JAKARTA -- Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pemberian fasilitas pembebasan pajak sementara atau tax holiday kepada empat sektor usaha. Keempat sektor tersebut adalah industri dasar, industri agro, industri petrokimia, dan industri penghasil barang modal.
"Kami sudah mensinyalir sejumlah sektor industri yang menjadi prioritas dan harus segera disikapi," kata Menteri Hidayat setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan untuk membahas insentif pajak di kantor Kementerian Perindustrian kemarin.
Menurut dia, pemerintah memiliki alasan khusus mendahulukan sektor-sektor tersebut dibanding sektor lain. Industri dasar, misalnya, difokuskan pada industri besi baja karena output dari industri itu akan diharapkan memenuhi pasokan bagi kebutuhan industri berat lainnya. Misalnya industri perkapalan, elektronik, dan otomotif.
Sementara itu, untuk industri agro, pemerintah akan memfokuskan untuk tujuan pengurangan ekspor produk primer, seperti industri minyak sawit mentah (CPO), karet, dan kakao. Hal itu untuk mendorong investasi industri pengolahan di Tanah Air.
Menurut Hidayat, para pengusaha produsen CPO menyatakan keinginannya masuk ke sektor pengolahan jika ada aturan yang "mendukung". Namun, ia melanjutkan, isu ini perlu disikapi secara hati-hati agar produsen lokal tak sampai kehilangan pasar CPO internasional karena alasan melakukan pengolahan di dalam negeri. "Kita lakukan secara bertahap," ujarnya.
Untuk industri petrokimia, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan industrinya dari hulu hingga hilir. Alasannya, selama ini tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor produk petrokimia sangat tinggi. Menurut Hidayat, Menteri Keuangan meminta persoalan ini segera disikapi karena kecenderungan impor produk ini makin besar sejak Juli lalu.
Industri barang-barang modal, seperti pabrik yang memproduksi mesin, juga menjadi prioritas. Hidayat mengatakan pekan ini keempat sektor tersebut akan dibahas lebih dalam di tingkat direktur jenderal. Pekan depan diharapkan tuntas dan siap dipresentasikan. "Mudah-mudahan bisa diputuskan. Sementara sektor lainnya menyusul. Kami konsentrasi dulu di sini," kata dia.
Setelah sektor industri, Hidayat melanjutkan, pemerintah akan membahas prioritas insentif berdasarkan wilayahnya. Menteri Keuangan, kata dia, setuju dengan prinsip bahwa industri harus menyebar keluar dari Jawa.
Hidayat berharap kebijakan tax holiday bisa diputuskan tahun ini. "Ambisi saya, semua keputusan penting dan strategis untuk industri harus bisa keluar tahun ini," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo memberi sinyal tax holiday bakal terealisasi pada awal Januari tahun depan. Eka Utami Aprilia
"Kami sudah mensinyalir sejumlah sektor industri yang menjadi prioritas dan harus segera disikapi," kata Menteri Hidayat setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan untuk membahas insentif pajak di kantor Kementerian Perindustrian kemarin.
Menurut dia, pemerintah memiliki alasan khusus mendahulukan sektor-sektor tersebut dibanding sektor lain. Industri dasar, misalnya, difokuskan pada industri besi baja karena output dari industri itu akan diharapkan memenuhi pasokan bagi kebutuhan industri berat lainnya. Misalnya industri perkapalan, elektronik, dan otomotif.
Sementara itu, untuk industri agro, pemerintah akan memfokuskan untuk tujuan pengurangan ekspor produk primer, seperti industri minyak sawit mentah (CPO), karet, dan kakao. Hal itu untuk mendorong investasi industri pengolahan di Tanah Air.
Menurut Hidayat, para pengusaha produsen CPO menyatakan keinginannya masuk ke sektor pengolahan jika ada aturan yang "mendukung". Namun, ia melanjutkan, isu ini perlu disikapi secara hati-hati agar produsen lokal tak sampai kehilangan pasar CPO internasional karena alasan melakukan pengolahan di dalam negeri. "Kita lakukan secara bertahap," ujarnya.
Untuk industri petrokimia, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan industrinya dari hulu hingga hilir. Alasannya, selama ini tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor produk petrokimia sangat tinggi. Menurut Hidayat, Menteri Keuangan meminta persoalan ini segera disikapi karena kecenderungan impor produk ini makin besar sejak Juli lalu.
Industri barang-barang modal, seperti pabrik yang memproduksi mesin, juga menjadi prioritas. Hidayat mengatakan pekan ini keempat sektor tersebut akan dibahas lebih dalam di tingkat direktur jenderal. Pekan depan diharapkan tuntas dan siap dipresentasikan. "Mudah-mudahan bisa diputuskan. Sementara sektor lainnya menyusul. Kami konsentrasi dulu di sini," kata dia.
Setelah sektor industri, Hidayat melanjutkan, pemerintah akan membahas prioritas insentif berdasarkan wilayahnya. Menteri Keuangan, kata dia, setuju dengan prinsip bahwa industri harus menyebar keluar dari Jawa.
Hidayat berharap kebijakan tax holiday bisa diputuskan tahun ini. "Ambisi saya, semua keputusan penting dan strategis untuk industri harus bisa keluar tahun ini," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo memberi sinyal tax holiday bakal terealisasi pada awal Januari tahun depan. Eka Utami Aprilia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar