JAKARTA: Infid menilai klaim keberhasilan yang dilontarkan pemerintah belum merefleksikan kondisi yang masih dialami masyarakat. Postur RAPBN 2011 yang masih diwarnai utang luar negeri yang relatif tinggi juga dinilai belum menjadi instrumen pembiayaan pencapaian MDGs.
International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) memberi contoh Pidato Kenegaraan tentang RAPBN dan Nota Keuangan 2011 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyebutkan angka kemiskinan pada tahun ini.
"[Tidak menyebut angka kemiskinan tahun ini] berarti pemerintahan Indonesia tidak serius untuk menggunakan MDGs [Millenium Development Goals] sebagai indikator pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya," tulis Infid dalam rilis yang diterima Bisnis, hari ini.
Keterangan tertulis Infid yang ditandatangani Manager Program Infid Wahyu Susilo dan Direktur Eksekutif Don K. Marut itu juga mengkritik penyebutan MDGs yang akan berakhir pada 2014 padahal baru berakhir pada 2015. Menurut Infid, kekeliruan tersebut menunjukkan presiden lebih berorientasi kepada penuntasan sejumlah program pemerintahannya yang berakhir pada 2014.
"Hal ini juga ditunjukkan dengan kehendak penurunan angka kemiskinan pada tahun 2014 sekitar 8%-10%. Namun, ironisnya presiden tidak menyebut berapa angka kemiskinan pada 2010," tulis Infid.
LSM itu mengingatkan tahun ini semestinya tahapan evaluasi 10 tahun pencapaian MDGs yang seharusnya juga dilakukan oleh Indonesia. Infid menilai RAPBN 2011 lebih menonjolkan janji menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan TNI/Polri tetapi abai terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Skema perlindungan sosial yang ditawarkan pemerintah, tulis Infid, juga belum bergeser dari perspektif karitatif yang bersifat bantuan sosial ketimbang penjaminan sosial yang lebih permanen.
Infid menyatakan RAPBN 2011 menunjukkan Pemerintah Indonesia belum sembuh dari penyakit kecanduan utang. "Tekad Presiden SBY untuk mengurangi utang agar tidak membebani APBN, seperti yang disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada 19 Juli 2010 ternyata tidak terbukti. RAPBN 2011 masih tetap mengandalkan utang luar negeri," tulis Infid.
Lembaga itu menyebutkan angka defisit yang relatif tinggi Rp115,7 triliun juga harus ditutup dengan jumlah utang yang semakin besar yang tercermin dari beban bunga utang Rp 116,4 triliun. "Pembayaran utang luar negeri bahkan lebih besar daripada utang baru."
Infid menilai postur RAPBN 2011 yang masih diwarnai utang luar negeri yang relatif tinggi belum bisa menjadi instrumen pembiayaan pencapaian MDGs.(luz)
International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) memberi contoh Pidato Kenegaraan tentang RAPBN dan Nota Keuangan 2011 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyebutkan angka kemiskinan pada tahun ini.
"[Tidak menyebut angka kemiskinan tahun ini] berarti pemerintahan Indonesia tidak serius untuk menggunakan MDGs [Millenium Development Goals] sebagai indikator pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya," tulis Infid dalam rilis yang diterima Bisnis, hari ini.
Keterangan tertulis Infid yang ditandatangani Manager Program Infid Wahyu Susilo dan Direktur Eksekutif Don K. Marut itu juga mengkritik penyebutan MDGs yang akan berakhir pada 2014 padahal baru berakhir pada 2015. Menurut Infid, kekeliruan tersebut menunjukkan presiden lebih berorientasi kepada penuntasan sejumlah program pemerintahannya yang berakhir pada 2014.
"Hal ini juga ditunjukkan dengan kehendak penurunan angka kemiskinan pada tahun 2014 sekitar 8%-10%. Namun, ironisnya presiden tidak menyebut berapa angka kemiskinan pada 2010," tulis Infid.
LSM itu mengingatkan tahun ini semestinya tahapan evaluasi 10 tahun pencapaian MDGs yang seharusnya juga dilakukan oleh Indonesia. Infid menilai RAPBN 2011 lebih menonjolkan janji menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan TNI/Polri tetapi abai terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Skema perlindungan sosial yang ditawarkan pemerintah, tulis Infid, juga belum bergeser dari perspektif karitatif yang bersifat bantuan sosial ketimbang penjaminan sosial yang lebih permanen.
Infid menyatakan RAPBN 2011 menunjukkan Pemerintah Indonesia belum sembuh dari penyakit kecanduan utang. "Tekad Presiden SBY untuk mengurangi utang agar tidak membebani APBN, seperti yang disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada 19 Juli 2010 ternyata tidak terbukti. RAPBN 2011 masih tetap mengandalkan utang luar negeri," tulis Infid.
Lembaga itu menyebutkan angka defisit yang relatif tinggi Rp115,7 triliun juga harus ditutup dengan jumlah utang yang semakin besar yang tercermin dari beban bunga utang Rp 116,4 triliun. "Pembayaran utang luar negeri bahkan lebih besar daripada utang baru."
Infid menilai postur RAPBN 2011 yang masih diwarnai utang luar negeri yang relatif tinggi belum bisa menjadi instrumen pembiayaan pencapaian MDGs.(luz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar