Pidato kenegaraan yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2010 di Gedung DPR menimbulkan banyak pendapat.
Isi pidato tersebut dianggap tidak mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukti ketidakseriusan itu dapat dilihat dari anggaran belanja pemerintah yang 1.202 triliun rupiah.
Pemerintah menganggarkan belanja modal (capital expenditure) 121 triliun rupiah. Dana itu akan dialokasikan untuk menunjang infrastruktur, termasuk irigasi dan transportasi.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, anggaran belanja modal ini memang naik 28 persen (26,6 triliun rupiah).
Meski demikian, anggaran ini dianggap kecil, dan sangat diragukan kemampuannya untuk mendorong pembangunan infrastruktur sebagaimana disampaikan Ketua DPR dan Presiden.
Pemerintah memang memiliki keterbatasan untuk membelanjakan lebih banyak anggaran pembangunan infrastruktur agar defi sit APBN tidak terlalu tinggi, yakni hanya 1,7 persen terhadap PDB, atau sekitar 115 triliun rupiah.
Sikap pemerintah ini bisa dibaca sebagai kehatian-kehatian agar tidak menambah beban utangnya ke lembaga donor.
Sikap inilah yang membuat banyak pihak beranggapan bahwa APBN 2011 tidak cukup bertenaga untuk menjalankan fungsinya sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.
Lepas dari pendapat itu, apa yang disampaikan Yudhoyono dalam Pengantar Rancangan APBN 2011 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan merupakan gambaran paradigma pemeritah saat ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah sangat percaya bahwa anggaran belanja modal 121 triliun rupiah untuk menopang pembangunan infrastruktur akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Padahal jika dibaca lebih dalam, paradigma ini tak selamanya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang diharapkan selama ini. Peradigma ini sesungguhnya telah usang karena pernah diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto, dan dianggap gagal oleh banyak kalangan.
Gagal karena paradigma ini, yang mensyaratkan anggaran (modal) besar untuk infrastruktur, ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru ekonomi rakyat kian terpuruk dan kemiskinan tetap merajalela.
Anehnya, kecenderungan yang sama ini juga terjadi pada saat sekarang, tapi pemerintah tetap menggunakan paradigma tersebut.
Paradigma Lain
Kalau mengikuti alur pikiran McClelland dalam bukunya The Achievement Motive in Economic Growth (1984), mestinya pemerintah mulai belajar dengan paradigma lain, yang tidak melulu menggantungkan diri pada infrastruktur.
Persoalan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi merupakan persoalan “eksternal” yang sulit membuahkan hasil jika persoalan “internal” tidak segera diselesaikan.
Persoalan “internal”, menurut Mc- Clelland, adalah persoalan nilai-nilai dan motivasi yang mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan.
Pendeknya, dorongan internal adalah untuk membentuk dan mengubah nasib sendiri. Kondisi masyarakat kita saat ini sesungguhnya sedang mengalami krisis nilai, motivasi, dan dorongan untuk bekerja lebih giat.
Hal ini karena pemerintah tidak memberikan stimulus terhadap masyarakat untuk bekerja lebih keras dan cepat sehingga banyak yang tidak produktif.
Wajar kalau masyarakat banyak menjadi buruh di dalam maupun di luar negeri karena realitasnya pemerintah tidak mendorong aspek the need for achievement (N’ach) masyarakat yang sangat rendah.
Persoalan rendahnya the need for achievement (N’ach) ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Sebab, tidak ada motivasi masyarakat untuk bekerja lebih baik demi memuaskan batin dari dalam, yang ada hanya kerja santai tapi mengharapkan duit banyak.
Belum lagi rendahnya kualitas implementasi program pemerintah dan gejala korupsi yang kuat membuat pertumbuhan ekonomi kian sulit bergerak.
Karena itulah, kondisi ini mestinya dipikirkan pemerintah agar percepatan pertumbuhan ekonomi tidak bergerak pada level “eksternal” saja, namun juga pada level “internal”.
Menstimulus gerak ekonomi dengan membangun infrastruktur sama pentingnya dengan mendorong semangat kerja masyarakat sebagaimana di China dan Jepang.
Yang perlu diingat adalah, sebesar apa pun anggaran untuk membangun infrastruktur, akan menjadi percuma jika tidak diimbangi dengan dorongan produktivitas masyarakat.
Lihat saja bagaimana Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura hingga kini masih menjadi jembatan “statis” yang tidak mendorong dengan cepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Tidak seperti harapan sebelumnya, yang dibayangkan bahwa dengan infrastruktur itu, tumpahan ekonomi Surabaya akan cepat mengalir ke Madura. Nyatanya tidaklah demikian.
Oleh sebab itu, tulisan ini hanya hendak mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi yang bersifat eksternal, namun sejatinya pemerintah juga mau dengan “ikhlas” mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi yang bersifat internal.
Mudahmudahan tulisan ini bisa dibaca oleh mereka pengambil kebijakan.
Penulis adalah mahasiswa S-2 Sosiologi Fisip Unair
Abdus Sair
Tidak ada komentar:
Posting Komentar