Plus Minus Pembatasan Konsumsi dan Kenaikan BBM

Oleh: Makmun Syadullah

Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Tulisan ini adalah pendapat pribadi

Kontan 3 Februari 2012

Pemerintah berencana membatasi konsumsi premium dan konversi bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke bahan bakar gas (BBG) mulai 1 April 2012. Pemerintah beralasan penghematan dan hampir 75 persen penggunaan BBM bersubdisi salah sasaran. Pada saat bersamaan, lanjutnya, pemerintah juga akan mengimplementasikan inovasi penerapan alternatif energi dari BBM menjadi compress natural gas (CNG), dibandingkan liquified gas for vehicle (LGV), karena sesuai dengan kemampuan produksi domestik.

Belum juga ada kejelasan apakah rencana pembatasan konsumsi premium ini akan berjalan, muncul wacana baru yakni menaikkan harga BBM bersubsidi. Wacana ini bertententangan dengan Undang-Undang  APBN 2012, karena dalam UU tersebut tidak ada opsi mengenai kebijakan menaikkan BBM. Apabila pemerintah ingin menaikkan BBM, maka yang harus dilakukan mengubah UU APBN-P 2012.

Meskipun rencana yang terakhir bertentangan dengan UU APBN 2012, rencana ini mendapatkan dukungan dari kamar dagang dan industry (Kadin). Kadin mengusulkan agar kenaikan harga BBM dibedakan antara kelompok yang berhak menerima subsidi dengan kelompok yang tidak berhak.

Rekomendasi Kadin cukup masuk akal, namun diyakini Kadin punya kepentingan tersendiri dibalik dukungannya terhadap wacana kenaikan BBM bersubsidi. Setidaknya dukungan ini akan berdampak lebih kecil terhadap industry otomotif dibandingkan pilihan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Pilihan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi diprediksi akan berdampak pada turunnya penjuala kendaraan roda empat, terutama non niaga secara drastic.

Mencari Jalan Tengah

Terlepas dari perdebatan apakah pemerintah sebaiknya membatasi konsumsi BBM bersubsidi atau  menaikkan harga BBM bersubsidi, tentunya kedua pilihan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pilihan pada pembatasan konsumsi BBM bersubsidi adalah subsidi BBM akan lebih fokus pada kelompok tertentu (kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan plat kuning), sehingga akan lebih tepat sasaran. Dampak negatif ke masyarakat lapisan bawah juga akan kecil, karena BBM untuk kepentingan lapisan masyarakat umum tidak berubah.

Program pembatasan BBM bersubsidi akan lebih mendorong pada pengembangan energy terbarukan. Selama ini kendala pengembangan energy terbarukan adalah harga tidak mampu bersaing dengan BBM yang disubsidi. Dengan dicabutnya subsidi BBM, diharapkan salah satu kendala pengembangan energy terbarukan dapat diatasi.

Dari sisi keungan negara, program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sangat kecil risikonya. Apabila harga minyak dunia naik, maka subsidi BBM tidak akan memberatkan APBN, karena konsumsi BBM kendaraan plat hitam otomatis menyesuaiakan harga petramax.

Adapun kekurangan atau kelemahan pada pilihan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi antara lain adalah dalam pelaksanaan memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Disamping itu ada kekhawatiran rencana ini gagal, mengingat pembatasan yang dibarengi dengan konversi kendaraan bermotor dari bensin ke gas membutuhkan konverter yang cukup mahal (sekitar Rp 12 juta). Ini belum termasuk kesiapan dalam menyiapkan tempat pengisian gas di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.

Sementara itu kelebihan pada pilihan menaikkan harga BBM adalah tidak memerlukan pengawasan yang ketat, namun apabila rekomendasi Kadin agar harga BBM bersubsidi dibedakan antara kendaraan niaga dengan plat hitam, tentunya juga memerlukan pengawasan yang ketat. Menaikkan harga BBM bersubsidi juga lebih efisien, karena bagi masyarakat tidak mampu membeli petramax tidak perlu merogoh kantong untuk membeli converter.

Adapun kelemahan pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah apabila perbedaan antara harga BBM bersubsidi dengan petramax masih cukup besar, maka disamping akan mengancam program pemerintah dalam mengembangkan energy terbarukan, juga akan menghambat realisasi rod map subsidi pemerintah energy. Kelemahan lainnya apabila harga minyak dunia terus meningkat, maka beban subsidi energy secara otomatis juga akan meningkat kembali.

Pilih Mana?

Membatasi konsumsi BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM, tentunya suatu pilihan yang sebenarnya mudah, tinggal dari sudut mana?. Bagi pemerintah tentunya pilihan membatasi konsumsi BBM bersubsidi akan lebih pas. Meskipun  perlu pengawasan yang cukup ketat, akan tetapi risiko keuangan negara dapat dikatakan lebih kecil, terutama apabila terjadi gejolak harga minyak dunia.

Berbeda dengan pengusaha otomotif dan konsumen, pilihan kenaikan harga BBM bersubsidi akan lebih menguntungkan. Bagi pengusaha otomotif tentunya tidak menginginkan penjualannya turun drastis, karena adanya konversi dari BBM ke petramax. Begitu halnya dengan konsumen, pilihan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi sangat merugikan, karena disamping harus menambah biaya untuk converter, jika mau menggunakan BBG, pindah ke petramax tentunya sangat memberatkan.

Tentunya tidak mudah mempertemukan kepentingan pemerintah dengan pengusaha dan konsumen. Perlu dicari jalan tengah yang memuaskan semua kepentingan. Salah satu jalan yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah tetap menjalankan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat untuk niaga tetap mengkonsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan untuk kendaraan plat hitam yang akan mengkonsumsi petramax mendapatkan subsidi harga. Subsidi ini sifatnya presentase tertentu dari harga petramax, sehingga tidak akan memberatkan keuangan negara. Dengan demikian subsidi mengikuti perubahan harga pertamax. Kelebihan alternatif ini disamping tidak memerlukan pengawasan yang ketat, juga berpotensi adanya penghematan subsidi yang cukup besar apabila subsidi petramax dibatasi.