Oleh: Makmun
Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Sumber: Kontan 6 September 2010
Jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, namun apabila dilihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan. Pada tahun 2001 outstanding utang pemerintah mencapai Rp 1.273,18 triliun atau 77 persen terhadap PDB. Pada tahun 2010 (Januari) outstanding utang pemerintah meningkat menjadi Rp 1.618,24 triliun atau 27 persen terhadap PDB.
Penurunan rasio utang terhadap PDB di atas menunjukkan adanya penurunan yang cukup tajam Hal ini mengindikasikan semankin meningkatnya kemampuan pemerintah dalam membayar utang, namun demikian ini belum menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. Akan lebih tepat apabila digunakan pendekatan likuiditas dan solvabilitas. Melalui pendekatan likuiditas akan nampak perkembangan kemampuan membayar pemerintah atas utang negara berdasarkan penerimaan negara baik penerimaan dalam negeri maupun untuk pembayaran utang dalam negeri dan cadangan devisa untuk pembayaran utang luar negeri.
Likuiditas dan solvabilitas berkaitan erat dengan kesinambungan fiskal, yang mencakup keterkaitan dengan keseimbangan primer (primary balance) dan kondisi utang pemerintah. Ntamatungiro (2004) dan Edwards (2002) mendefinisikan kesinambungan fiskal dengan melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan stok utang. Posisi fiskal akan aman bagi pembayaran utang apabila PDB tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan stok utang dan bersifat kontinyu. Fiskal akan aman jika terdapat kestabilan rasio utang terhadap PDB bersifat stasioner.
Berdasarkan pendekatan likuiditas atas utang luar negeri yang diukur dari rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi, namun menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Pada tahun 2001 debt service ratio atas utang luar negeri pemerintah tercatat 15,2% dan pada tahun 2009 diperkirakan naik menjadi 19,2%. Naiknya debt service ratio ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global. Sebagaimana dimaklumi bahwa krisis global secara signifikan berdampak pada ekspor Indonesia. Turunnya nilai ekspor ini berdampak langsung pada cadangan devisa negara.
Sementara itu dari sisi solvabilitas, tingkat solvabilitas fiskal pemerintah dalam jangka panjang masih baik, namun terdapat kecenderungan memburuk. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan solvabilitas fiskal pada tahun 2002 yang mencapai -2,87 dan tahun 2006 membaik menjadi -6,21, namun dalam dua tahun terakhir agak memburuk, yakni untuk tahun 2007 menjadi -2,89 dan tahun 2008 diperkirakan akan menjadi -0,82, meski demikian secara umum masih baik karena masih di bawah nol.
Meskipun likuiditas dan solvabilitas fiskal pemerintah masih cukup baik, bukan berarti pemerintah bebas melakukan utang kapan saja. Permasalahannya adalah tingginya biaya atas utang yang harus ditanggung pemerintah. Dalam tahun 2010 ini diperkirakan beban bunga atas utang pemerintah ini mencapai 12,2 persen terhadap total pendapatan negara atau 11 persen terhadap total belanja negara. Untuk itu langkah terbaik yang dapat ditempuh pemerintah adalah menutup utang bunga tinggi dan membatasi penerbitan surat utang negara (SUN).
Waspadai “Bubble”
Dalam konteks dengan kepemilikan SUN, kepemilikan investor asing per 16 Agustus 2010 telah mencapai Rp177,21 triliun. Permasalahannya hingga kini pemerintah belum memanfaatkan aliran dana asing ke SUN tersebut untuk menggerakkan sektor riil. Selain digunakan untuk membayar utang pemerintah yang jatuh tempo, hasil penerbitan SUN ditempatkan pada investasi jangka pendek. Akibatnya SUN belum mampu menggerakaan sektor riil dan pembangunan.
Perkembangan pasar obligasi, terutama SUN belakangan ini semakin semarak. Hal ini didorong dengan terus menurunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga investor semakin kreatif memilih instrumen bagi portofolionya. Sekarang ini, SUN menjadi alat investasi yang mulai banyak diminati investor institusi di Indonesia maupun investor asing. Namun demikian, pemerintah dan bank sentral memiliki tujuan yang berbeda. Fokus utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan, sedangkan pemerintah memiliki fokus jangka panjang untuk meminimalkan biaya bagi anggaran (manajemen utang pemerintah).
