Rabu, 01 Desember 2010

Pembangunan hotel syariah di Yogya marak

Oleh: Endot Briliantono
SEMARANG: Berikut adalah ringkasan berita utama yang termuat di beberapa media cetak yang beredar di Jateng dan DIY diantaranya mengenai bongkar muat peti kemas di Kota Semarang, berkembangnya trend baru hotel syariah di Yogyakarta, pengembangan Kota Lama Semarang yang terabaikan, serta penderita HIV di kalangan ibu rumah tangga di Jateng.

PETI KEMAS: Manajemen Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) mengaku optimistis target produksi bongkar muat petikemas tahun ini bakal terlampaui, didorong peningkatan impor Jateng dan kepercayaan pengguna jasa terhadap pelayanan TPKS.

Manajer Operasional TPKS Mursidi mengatakan hingga Oktober 2010, produksi bongkar muat petikemas sudah mencapai 194.960 boks atau setara 317.629 twenty-foot equivalent units (TEU’s). "Artinya sudah mencapai 93,71% dari RKA (rencana kerja anggaran) tahun ini yang sebanyak 338.931 TEU’s. Kami optimismis target tahun ini terlampaui karena didongkrak aktivitas impor yang belakangan ini meningkat," katanya, kemarin. (Bisnis Indonesia, Jateng & DIY)

PRODUKSI BERAS: Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan stok beras provinsi ini mencukupi kebutuhan masyarakat karena produksi padinya berlimpah sehingga dapat mendukung ketahanan pangan di Jateng.

Dia mengatakan menurut angka ramalan BPS hingga akhir 2010 produksi beras mencapai 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG). "Sementara konsumsi beras oleh masyarakat Jawa Tengah, kata dia, dalam 1 tahun mencapai 450.000 ton," katanya usai tasyakuran peringatan Hari Jadi Korps Pegawai Republik Indonesia, di Semarang, Senin. (Bisnis Indonesia, Jateng & DIY)

ASET BANK SLEMAN: Memasuki usia ke-29, aset Bank Sleman hingga November 2010 mencapai Rp230 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu yang Rp182 miliar.

Dana yang tersimpan di nasabah mencapai Rp170 miliar. Sedangkan untuk penyaluran kredit, Bank Sleman telah menyalurkan sekitar Rp193 miliar ke nasabah. "Kami memang fokus melayani nasabah mikro, kecil dan menengah dengan pinjaman bunga rendah," ujar Direktur Utama Bank Sleman Muhammad Sigit, kemarin. (Harian Jogja)

HOTEL SYARIAH: Bisnis dengan konsep syariah, baik perbankan, asuransi maupun koperasi sejak 2000 tengah booming, kini giliran hotel atau penginapan syariah yang tengah naik daun.

Direktur Pemasaran Azzahra Salon and Spa Kumuda, menjelaskan ceruk pasar hotel berkonsep syariah sangat besar, padahal yang menggarap bisnis ini masih sedikit. "Untuk pengembangan usaha, kami ada beberapa master plan, salah satunya hotel muslim. Kami mau ke arah sana. Bukan berarti kami sok suci tapi dari sisi bisnis ceruk pasar ini belum tergarap serius," ujar dia akhir pekan lalu. (Harian Jogja)

KOTA LAMA TERABAIKAN: Pemkot Semarang tidak memiliki perhatian pada kawasan kota lama, terbukti dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 tidak ada program penataan di kawasan yang menjadi daya tarik tersendiri di Kota Semarang.

Anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang Bambang Setyoko menilai dengan tidak masuknya program penataan ke rencana pembangunan itu membuktikan perhatian pemerintah untuk kawasan budaya sangat kurang. "Itu (kota lama) potensi untuk dikembangkan sangat besar. Kalau tidak masuk RPJMD tentunya tidak ada anggaran untuk menatanya," ujar dia, kemarin. (Suara Merdeka)

IRT KENA HIV:  Sebanyak 231 ibu rumah tangga (IRT) di Jawa Tengah tertular HIV sejak 1993 hingga September 2010 dengan tren penderita HIV/AIDS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sekretaris Komisi Penanggulangan (KPA) AIDS Jateng Ngestiono mengatakan, provinsi ini peringkat ketujuh se-Indonesia dengan kasus AIDS terbanyak (1.371 kasus) sampai dengan 30 September 2010. "Distribusi kasus AIDS berdasar jenis pekerjaan berturut-turut, wiraswasta 295 kasus (21,52 %), ibu rumah tangga 231 (16,85 %), dan penjaja seksual 136 orang," kata Ngestiono di hadapan 105 remaja selaku peserta seminar. (Suara Merdeka)

TIM PAJAK BPHTB: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo membentuk tim guna mengelola pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyusul diserahkannya pengelolaan BPHTB ke daerah.

Kepala DPPKA Kota Solo, Budi Yulistianto, mengemukakan penyerahan pengelolaan BPHTB kepada Pemkot berdasarkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Peraturan Bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 186/PMK 07/2010 dan No 53/2010. "Selain BPHTB, jenis pajak lain yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah adalah pajak bumi dan bangunan (PBB)," katanya kemarin. (Solopos)

PENDERITA HYDROCEPHALUS: Pengurus Dompet Kemanusiaan PMI Solo menyalurkan bantuan kepada tiga penderita pembesaran kepala atau hydrocephalus.

Petugas Humas PMI Solo, Afrian Pramusetyo menjelaskan bantuan diberikan langsung kepada keluarga penderita di kediaman masing-masing. Rombongan Dompet Kemanusiaan PMI Solo dipimpin M Iqbal selaku pelaksana harian. "Santunan ini kami berikan kepada keluarga mereka yang tergolong kategori kurang mampu," katanya.(Solopos)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar