Penyerapan anggaran yang rendah seolah menjadi pekerjaan rumah yang setiap akhir masa anggaran rutin dihadapi kementerian/lembaga. Sampai saat ini pun, pengambil kebijakan belum mampu juga menjawab soal itu.
Realisasi penyerapan anggaran belanja negara sampai dengan 8 Oktober baru mencapai 51% dari total pagu dalam APBN Perubahan 2010. Padahal, belanja negara merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.
Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang rendah itu, menurut ekonom Ryan Kiryanto, merupakan masalah klasik yang bersumber dari kurang maksimalnya perencanaan kementerian/lembaga.
"Dari zaman Ibu [mantan Menteri Keuangan] Sri Mulyani, penyerapan anggaran juga rendah. Pada kuartal IV/2010 selalu genjot anggaran. Ini problemnya di perencanaan masing-masing kementerian/lembaga. Mereka pasti ada rencana kerja, tetapi tidak disiplin dalam menjalankan rencana kerjanya," katanya kepada Bisnis, kemarin.
Dia menjelaskan penyerapan anggaran yang lebih rendah dari alokasi itulah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secepat negara tetangga atau bahkan di bawah potensi yang dimilikinya.
Pemerintah masih optimistis dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8% sesuai dengan asumsi APBN Perubahan 2010, meski dalam posisi penyerapan anggaran yang masih seperti saat ini.
"Pertumbuhan ekonomi nggak turun dong. Kalau penyerapan anggarannya pada semester II/2010 lebih tinggi dari semester I," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, kemarin.
Dia bahkan meyakini pemerintah dapat menyerap 95% anggaran belanja hingga akhir tahun. Dalam APBN-P 2010, anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp781,53 triliun. Menurut dia, masa yang tersisa pada tahun ini masih cukup untuk meningkatkan penyerapan tersebut.
Tahun depan, dia mengharapkan penyerapan anggaran bisa lebih cepat seiring implementasi Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Ada beberapa upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran yang mudah-mudahan pada 2011 banyak hal-hal yang sekarang jadi bottleneck itu bisa diatasi termasuk revisi Keppres 80," katanya.
Meski demikian, Ryan mengingatkan agar pemerintah sebaiknya tidak menghamburkan anggaran hanya sekadar untuk mengejar serapan yang tinggi.
"Tentunya jangan asal menghamburkan anggaran, serapannya harus benar-benar berkualitas. Pada kuartal IV/2010 pemerintah harus kerja keras untuk menyelesaikan serapan anggaran. Kalau tidak, itu nanti jadi idle dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Dalam sisa 3 bulan terakhir, pemerintah dinilai perlu serius menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dan melanjutkan proyek yang sudah setengah jalan. "Jika pemerintah serius, penyerapan anggaran bisa 100%, bahkan bisa lebih. Lahan-lahan atau jalan tol yang sudah dikavling-kavling itu kalau bisa diselesaikan."
Masalah penyerapan anggaran yang rendah itu mendorong ekonom Aviliani untuk mengusulkan agar Kementerian Keuangan membentuk satu divisi yang khusus membantu kementerian/lembaga tertentu yang bermasalah dalam menyerap anggaran belanjanya.
"Seharusnya Kemenkeu ada semacam divisi yang dapat membantu percepatan pengeluaran kementerian/lembaga yang bermasalah," katanya.
Tak berpengaruh
Meski Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah direvisi dengan Perpres No.54 /2010, dia khawatir penyerapan anggaran tahun depan tidak lebih baik dibandingkan tahun ini.
"Tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan percepatan penyerapan anggaran ini. Saya melihat begitu kakunya. Walaupun sudah ada Perpres No.54/2010 dalam perjalanannya nanti pasti masih ada masalah," katanya.
Namun, meski penyerapan anggaran belanja pemerintah masih rendah, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diyakini masih bisa mencapai 6,3%. Hal ini dipicu oleh besarnya konsumsi yang dikeluarkan masyarakat.
"Pertumbuhan pasti tercapai, tapi saldo akhir tahun yang selalu tinggi. Selalu ada silpa tetapi bukannya karena pemerintah tidak bisa menyerap anggaran, tapi ada problem teknis dalam prosedur contoh seperti masalah tendernya," katanya.
Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dalam perhitungan Menkeu mencapai sekitar Rp14 triliun. Dia menilai silpa yang relatif tinggi itu akibat kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga.
Potensi silpa itu di antaranya berasal dari dana yang dicadangkan untuk kebutuhan remunasi kementerian/lembaga yang mampu mempercepat pembenahan birokrasi. Jika instansi tertentu dinilai mampu melakukan reformasi birokrasi, dana remunerasi segera dicairkan oleh Kemenkeu.
Aviliani melanjutkan Bappenas sebaiknya mengoptimalkan kembali fungsinya untuk dapat merencanakan pembangunan nasional beserta anggarannya dengan saksama. Dengan perencanaan yang matang, penyerapan anggaran bisa lebih dimaksimalkan. (redaksi@bisnis.co.id)
Realisasi penyerapan anggaran belanja negara sampai dengan 8 Oktober baru mencapai 51% dari total pagu dalam APBN Perubahan 2010. Padahal, belanja negara merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.
Penyerapan anggaran belanja pemerintah yang rendah itu, menurut ekonom Ryan Kiryanto, merupakan masalah klasik yang bersumber dari kurang maksimalnya perencanaan kementerian/lembaga.
"Dari zaman Ibu [mantan Menteri Keuangan] Sri Mulyani, penyerapan anggaran juga rendah. Pada kuartal IV/2010 selalu genjot anggaran. Ini problemnya di perencanaan masing-masing kementerian/lembaga. Mereka pasti ada rencana kerja, tetapi tidak disiplin dalam menjalankan rencana kerjanya," katanya kepada Bisnis, kemarin.
Dia menjelaskan penyerapan anggaran yang lebih rendah dari alokasi itulah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secepat negara tetangga atau bahkan di bawah potensi yang dimilikinya.
Pemerintah masih optimistis dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi hingga 5,8% sesuai dengan asumsi APBN Perubahan 2010, meski dalam posisi penyerapan anggaran yang masih seperti saat ini.
"Pertumbuhan ekonomi nggak turun dong. Kalau penyerapan anggarannya pada semester II/2010 lebih tinggi dari semester I," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, kemarin.
Dia bahkan meyakini pemerintah dapat menyerap 95% anggaran belanja hingga akhir tahun. Dalam APBN-P 2010, anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp781,53 triliun. Menurut dia, masa yang tersisa pada tahun ini masih cukup untuk meningkatkan penyerapan tersebut.
Tahun depan, dia mengharapkan penyerapan anggaran bisa lebih cepat seiring implementasi Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Ada beberapa upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran yang mudah-mudahan pada 2011 banyak hal-hal yang sekarang jadi bottleneck itu bisa diatasi termasuk revisi Keppres 80," katanya.
Meski demikian, Ryan mengingatkan agar pemerintah sebaiknya tidak menghamburkan anggaran hanya sekadar untuk mengejar serapan yang tinggi.
"Tentunya jangan asal menghamburkan anggaran, serapannya harus benar-benar berkualitas. Pada kuartal IV/2010 pemerintah harus kerja keras untuk menyelesaikan serapan anggaran. Kalau tidak, itu nanti jadi idle dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi," katanya.
Dalam sisa 3 bulan terakhir, pemerintah dinilai perlu serius menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dan melanjutkan proyek yang sudah setengah jalan. "Jika pemerintah serius, penyerapan anggaran bisa 100%, bahkan bisa lebih. Lahan-lahan atau jalan tol yang sudah dikavling-kavling itu kalau bisa diselesaikan."
Masalah penyerapan anggaran yang rendah itu mendorong ekonom Aviliani untuk mengusulkan agar Kementerian Keuangan membentuk satu divisi yang khusus membantu kementerian/lembaga tertentu yang bermasalah dalam menyerap anggaran belanjanya.
"Seharusnya Kemenkeu ada semacam divisi yang dapat membantu percepatan pengeluaran kementerian/lembaga yang bermasalah," katanya.
Tak berpengaruh
Meski Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah direvisi dengan Perpres No.54 /2010, dia khawatir penyerapan anggaran tahun depan tidak lebih baik dibandingkan tahun ini.
"Tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan percepatan penyerapan anggaran ini. Saya melihat begitu kakunya. Walaupun sudah ada Perpres No.54/2010 dalam perjalanannya nanti pasti masih ada masalah," katanya.
Namun, meski penyerapan anggaran belanja pemerintah masih rendah, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun diyakini masih bisa mencapai 6,3%. Hal ini dipicu oleh besarnya konsumsi yang dikeluarkan masyarakat.
"Pertumbuhan pasti tercapai, tapi saldo akhir tahun yang selalu tinggi. Selalu ada silpa tetapi bukannya karena pemerintah tidak bisa menyerap anggaran, tapi ada problem teknis dalam prosedur contoh seperti masalah tendernya," katanya.
Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dalam perhitungan Menkeu mencapai sekitar Rp14 triliun. Dia menilai silpa yang relatif tinggi itu akibat kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah kementerian/lembaga.
Potensi silpa itu di antaranya berasal dari dana yang dicadangkan untuk kebutuhan remunasi kementerian/lembaga yang mampu mempercepat pembenahan birokrasi. Jika instansi tertentu dinilai mampu melakukan reformasi birokrasi, dana remunerasi segera dicairkan oleh Kemenkeu.
Aviliani melanjutkan Bappenas sebaiknya mengoptimalkan kembali fungsinya untuk dapat merencanakan pembangunan nasional beserta anggarannya dengan saksama. Dengan perencanaan yang matang, penyerapan anggaran bisa lebih dimaksimalkan. (redaksi@bisnis.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar