http://nasional.kontan.co.id/news/inilah-tiga-opsi-hasil-forum-lobi
JAKARTA. Forum lobi antara fraksi di
DPR rupanya belum menghasilkan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi yang
bulat. Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan, forum lobi yang digelar
sejak Jumat sore hingga sekitar pukul 22.30 masih menghasilkan tiga
opsi.
Pertama, fraksi PDIP dan dua fraksi lainnya yaitu Gerindra dan Hanura menyatakan pasal 7 ayat 6 tetap,dan tidak ada tambahan ayat baru. Artinya, ketiga fraksi ini masih menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Opsi kedua, Marzuki bilang Fraksi Golkar menyepakati pasal 7 ayat 6. Selain itu, Golkar juga menyepakati pasal 7 ayat 6 A, dengan prosentase rata-rata 15% dengan jangka waktu 6 bulan.
Sedangkan opsi ketiga, Fraksi Partai Demokrat bersama fraksi PAN, PPP serta PKB menyatakan pasal 7 ayat 6 tetap. "Ditambah ayat 6 A dengan prosentase 10% dengan jangka waktu 3 bulan," jelas Marzuki.
Nah, fraksi PKS yang awalnya mengusulkan pencantuman pasal 7 ayat 6 A dengan prosentase 20% dengan jangka waktu 3 bulan, tapi akhirnya PKS akhirnya memilih untuk menolak kenaikan harga BBM dengan tidak mencantumkan pasal 7 ayat 6 A. Artinya PKS menolak kenaikan harga BBM.
Dari tiga opsi itu,rupanya dinamika terus bergulir hingga mengerucut menjadi dua opsi yang dibawa ke pemungutan suara. Pertama, opsinya pasal 7 ayat 6 tetap tanpa tambahan ayat. Artinya "Pemerintah diikat untuk tidak menaikkan harga BBM," kata Marzuki.
Opsi kedua, pasal 7 ayat 6 tetap, dan ditambah ayat 6A yang berbunyi,"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."
Saat ini, sidang paripurna melakukan voting atas opsi tersebut.
JAKARTA. Forum lobi antara fraksi di
DPR rupanya belum menghasilkan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi yang
bulat. Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan, forum lobi yang digelar
sejak Jumat sore hingga sekitar pukul 22.30 masih menghasilkan tiga
opsi. Pertama, fraksi PDIP dan dua fraksi lainnya yaitu Gerindra dan Hanura menyatakan pasal 7 ayat 6 tetap,dan tidak ada tambahan ayat baru. Artinya, ketiga fraksi ini masih menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Opsi kedua, Marzuki bilang Fraksi Golkar menyepakati pasal 7 ayat 6. Selain itu, Golkar juga menyepakati pasal 7 ayat 6 A, dengan prosentase rata-rata 15% dengan jangka waktu 6 bulan.
Sedangkan opsi ketiga, Fraksi Partai Demokrat bersama fraksi PAN, PPP serta PKB menyatakan pasal 7 ayat 6 tetap. "Ditambah ayat 6 A dengan prosentase 10% dengan jangka waktu 3 bulan," jelas Marzuki.
Nah, fraksi PKS yang awalnya mengusulkan pencantuman pasal 7 ayat 6 A dengan prosentase 20% dengan jangka waktu 3 bulan, tapi akhirnya PKS akhirnya memilih untuk menolak kenaikan harga BBM dengan tidak mencantumkan pasal 7 ayat 6 A. Artinya PKS menolak kenaikan harga BBM.
Dari tiga opsi itu,rupanya dinamika terus bergulir hingga mengerucut menjadi dua opsi yang dibawa ke pemungutan suara. Pertama, opsinya pasal 7 ayat 6 tetap tanpa tambahan ayat. Artinya "Pemerintah diikat untuk tidak menaikkan harga BBM," kata Marzuki.
Opsi kedua, pasal 7 ayat 6 tetap, dan ditambah ayat 6A yang berbunyi,"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya."
Saat ini, sidang paripurna melakukan voting atas opsi tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar