GEJOLAK HARGA PANGAN : Pemerintah Tak Hati-hati Buat Rencana

         Pemerintah dinilai tidak berhati-hati dalam menetapkan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan harga energi lainnya, serta tarif jasa layanan publik. Kehati-hatian perlu agar tidak memicu gelombang kenaikan harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian lainnya yang sekarang ini saja sudah memberatkan masyarakat.

Rencana pemerintah menaikkan TDL dan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri justru menjadi peluang oknum-oknum pada mata rantai perdagangan untuk berspekulasi dalam rangka memperoleh keuntungan yang lebih besar.

"Rencana pemerintah ini menjadi isu besar yang terus mendorong gejolak harga kebutuhan masyarakat. Sementara pemerintah sendiri tidak memiliki sistem kendali yang kuat," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir di Jakarta, Kamis (19/8).

Saat ini, kata dia, sebagian harga bahan pangan pokok dan komoditas pertanian memang mengalami penurunan. Namun bukan karena tambahan pasok, baik melalui operasi pasar maupun pasar murah, namun karena turunnya permintaan. Sepekan menjelang Lebaran, bisa dipastikan harga kembali melonjak dan pemerintah lagi-lagi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Rencana menaikkan TDL dan energi lain, serta gaji PNS dan TNI/Polri, pasti mengerek harga ke tingkat di atas batas wajar.

"Kita tidak bisa bayangkan harga-harga menjelang akhir tahun seperti apa. Karena memang dikhawatirkan harga sulit turun kembali. Kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri hanya dinikmati tidak lebih dari 5 juta orang. Namun akibat negatifnya, beban puluhan juta warga miskin makin berat, karena harga bahan kebutuhan pokok dan barang lain makin mahal," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus melihat secara menyeluruh kondisi masyarakat yang sebenarnya dan tidak hanya berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas. Saat ini, daya beli masyarakat sangat lemah, sehingga dibutuhkan keberpihakan pemerintah.

Apalagi, berdasarkan pantauan YLKI, instrumen yang dimainkan pemerintah dalam meredam lonjakan harga melalui operasi pasar dan pasar murah, justru tidak bisa membantu daya beli masyarakat secara signifikan. "Sebab, OP dan pasar murah hanya sesaat dan sekelompok orang saja yang bisa memperolehnya. Padahal kesulitan masyarakat ini terjadi hampir di seluruh daerah," tuturnya.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Ahmad Mubarok mengatakan, lonjakan harga pangan pokok dan komoditas pertanian lainnya merupakan bukti tantangan di sektor pertanian belum ditangani. Indikasinya terkait ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan lahan pertanian tanaman pangan yang terus berkurang.

"Oleh sebab itu, produktivitas pertanian perlu ditingkatkan. Produktivitas pertanian masih bisa ditingkatkan, karena sudah dilakukan oleh negara agraris lainnya. Jadi fokusnya pada intensifikasi, selain ekstensifikasi lahan pertanian. Kita harus bisa lakukan itu," katanya di sela acara buka puasa HKTI pimpinan Oesman Sapta Odang di Jakarta, Rabu (18/8) malam.

Menurut dia, produktivitas pertanian tanaman pangan, khususnya untuk komoditas padi, jagung, kedelai, perlu direalisasikan. Masalah ini harus diselesaikan oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

"Masalah gejolak harga memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Hanya pemerintah yang bisa mengaturnya. Dalam hal ini, keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen harus dijaga agar tidak merugikan masing-masing pihak. Meksi harga sembako naik, namun belum tentu petani diuntungkan," tutur Mubarok.

Dia menjelaskan, harga beras murah atau tinggi belum tentu memengaruhi pendapatan petani. Hingga saat ini belum tentu petani bisa menikmati hasil kerjanya sesuai jerih payahnya.

"Banyak kebijakan yang justru merugikan petani, di mana petani tetap miskin dan yang untung pedagang. Petani cabai, bawang, padi, dan lainnya dari dulu, ya seperti itu (tidak kunjung sejahtera), meski harga panennya naik. Semuanya kembali kepada kemauan politik pemerintah untuk menentukan besaran harga sembako yang tidak memberatkan masyarakat, namun tidak juga merugikan petani," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Suara Karya di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, tingginya permintaan yang memicu lonjakan harga daging sapi dan ayam menjelang Lebaran menimbulkan kerawanan dengan maraknya peredaran daging tak layak konsumsi.

Harga daging sapi dan ayam di sejumlah pasar tradisional Surabaya masih dikeluhkan ibu rumah tangga. Harga daging sapi yang dalam kondisi normal hanya di kisaran Rp 55.000 per kilogram, sekarang ini masih bertahan di kisaran Rp 60.000 per kilogram. Daging ayam yang normalnya hanya Rp 20.000 per kilogram, kini Rp 25-27.000 per kilogram.

Sementara harga cabai yang sempat tembus di kisaran Rp 40.000, per kilogram sekarang mulai turun menjadi Rp 30.000 per kilogram. Tetapi, harga yang terbentuk itu masih jauh dari harga normal cabai yang hanya sekitar Rp 12.000 per kilogram. "Kita jual mahal, karena dari sononya memang sudah mahal," ujar Kinanti (37), pedagang di Pasar Pagesangan, yang mengaku mengambil barang dari Pasar Mangga Dua, Surabaya.

Terkait peredaran daging sapi yang tak layak konsumsi itu, Kepala Disperindag Kota Surabaya, Endang Tjaturahwati, mengimbau agar konsumen tidak terkecoh membeli daging yang ditawarkan dengan harga murah. "Saat ini masih banyak warga kita yang cenderung memilih barang dengan prioritas harga murah tanpa memperhatikan kualitas," ujarnya.

Seperti diketahui, belum lama ini, Pemprov Jatim menggagalkan dan menyita 30 truk kontainer berisi ratusan ton daging sapi ilegal dan setengah ton daging babi. Kasus itu terungkap saat Dinas Peternakan intensif menggelar operasi di empat titik wilayah perbatasan Jatim, yakni Bulu Tuban, Mantingan Ngawi, Banyuwangi, dan Pacitan, sejak 12 Agutus lalu.

Pengawasan tempat-tempat penjualan daging, menurut Endang, dilakukan lebih ketat menyusul isu peredaran daging busuk di pasaran. Fokus pemantauan sengaja diarahkan ke pasar tradisional, karena tidak mungkin pasar-pasar modern berani mempertaruhkan reputasinya dengan menjual daging tak layak konsumsi saat harga melambung seperti sekarang.

Meski kabar peredaran daging tak layak konsumsi semakin santer, namun Kabid Peternakan Dinas Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Surabaya, Meta Irene Wowor, mengklaim belum menemukan daging busuk yang beredar di pasar tradisional maupun di swalayan.

Saat melakukan monitoring, pihaknya mengambil sampel daging sekitar 1 ons lalu langsung diuji. Dalam pengujian itu bisa dilihat kualitas daging dari kadar keasamannya. "Kita bisa langsung melihat hasilnya, bagaimana kualitas daging itu berdasarkan kadar keasamannya," katanya. (A Choir/Andrian/Andira)