MENURUT Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, ada 5 sumber model yang bisa diramu dan diolah oleh pemerintah Indonesia. Kelima model tersebut adalah ekonomi persaingan sempurna, model dualisme China, model Taiwan Malaysia, model Ekonomi Syariah, dan model ekonomi pasar sosial. "Pada model ekonomi pasar persaingan sempurna menawarkan elemen-elemen positif untuk membangun sisi ekonomi," kata Andrinof, hari ini, Kamis (19/8) di Gedung Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Salemba.
Menurut Andrinof, model yang hampir sama dengan model pasar persaingan sempurna adalah model ekonomi pasar sosial. Untuk model Taiwan Malaysia, kata Andrinof, lebih bergantung pada kepemimpinan dan momentum. Sedangkan model ekonomi syariah sangat dikenal tidak hanya kalangan umat muslim, tetapi juga masyarakat Barat.
Sementara itu Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, B. Herry Priyono, mengatakan pemerintah harus mencari upaya bersama untuk meningkatkan tatanan perekonomian, bukan dengan perang. "Tugas pemerintah bukan mengabadikan begitu saja apa yang 50 tahun lalu diciptakan, melainkan mencari cara baru mencari upaya bersama bukan perang bersama," ujar Herry.
Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika, Ekonom Universitas Brawijaya.Dia mengatakan bahwa pekerjaan rumah masih banyak karena regulasi-regulasi yang masih menyimpang. "PR kita luar biasa banyaknya karena regulasi-regulasi gak ada yang benar, menyimpang semua," kata Ahmad.
Ahmad juga mengatakan bahwa dalam konstitusi, bumi dan kekayaan dikuasai oleh negara, maka jika ada peraturan penanaman modal asing yang memperbolehkan pelaku modal lain untuk menguasai, maka itu menyalahi kontrak sosial.
Roswita
Menurut Andrinof, model yang hampir sama dengan model pasar persaingan sempurna adalah model ekonomi pasar sosial. Untuk model Taiwan Malaysia, kata Andrinof, lebih bergantung pada kepemimpinan dan momentum. Sedangkan model ekonomi syariah sangat dikenal tidak hanya kalangan umat muslim, tetapi juga masyarakat Barat.
Sementara itu Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, B. Herry Priyono, mengatakan pemerintah harus mencari upaya bersama untuk meningkatkan tatanan perekonomian, bukan dengan perang. "Tugas pemerintah bukan mengabadikan begitu saja apa yang 50 tahun lalu diciptakan, melainkan mencari cara baru mencari upaya bersama bukan perang bersama," ujar Herry.
Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika, Ekonom Universitas Brawijaya.Dia mengatakan bahwa pekerjaan rumah masih banyak karena regulasi-regulasi yang masih menyimpang. "PR kita luar biasa banyaknya karena regulasi-regulasi gak ada yang benar, menyimpang semua," kata Ahmad.
Ahmad juga mengatakan bahwa dalam konstitusi, bumi dan kekayaan dikuasai oleh negara, maka jika ada peraturan penanaman modal asing yang memperbolehkan pelaku modal lain untuk menguasai, maka itu menyalahi kontrak sosial.
Roswita
Tidak ada komentar:
Posting Komentar