JAKARTA. Kementerian BUMN siap untuk melepaskan kepemilikan saham-saham minoritas di lima perusahaan. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Kertas Basuki Rahmat (KBRI), PT Kertas Blabak, PT Atmindo, PT Intirub Ban, dan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD).
"Karena nilainya tidak signifikan dan industrinya tidak komersial, kita akan lepas sahamnya," ujar Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis, Pandu Achiran Djajanto, Selasa (28/12).
Saham pemerintah yang dilepas pemerintah di PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia sebesar 0,38% senilai Rp 2,9 miliar, sementara kepemilikan saham pemerintah di PT Intirub sebesar 9% bernilai Rp 7 miliar. Untuk saham di PT Kertas Blabak, pemerintah masih menggenggam sekitar 0,8% dengan nilai Rp 540 juta. Di PT Atmindo pemerintah akan melepas sahamnya sebesar 36% dengan nilai Rp 10 miliar.
Proses pelepasan saham minoritas untuk Kertas Blabak sudah rampung, sedangkan sisa lainnya dalam proses final. “Kita juga masih ada tabungan JIHD senilai 1,3%, dan PPLI (Prasadha Pamunah Limbah Industri) sekitar 5%,” katsnya. Pandu optimistis, target pelepasan saham minoritas tersebut bisa mengumpulkan dana sebesar Rp 500 miliar-Rp1 triliun
Selain kelima perusahaan itu, BUMN juga memiliki beberapa saham minoritas di beberapa perusahaan. Namun, Pandu tidak mengatakan apakah saham-saham tersebut akan sama nasibnya atau tidak. Beberapa saham minoritas pemerintah lainnya adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (45 persen), PT Inalum (41,12 persen), PT Bank Bukopin (18,15 persen), PT Indosat Tbk (14,29 persen), PT Freeport Indonesia (9,36 persen), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kertas Padalarang, dan PT Sucofindo.
"Karena nilainya tidak signifikan dan industrinya tidak komersial, kita akan lepas sahamnya," ujar Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis, Pandu Achiran Djajanto, Selasa (28/12).
Saham pemerintah yang dilepas pemerintah di PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia sebesar 0,38% senilai Rp 2,9 miliar, sementara kepemilikan saham pemerintah di PT Intirub sebesar 9% bernilai Rp 7 miliar. Untuk saham di PT Kertas Blabak, pemerintah masih menggenggam sekitar 0,8% dengan nilai Rp 540 juta. Di PT Atmindo pemerintah akan melepas sahamnya sebesar 36% dengan nilai Rp 10 miliar.
Proses pelepasan saham minoritas untuk Kertas Blabak sudah rampung, sedangkan sisa lainnya dalam proses final. “Kita juga masih ada tabungan JIHD senilai 1,3%, dan PPLI (Prasadha Pamunah Limbah Industri) sekitar 5%,” katsnya. Pandu optimistis, target pelepasan saham minoritas tersebut bisa mengumpulkan dana sebesar Rp 500 miliar-Rp1 triliun
Selain kelima perusahaan itu, BUMN juga memiliki beberapa saham minoritas di beberapa perusahaan. Namun, Pandu tidak mengatakan apakah saham-saham tersebut akan sama nasibnya atau tidak. Beberapa saham minoritas pemerintah lainnya adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (45 persen), PT Inalum (41,12 persen), PT Bank Bukopin (18,15 persen), PT Indosat Tbk (14,29 persen), PT Freeport Indonesia (9,36 persen), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kertas Padalarang, dan PT Sucofindo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar