga minyak seiring menjaga inflasi," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi, Sabtu (16/4).
Keempat opsi tersebut adalah pertama, melakukan pengaturan pengguna sekaligus penjatahan volume BBM bersubsidi menggunakan alat deteksi radio frequency identification (RFID). "Artinya, subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga dan kendaraan layanan umum, sedangkan kendaraan pribadi diwajibkan menggunakan pertamax," ujarnya.
Kedua, pengaturan pengguna diimbangi dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Maksudnya, subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga, dan kendaraan layanan umum dengan harga premium Rp 4.500 per liter.
Sementara untuk taksi dan kendaraan pribadi bisa mengonsumsi premium dengan harga yang lebih tinggi, yakni Rp 6.500 per liter. Sedangkan harga pertamax tetap pada harga keekonomian
Ketiga, penyesuaian harga BBM diimbangi dengan pemberian subsidi langsung menggunakan alat kendali kartu prabayar. Teknisnya, harga premium dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter untuk dikonsumsi semua golongan pengguna kendaraan.
Hanya saja, ucapnya, khusus pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga dan kendaraan layanan umum akan diberikan subsidi langsung via perbankan.
Dan opsi terakhir, pengaturan pengguna sekaligus menyubsidi pertamax dengan mematok harganya sebesar Rp 7.500 per liter. "Plat kuning tetap Rp 4.500 per liter, sementara lainnya menggunakan pertamax dengan harga keekonomian maksimum yang dipatok sebesar Rp 7.500 per liter," tandasnya.
Namun, ia mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan opsi mana yang diambil untuk menahan volume dan anggaran BBM bersubsidi tetap sesuai target dalam APBN 2011. Pasalnya, ia mengatakan bahwa pemerintah perlu melihat perkembangan harga minyak saat ini.
"Skenario dalam menghadapi harga minyak yang tinggi, tapi belum dipilih karena pemerintah melihat dinamika harga minyak karena ada pasti ada implikasi pada APBN, jadi kita buat skenario jaga-jaga," ujarnya.
"Inilah cara kita menghadapi kenaikan harga minyak seiring menjaga inflasi," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi, Sabtu (16/4).
Keempat opsi tersebut adalah pertama, melakukan pengaturan pengguna sekaligus penjatahan volume BBM bersubsidi menggunakan alat deteksi radio frequency identification (RFID). "Artinya, subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga dan kendaraan layanan umum, sedangkan kendaraan pribadi diwajibkan menggunakan pertamax," ujarnya.
Kedua, pengaturan pengguna diimbangi dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Maksudnya, subsidi BBM hanya diberikan bagi pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga, dan kendaraan layanan umum dengan harga premium Rp 4.500 per liter.
Sementara untuk taksi dan kendaraan pribadi bisa mengonsumsi premium dengan harga yang lebih tinggi, yakni Rp 6.500 per liter. Sedangkan harga pertamax tetap pada harga keekonomian
Ketiga, penyesuaian harga BBM diimbangi dengan pemberian subsidi langsung menggunakan alat kendali kartu prabayar. Teknisnya, harga premium dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter untuk dikonsumsi semua golongan pengguna kendaraan.
Hanya saja, ucapnya, khusus pengguna kendaraan plat kuning, roda dua atau tiga dan kendaraan layanan umum akan diberikan subsidi langsung via perbankan.
Dan opsi terakhir, pengaturan pengguna sekaligus menyubsidi pertamax dengan mematok harganya sebesar Rp 7.500 per liter. "Plat kuning tetap Rp 4.500 per liter, sementara lainnya menggunakan pertamax dengan harga keekonomian maksimum yang dipatok sebesar Rp 7.500 per liter," tandasnya.
Namun, ia mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan opsi mana yang diambil untuk menahan volume dan anggaran BBM bersubsidi tetap sesuai target dalam APBN 2011. Pasalnya, ia mengatakan bahwa pemerintah perlu melihat perkembangan harga minyak saat ini.
"Skenario dalam menghadapi harga minyak yang tinggi, tapi belum dipilih karena pemerintah melihat dinamika harga minyak karena ada pasti ada implikasi pada APBN, jadi kita buat skenario jaga-jaga," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar