JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyatakan, saat ini masih sulit menerapkan kebijakan Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA).
Meski keputusan perjanjian itu sepenuhnya ada di tangan bank sentral, namun secara industri perbankan, hal itu masih sulit dilakukan.
"Secara de facto, mata uang yang dipakai dalam transaksi ekspor-impor adalah dollar AS. Jika menggunakan yuan, ongkos transaksinya terlalu mahal di samping belum likuid," ujar Difi A Johansyah, Kabiro Humas BI, kepada Kontan, Senin (25/4). BI, tak mau terlalu memaksa bank menggunakan kebijakan ini, sebab beban biaya yang ditanggung perbankan akan lebih berat.
Kendala lain, selain kebiasaan nasabah yang menggunakan dollar AS, infrastruktur perbankan dalam penerapan itu juga belum mendukung. "BI akan terus pantau perkembangan pasar, apakah mereka mau menggunakan yuan atau tidak, Sebetulnya kalau infrastruktur siap dan nasabah mau, kebijakan bisa dilakukan kapan saja," jelasnya.
Meski keputusan perjanjian itu sepenuhnya ada di tangan bank sentral, namun secara industri perbankan, hal itu masih sulit dilakukan.
"Secara de facto, mata uang yang dipakai dalam transaksi ekspor-impor adalah dollar AS. Jika menggunakan yuan, ongkos transaksinya terlalu mahal di samping belum likuid," ujar Difi A Johansyah, Kabiro Humas BI, kepada Kontan, Senin (25/4). BI, tak mau terlalu memaksa bank menggunakan kebijakan ini, sebab beban biaya yang ditanggung perbankan akan lebih berat.
Kendala lain, selain kebiasaan nasabah yang menggunakan dollar AS, infrastruktur perbankan dalam penerapan itu juga belum mendukung. "BI akan terus pantau perkembangan pasar, apakah mereka mau menggunakan yuan atau tidak, Sebetulnya kalau infrastruktur siap dan nasabah mau, kebijakan bisa dilakukan kapan saja," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar