RAPBN 2011 DAN NOTA KEUANGAN Minim Inovasi, Ekonomi Cuma "Lagu Lama"

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kalangan menilai rencana pemerintah menyangkut ekonomi sebagaimana terungkap dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 minim inovasi.

Mereka mengibaratkan pidato itu sebagai "lagu lama" yang dilantunkan pemerintah untuk mengaburkan keburukan kinerja ekonomi nasional sekarang ini. Karena itu pula, mereka mengaku sulit berharap ekonomi nasional tahun depan bisa mengalami perbaikan signifikan.

Mereka yang memberikan sorotan kritis terhadap pidato Presiden tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2001 ini adalah ekonom Ichsanuddin Noorsy, ekonom Dradjad Wibowo, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dan pengamat pasar modal Alfian. Mereka dihubungi secara terpisah, kemarin, khusus untuk menanggapi pidato Presiden di depan sidang gabungan DPR-DPD yang digelar Senin lalu.

Menurut ekonom Ichsanuddin Noorsy, seharusnya pemerintah menyadari kekeliruan atas pengambilan kebijakan ekonomi selama ini karena terbukti tidak menyejahterakan rakyat. Dia menilai, ekonomi nasional semakin suram karena sumber-sumber penting yang menguasai hajat hidup orang banyak kian dikangkangi asing.

Menurut Noorsy, sejumlah rencana pemerintah pada tahun 2011 potensial memicu masalah baru, khususnya terkait rencana kenaikan gaji pegawai negeri dan anggota TNI/Polri, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), serta minimnya alokasi anggaran untuk pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Semua lagu lama. Pro-poor, pro-job, and pro-growth (kebijakan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi), masih saja hanya wacana. Selama ini saja pertumbuhan ekonomi kita tak kunjung berkualitas. Seharusnya pemerintah menyadari kenyataan itu," katanya.

Menurut Noorsy, seharusnya pemerintah memacu daya saing ekonomi nasional dengan menggenjot peningkatan kinerja industri manufaktur serta lebih memberdayakan sektor pertanian yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak. Namun, pemerintah justru mencanangkan kenaikan TDL yang niscaya berdampak menyulut gejolak harga barang dan jasa.

"Pemerintah tidak menciptakan daya saing. Sebaliknya malah menimbulkan ketidakpastian usaha. Ini diperparah oleh struktur ekonomi yang tidak jelas dan makin dikuasai asing," tutur Noorsy.

Menyangkut asumsi-asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2011, Noorsy menilai itu semu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang bisa dinikmati masyarakat.

Anehnya, menurut dia, pemerintah sendiri justru menghembuskan pesimisme dengan menyatakan bahwa tahun depan merupakan tahun pelambatan ekonomi.

"PDB (produk domestik bruto) dikatakan meningkat. Tetapi, sesungguhnya sebagian PDB ini sudah menjadi milik asing," tutur Noorsy.

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri mengkritik rencana kenaikan gaji pegawai negeri dan anggota TNI/Polri serta pensiun pokok sebesar rata-rata 10 persen. Dia menilai, kebijakan tersebut akan menimbulkan masalah baru, yakni memicu kenaikan harga.

Menurut Mega, kenaikan gaji pegawai negeri harus dilakukan lewat proses penghitungan matang. Dengan jumlah pegawai negeri yang mencapai 5 juta orang, dia berkeyakinan bahwa kenaikan gaji kemungkinan berdampak membuat defisit keuangan kian membengkak.

Di lain pihak, Dradjad Wibowo menilai, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor infrastruktur pada RAPBN 2011 sangat kecil dibanding kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Menurut dia, berdasarkan hitungan Bappenas, kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun ke depan sekitar Rp 1.429 triliun yang sepertinganya berasal dari APBN.

"Jika penghitungan Bappenas itu dipakai, maka alokasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 56 triliun jelas sangat kecil. Seharusnya, berdasarkan perhitungan Bappenas, alokasi itu sekitar Rp 95 triliun hingga Rp 96 triliun," tuturnya.

Dradjad juga mengatakan, hitungan Bappenas itu sendiri tergolong minimalis karena berpatokan pada kebutuhan infrastruktur dasar. Artinya, hitungan itu belum memasukkan kebutuhan investasi besar-besaran untuk menambah jalan dan sarana transportasi modern guna mengatasi kemacetan lalu lintas. "Ini perlu terobosan dalam instrumen pembiayaan. Menteri Keuangan dengan latar belakang bankir senior diharapkan mampu menciptakan terobosan tersebut," ujarnya.

Dradjad juga menjelaskan, belanja modal komponen noninfrastruktur ternyata sangat banyak, seperti untuk belanja pegawai. Padahal, sesuai hitungan Bappenas, kebutuhan pembiayaan ditanggung APBN sekalipun secara persentase kecil. "Itu pun diasumsikan swasta mau mengambil porsi 2/3 pembiayaan untuk infrastruktur. Faktanya, swasta justru banyak yang mundur untuk berinvestasi di infrastruktur," ucapnya.

Sementara pengamat pasar modal Alfian mengatakan, pidato Presiden tentang ekonomi akan direspons pasar dengan hati-hati. Namun, dia juga mengatakan, pasar cenderung menyambut positif pidato tersebut.

Itu telah terlihat pada perdagangan sesi kedua pascapidato Presiden dibacakan, Senin lalu. Menurut Alfian, menjelang akhir penutupan perdagangan, Senin lalu, pasar menunjukkan respons positif meski indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup turun tipis 0,411 ke level 2.269,791 dan kurs rupiah terhadap dolar AS melemah 17 poin ke level Rp 8.997. "Pasar terlihat hati-hati melakukan transaksi. Tapi, sepertinya pasar akan merespons positif pidato Presiden," katanya.

Menurut Alfian, pidato Presiden menimbulkan harapan bahwa ekonomi nasional bisa tumbuh sesuai target pemerintah, yakni mencapai 6,3 persen, pada tahun depan. Dia mengaku optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus berada di level di bawah Rp 9.000, sementara IHSG BEI diperkirakan terus menguat. (Indra/Devita)