Perlu pula dipahami bahwa utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal, sehingga dalam pengelolaannya pun harus ditujukan untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahannya hingga kini kebijakan utang pemerintah belum diimbangi dengan efektifitas alokasi penggunaannya. Akibatnya utang pemerintah belum mampu mendorong sektor tradable. Dalam konteks ini, maka pemerintah harus terus mewaspadai dalam pengelolaan utang, apalagi dalam beberapa tahun ke depan, aliran dana investasi portfolio diperkirakan masih akan terus datang, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi akan menjadi bubble.
Potensi gelembung ekonomi dapat terjadi apabila pertumbuhan aktivitas ekonomi jangka pendek terlalu tinggi dan tidak terkontrol serta pertumbuhan jangka panjang terabaikan. Bubble dapat mengancam negara mana pun dan Untuk meredam potensi tersebut, dibutuhkan penggerak pertumbuhan yang lebih stabil, yaitu sektor riil.
Terkait dengan potensi bubble di atas, maka ke depan pemerintah perlu mengubah orientasi hasil penerbitan SUN dari investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang. Bubble menjadi ancaman apabila pertumbuhan ekonomi kurang memperhatikan faktor-faktor jangka panjang.Untuk itu aliran dana yang masuk ke SUN sebaiknya digunakan untuk mengembangkan sektor riil yang menjadi kunci penggerak pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya sektor manufaktur dan sektor pertanian. Dengan cara seperti ini diharapkan kualitas pertumbuhan ekonomi tidak lagi semu, tapi berkualitas.
Tentunya tidak mudah mengubah arah kebijakan seperti ini, kuncinya adalah stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri jangan sampai terganggu. Begitu pula halnya dengan margin suku bunga domestik dengan luar harus tetap terjaga. Jika faktor-faktor kunci ini terganggu, maka aliran hot money akan keluar dengan bebas mencari instrument investasi lain yang lebih menguntungkan dan tentunya dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Ini adalah konsekuensi dari diberlakukannya rezim devisa bebas.
Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Sumber: Kontan 6 September 2010
Jumlah utang pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, namun apabila dilihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan. Pada tahun 2001 outstanding utang pemerintah mencapai Rp 1.273,18 triliun atau 77 persen terhadap PDB. Pada tahun 2010 (Januari) outstanding utang pemerintah meningkat menjadi Rp 1.618,24 triliun atau 27 persen terhadap PDB.
Penurunan rasio utang terhadap PDB di atas menunjukkan adanya penurunan yang cukup tajam Hal ini mengindikasikan semankin meningkatnya kemampuan pemerintah dalam membayar utang, namun demikian ini belum menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. Akan lebih tepat apabila digunakan pendekatan likuiditas dan solvabilitas. Melalui pendekatan likuiditas akan nampak perkembangan kemampuan membayar pemerintah atas utang negara berdasarkan penerimaan negara baik penerimaan dalam negeri maupun untuk pembayaran utang dalam negeri dan cadangan devisa untuk pembayaran utang luar negeri.
Likuiditas dan solvabilitas berkaitan erat dengan kesinambungan fiskal, yang mencakup keterkaitan dengan keseimbangan primer (primary balance) dan kondisi utang pemerintah. Ntamatungiro (2004) dan Edwards (2002) mendefinisikan kesinambungan fiskal dengan melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan stok utang. Posisi fiskal akan aman bagi pembayaran utang apabila PDB tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan stok utang dan bersifat kontinyu. Fiskal akan aman jika terdapat kestabilan rasio utang terhadap PDB bersifat stasioner.
Berdasarkan pendekatan likuiditas atas utang luar negeri yang diukur dari rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi, namun menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Pada tahun 2001 debt service ratio atas utang luar negeri pemerintah tercatat 15,2% dan pada tahun 2009 diperkirakan naik menjadi 19,2%. Naiknya debt service ratio ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global. Sebagaimana dimaklumi bahwa krisis global secara signifikan berdampak pada ekspor Indonesia. Turunnya nilai ekspor ini berdampak langsung pada cadangan devisa negara.
Sementara itu dari sisi solvabilitas, tingkat solvabilitas fiskal pemerintah dalam jangka panjang masih baik, namun terdapat kecenderungan memburuk. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan solvabilitas fiskal pada tahun 2002 yang mencapai -2,87 dan tahun 2006 membaik menjadi -6,21, namun dalam dua tahun terakhir agak memburuk, yakni untuk tahun 2007 menjadi -2,89 dan tahun 2008 diperkirakan akan menjadi -0,82, meski demikian secara umum masih baik karena masih di bawah nol.
Meskipun likuiditas dan solvabilitas fiskal pemerintah masih cukup baik, bukan berarti pemerintah bebas melakukan utang kapan saja. Permasalahannya adalah tingginya biaya atas utang yang harus ditanggung pemerintah. Dalam tahun 2010 ini diperkirakan beban bunga atas utang pemerintah ini mencapai 12,2 persen terhadap total pendapatan negara atau 11 persen terhadap total belanja negara. Untuk itu langkah terbaik yang dapat ditempuh pemerintah adalah menutup utang bunga tinggi dan membatasi penerbitan surat utang negara (SUN).
Waspadai “Bubble”
Dalam konteks dengan kepemilikan SUN, kepemilikan investor asing per 16 Agustus 2010 telah mencapai Rp177,21 triliun. Permasalahannya hingga kini pemerintah belum memanfaatkan aliran dana asing ke SUN tersebut untuk menggerakkan sektor riil. Selain digunakan untuk membayar utang pemerintah yang jatuh tempo, hasil penerbitan SUN ditempatkan pada investasi jangka pendek. Akibatnya SUN belum mampu menggerakaan sektor riil dan pembangunan.
Perkembangan pasar obligasi, terutama SUN belakangan ini semakin semarak. Hal ini didorong dengan terus menurunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga investor semakin kreatif memilih instrumen bagi portofolionya. Sekarang ini, SUN menjadi alat investasi yang mulai banyak diminati investor institusi di Indonesia maupun investor asing. Namun demikian, pemerintah dan bank sentral memiliki tujuan yang berbeda. Fokus utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan, sedangkan pemerintah memiliki fokus jangka panjang untuk meminimalkan biaya bagi anggaran (manajemen utang pemerintah).
Perlu pula dipahami bahwa utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal, sehingga dalam pengelolaannya pun harus ditujukan untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan menguatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahannya hingga kini kebijakan utang pemerintah belum diimbangi dengan efektifitas alokasi penggunaannya. Akibatnya utang pemerintah belum mampu mendorong sektor tradable. Dalam konteks ini, maka pemerintah harus terus mewaspadai dalam pengelolaan utang, apalagi dalam beberapa tahun ke depan, aliran dana investasi portfolio diperkirakan masih akan terus datang, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi akan menjadi bubble.
Potensi gelembung ekonomi dapat terjadi apabila pertumbuhan aktivitas ekonomi jangka pendek terlalu tinggi dan tidak terkontrol serta pertumbuhan jangka panjang terabaikan. Bubble dapat mengancam negara mana pun dan Untuk meredam potensi tersebut, dibutuhkan penggerak pertumbuhan yang lebih stabil, yaitu sektor riil.
Terkait dengan potensi bubble di atas, maka ke depan pemerintah perlu mengubah orientasi hasil penerbitan SUN dari investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang. Bubble menjadi ancaman apabila pertumbuhan ekonomi kurang memperhatikan faktor-faktor jangka panjang.Untuk itu aliran dana yang masuk ke SUN sebaiknya digunakan untuk mengembangkan sektor riil yang menjadi kunci penggerak pertumbuhan ekonomi, seperti misalnya sektor manufaktur dan sektor pertanian. Dengan cara seperti ini diharapkan kualitas pertumbuhan ekonomi tidak lagi semu, tapi berkualitas.
Tentunya tidak mudah mengubah arah kebijakan seperti ini, kuncinya adalah stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri jangan sampai terganggu. Begitu pula halnya dengan margin suku bunga domestik dengan luar harus tetap terjaga. Jika faktor-faktor kunci ini terganggu, maka aliran hot money akan keluar dengan bebas mencari instrument investasi lain yang lebih menguntungkan dan tentunya dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Ini adalah konsekuensi dari diberlakukannya rezim devisa bebas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar