Oleh: Agust Supriadi
JAKARTA: Pemerintah perlu kembali pada strategi pengembangan ekonomi klasik yang fokusnya lebih pada penguatan sektor riil ketimbang sektor moneter. Hal itu penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas karena peran dominan industri dan ekspor.
Riant Nugroho, Direktur Institute for Policy Reform, menilai selama ini Indonesia terbalik dalam menerapkan strategi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang ada tidak cukup mencerminkan kemajuan ekonomi yang sesungguhnya. Indikatornya adalah ekonomi tumbuh tinggi, tetapi terjadi penurunan surplus neraca perdagangan dan tingkat pengangguran tidak menurun secara signifikan.
"Strategi pengembangan ekonomi yang lebih kuat adalah strategi yang klasik, memperkuat sektor riil, termasuk di dalamnya meningkatkan nilai tambah setiap produk komuditas primer. Sementara sektor moneter menjadi penguatnya. Bukannya terbalik,"ujar dia kepada Bisnis hari ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Juni mencapai US$12,29 miliar atau mengalami penurunan sebesar 28,7% dibandingkan ekspor Mei. Sementara dibandingkan ekspor Juni 2009 mengalami peningkatan sebesar 31,04%.
Sementara, nilai impor Indonesia pada bulan yang sama mencapai US$11,71 miliar atau melonjak 17,36% dibandingkan Mei yang sebesar US$9,98 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Juni tahun lalu, impor Juni 2010 mengalami peningkatan 47,62%.
Menurut Riant, ada tiga hal yang menyebabkan kinerja ekspor Indonesia merosot, sebaliknya impor justru melonjak tajam. Pertama, karena kebijakan liberalisasi perdagangan, sebagai pengganti kebijakan industrialisasi, yang menguat pasca-kesepatan perdagangan bebas China-Asean.
"Dengan jumlah penduduk 234,2 juta jiwa, jenis dan jumlah kebutuhan di dalam negeri juga amat besar, dengan kebijakan liberalisasi perdagangan, praktis akan lebih banyak produk diimpor dari pada yang diekspor karena produk domestik pun sudah kalah di dalam negeri, apalagi dieskpor," tandasnya kepada Bisnis.
Kedua, lanjut Riant, kurangnya dukungan infrastruktur dan sarana transportasi antardaerah di Tanah Air menjadikan biaya produksi menjadi tinggi sehingga keunggulan kompetitif buruh yang murah menjadi tidak berguna. Berdasarkan perhitungannya, rerata biaya transportasi dalam kegiatan produksi di Indonesia mendekati 1/3 dari biaya tenaga kerja atau buruh.
�Di Jakarta, misalnya, salah satu transportasi yang paling mencemaskan adalah transportasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Jalanan macet, rusak, preman, dan pungli masih menjadi makanan sehari-hari," tuturnya.
Ketiga,pembenahan mekanisme ekspor yang didengungkan pemerintah dinilai belum cukup menyentuh sampai ke akar permasalahan. Berdasarkan keluhan dari para eksportir, upaya pemerintah tersebut ternyata tidak didukung oleh sikap para birokrat di lapangan.
"Korupsi di lingkaran administrasi ekspor masih membuat proses ekspor menjadi proses yang tidak menyenangkan,"tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar