JAKARTA: Kementerian BUMN memproyeksikan bisa menghimpun dana Rp30 triliun—Rp35 triliun sepanjang 2010 apabila seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar privatisasi, bisa dilepas semuanya pada tahun ini.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan beberapa perusahaan milik pemerintah sudah siap melepas sahamnya ke publik, yaitu PT Krakatau Steel (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
"Jumlah tersebut belum menghitung penjualan saham perusahaan-perusahaan yang skalanya lebih kecil, seperti halnya Sarana Karya, Primissima, serta Kertas Padalarang," ujarnnya di rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta hari ini.
Menurut Mustafa, seluruh perusahaan yang akan diprivatisasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPR, kecuali Bank Mandiri dan BNI. “Untuk Bank Mandiri dan BNI, kami harapkan bisa mendapatkan
persetujuan dari DPR pada Oktober. Sehingga, proses privatisasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” lanjut Mustafa.
Sementara itu, Direktur Bank Mandiri Pahala N. Mansyuri mengungkapkan bahwa perseroan kemungkinan besar tidak akan mencari sumber pendanaan dari eksternal hingga 2014 apabila rights issue terlaksana. Dana yang dihimpun dari rights issue itu memungkinkan perseroan meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di atas 12%.
"Untuk permodalan kami tidak ada masalah. Namun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, kami masih ada peluang untuk kembali menerbitkan senior debt," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Krakatau menargetkan perolehan dana sekitar Rp3 triliun dari penawaran publik perdana (initial public offering/ IPO). Sementara itu, Garuda Indonesia menargetkan bisa meraup dana sebesar Rp3 triliun—Rp4 triliun dari aksi korporasi yang sama.
Sementara itu, BNI memproyeksikan bisa mendapatkan dana setidaknya Rp10 triliun dalam rights issue yang akan dilaksanakan. Mandiri kemungkinan besar bisa di kisaran Rp14 triliun juga dari rights issue. (bsi)
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan beberapa perusahaan milik pemerintah sudah siap melepas sahamnya ke publik, yaitu PT Krakatau Steel (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
"Jumlah tersebut belum menghitung penjualan saham perusahaan-perusahaan yang skalanya lebih kecil, seperti halnya Sarana Karya, Primissima, serta Kertas Padalarang," ujarnnya di rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta hari ini.
Menurut Mustafa, seluruh perusahaan yang akan diprivatisasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPR, kecuali Bank Mandiri dan BNI. “Untuk Bank Mandiri dan BNI, kami harapkan bisa mendapatkan
persetujuan dari DPR pada Oktober. Sehingga, proses privatisasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” lanjut Mustafa.
Sementara itu, Direktur Bank Mandiri Pahala N. Mansyuri mengungkapkan bahwa perseroan kemungkinan besar tidak akan mencari sumber pendanaan dari eksternal hingga 2014 apabila rights issue terlaksana. Dana yang dihimpun dari rights issue itu memungkinkan perseroan meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di atas 12%.
"Untuk permodalan kami tidak ada masalah. Namun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, kami masih ada peluang untuk kembali menerbitkan senior debt," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Krakatau menargetkan perolehan dana sekitar Rp3 triliun dari penawaran publik perdana (initial public offering/ IPO). Sementara itu, Garuda Indonesia menargetkan bisa meraup dana sebesar Rp3 triliun—Rp4 triliun dari aksi korporasi yang sama.
Sementara itu, BNI memproyeksikan bisa mendapatkan dana setidaknya Rp10 triliun dalam rights issue yang akan dilaksanakan. Mandiri kemungkinan besar bisa di kisaran Rp14 triliun juga dari rights issue. (bsi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar