JAKARTA: Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai skim pajak untuk rumah bersubsidi, baik untuk perumahan tapak sederhana (RSh) dan rusunami masih tak sinergis dengan pola subsidi baru perumahan yang dikeluarkan pemerintah.
Jika dibiarkan, masalah ini dinilai dapat menurunkan minat pengembang meningkatkan pembangunan perumahan mengingat skema pajak yang ditetapkan masih terlalu besar.
Bagi konsumen, besarnya pajak dapat menurunkan tingkat daya beli sehingga mereka cenderung berpikir ulang melakukan transaksi perumahan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Teguh Satria menjelaskan skim pajak yang masih tak sinergis itu adalah PPN dan PPh final. Selama ini, jelasnya, pembebasan PPN hanya diperuntukkan bagi RSh dengan harga hingga Rp55 juta dan rusunami hingga Rp144 juta per unit.
Adapun, PPh final untuk RSh hingga Rp55 juta dan rusunami hingga Rp144 juta per unit hanya dikenakan 1%.
Menurut dia, jika harga seluruh golongan rumah bersubsidi tersebut berada di atas plafon yang telah ditetapkan, pembebasan PPN dan PPh final 1% tak berlaku.
Artinya, bagi RSh dengan harga di atas Rp55 juta per unit, akan dikenakan PPN 10% dan PPh final 5%. Demikian halnya dengan rusunami dengan harga di atas Rp144 juta per unit, pembebasan PPN dan PPh final 1% tak berlaku.
"Meski berselisih satu sen pun dari ketetapan harga tersebut, seluruh skema keringanan pajak itu tak berlaku. Sebab, tak ada regulasi yang hingga saat ini mengatur hal tersebut," katanya kepada Bisnis, hari ini.
Konsekuensinya, terang Teguh, skema pembiayaan perumahan baru dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan bunga kredit sekitar 8,15% - 9,95% secara konstan selama 15 tahun belum memberikan dampak positif yang simultan bagi konsumen dan pengembang.
Sebab, struktur pajak perumahan bersubsidi masih besar. Apalagi, dengan PPh final sebesar 5% untuk perumahan bersubsidi, para pengembang khawatir akan terjadi potential loss yang cukup besar. (gak)
Jika dibiarkan, masalah ini dinilai dapat menurunkan minat pengembang meningkatkan pembangunan perumahan mengingat skema pajak yang ditetapkan masih terlalu besar.
Bagi konsumen, besarnya pajak dapat menurunkan tingkat daya beli sehingga mereka cenderung berpikir ulang melakukan transaksi perumahan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Teguh Satria menjelaskan skim pajak yang masih tak sinergis itu adalah PPN dan PPh final. Selama ini, jelasnya, pembebasan PPN hanya diperuntukkan bagi RSh dengan harga hingga Rp55 juta dan rusunami hingga Rp144 juta per unit.
Adapun, PPh final untuk RSh hingga Rp55 juta dan rusunami hingga Rp144 juta per unit hanya dikenakan 1%.
Menurut dia, jika harga seluruh golongan rumah bersubsidi tersebut berada di atas plafon yang telah ditetapkan, pembebasan PPN dan PPh final 1% tak berlaku.
Artinya, bagi RSh dengan harga di atas Rp55 juta per unit, akan dikenakan PPN 10% dan PPh final 5%. Demikian halnya dengan rusunami dengan harga di atas Rp144 juta per unit, pembebasan PPN dan PPh final 1% tak berlaku.
"Meski berselisih satu sen pun dari ketetapan harga tersebut, seluruh skema keringanan pajak itu tak berlaku. Sebab, tak ada regulasi yang hingga saat ini mengatur hal tersebut," katanya kepada Bisnis, hari ini.
Konsekuensinya, terang Teguh, skema pembiayaan perumahan baru dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan bunga kredit sekitar 8,15% - 9,95% secara konstan selama 15 tahun belum memberikan dampak positif yang simultan bagi konsumen dan pengembang.
Sebab, struktur pajak perumahan bersubsidi masih besar. Apalagi, dengan PPh final sebesar 5% untuk perumahan bersubsidi, para pengembang khawatir akan terjadi potential loss yang cukup besar. (gak)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar