Tidak Bisa Diselesaikan Sendiri-sendiri

Sektor pangan sebagai pemicu inflasi tidak dapat diselesaikan secara parsial, tetapi harus diselesaikan secara holistik. Dengan kata lain, masalah pangan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. “Masalah pangan harus diselesaikan secara holistik, tidak dapat secara parsial,” kata peneliti ekonomi LIPI, Latif Adam, Selasa (4/1). Ditambahkan, masalah pangan tidak hanya berkaitan dengan suplai pangan, melainkan juga dengan konsumsi yang terkait pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membutuhkan pangan yang lebih banyak.

Lebih lanjut, Latif Adam mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan impor beras. “Pemerintah harus tetap fokus untuk mencukupi kebutuhan pangan dari dalam negeri dan tidak dapat mengandalkan dari impor,” katanya. Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan kebijakan pemerintah mengimpor beras merupakan bukti ketidaksiapan menangani masalah ketahanan pangan. “Memang cuaca merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diduga 100 persen. Tapi seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan untuk kondisi terburuk,” kata Aria.

Menurut Aria, kebijakan impor beras sudah dilakukan pada 2008, 2009, dan 2010. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah cenderung mengambil langkah-langkah pragmatis untuk memecahkan persoalan ketersediaan pangan nasional. “Pemerintah tidak pernah mengoptimalkan proses produksi pangan nasional melalui pemberdayaan petani, baik pada saat proses tanam maupun pascapanen. Impor beras selama ini hanya menguntungkan pedagang karena harga beras tersebut jauh lebih murah,” ujar Aria.

Lebih lanjut, dari anggaran Kementerian Pertanian, seperti subsidi benih dan pupuk, yang selama ini telah dialokasikan untuk petani yang mencapai triliunan rupiah, belum terlihat hasilnya dalam mengimplementasikan program kedaulatan pangan nasional. “Program subsidi yang dilakukan pemerintah tidak efektif jika ketersediaan pangan nasional saja tidak meningkat. Itu bukti kalau pengalokasian anggaran tersebut bermasalah,” tandas Aria.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan operasi pasar (OP) dengan menggunakan beras impor asal Vietnam dan Th ailand lebih murah dibandingkan menggunakan beras lokal. Selisih beras impor dengan beras lokal berkisar 1.200-1.500 rupiah per kilogram. “Untuk beras premium yang kita impor, harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis beras yang sama dari dalam negeri. Dari sisi cost, kita tidak mengalami kerugian karena ada selisih harga, dan produk impor dari Vietnam dan Thailand lebih murah,” katanya.

Sutarto menyatakan sebenarnya Bulog mengharapkan OP menggunakan beras dari dalam negeri, tetapi pada 2010 terjadi kenaikan harga beras, terutama jenis premium, dan memicu kenaikan beras medium. Bulog saat itu, imbuhnya, melakukan operasi pasar untuk jenis medium, tetapi dampaknya kecil. OP beras premium sulit dilakukan karena stok yang minim akibat produksinya yang terkendala anomali iklim.

Karena dipercaya melakukan impor oleh pemerintah, Bulog memilih beras impor dari Vietnam dan Thailand yang harganya memang lebih murah, khususnya untuk beras jenis premium. Selain stoknya masih tersedia, kata Sutarto, sampai saat ini harganya masih lebih murah dibandingkan beras premium dari dalam negeri. Ia menyebut selisih harganya berkisar 1.200- 1.500 rupiah per kilogram.

“Dari sisi cost, beras impor tidak merugikan Bulog maupun pemerintah. Bulog mengimpor menggunakan kredit bank. Memang ruginya kita menggunakan produksi impor, bukan produksi dari dalam negeri,” ungkapnya.
aan/din/ind/E-8