Rabu, 29 Februari 2012

DEFISIT APBN: Langkah efisiensi jadi keharusan

http://www.bisnis.com/articles/defisit-apbn-langkah-efisiensi-jadi-keharusan


Large_dgs_8769 JAKARTA : Deviasi asumsi harga minyak dan sejumlah indikator makroekonomi membuat defisit APBN 2012 membengkak jadi 2,2% terhadap PDB. Untuk meminimalkan dampaknya terhadap ketahan fiskal, jatah belanja kementerian/lembaga akan dipangkas Rp22 triliun.
 
Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menjelaskan berbagai perubahan asumsi makroekonomi, tertutama harga minyak mentah Indonesia (ICP), membuat beban belanja negara meningkat. Hal itu juga membuat defisit anggaran berpotensi melebar dari rencana Rp124 triliun atau 1,5% terhadap PDB di APBN 2012.
 
“Defisit kan harus di bawah 3%. (Kami perkirakan) defisit kita tahun ini sekitar 2,2% PDB, tapi belum termasuk defisit daerah. Kalau defisit APBD itu sekitar 0,4% - 0,5%,” jelasnya usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, sore ini.
 
Karenanya, lanjut Hatta, sejumlah asumsi makroekonomi dan postur APBN 2012 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini. Untuk meminimalkan dampak deviasi makroekonomi terhadap ketahanan fiskal, efisiensi akan dilakukan dengan memangkas belanja kementerian/lembaga non-prioritas.
 
“Kami melihat kembali belanja yang dirasakan memang masih bisa ditunda, yang tidak prioritas dan memotong belanja perjalanan dinas,” tuturnya.
 
Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan II, memastikan jumlah anggaran belanja K/L yang akan dipotong pada tahun ini mencapai Rp22 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan guna mengurangi beban subsidi BBM dan menjaga kesinambungan fiskal.
 
“Memang harus ada ekstra (upaya). Kalau tidak (batas defisit) yang 3% akan kena (terlampaui),” ujarnya.
 
Menurut Mahendra, kombinasi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan penghematan belanja K/L tersebut akan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penguatan momentum pertumbuhan ekonomi.
 
“Jadi keseimbangan untuk tiga hal penting kami jaga. Pertama sustainabilitas, kedua menyelesaikan tantangan yang berkaitan dengan subsidi BBM, ketiga kita tetap jaga kekuatan pertumbuhan momentum ekonomi disamping juga daya beli masyarakat.”
 
Hatta Rajasa menambahkan komposisi belanja modal tidak akan berubah, bahkan alokasi anggaran belanja infrastruktur akan ditambah menggunakan sebagian saldo anggaran lebih (SAL), yang totalnya kini sekitar Rp96 triliun. Sebagian SAL juga akan digunakan untuk menambah belanja peralatan TNI dan Polri.
 
“Tapi seluruh belanja yang kami rasakan masih bisa ditunda seperti belanja perbaikan kantor, belanja mobil, dan seterusnya kami potong. Sehingga dalam situasi di mana kami harus melakukan adjustment terhadap ICP yang tinggi ini ada sharing the pain bagi KL,” katanya.
 
Harga BBM naik Rp1.500 
 
Pemerintah akan mengusulkan dua opsi kebijakan subsidi BBM dalam pembahasan revisi APBN 2012, yaki menaikan harga jual eceran Rp1.500 per liter atau mematok besaran subsidi maksimal Rp2.000 per liter.
 
Usulan tersebut diungkapkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo di sela rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, hari ini.
 
"Kami mau usulkan kenaikan (harga BBM bersubsidi) Rp1.500 per liter sama di patok subsidinya maksimal Rp2.000 per liter. Misalnya kalau harga (keekonomian) Rp8.200, maka harganya jadi Rp6.200. Tapi kalau harganya sudah Rp5000 jangan di turunin lagi jadi Rp3.000,” tuturnya.
 
Kendati demikian, lanjutnya, kebijakan pemabatasan konsumsi BBM bersubsidi dan konversi ke BBG tetap dilakukan. Prioritas pembatasan diarahkan bagi pegawai negeri sipil, yakni tidak boleh menggunakan premium.
 
“Dengan sendirinya kendaraan pemerintah pakai prertamax.Pejabat pemerintah, mobil pribadi pakai pertamax, kendaraan umum pake BBG. Transportasi umum diperbaiki jadi orang akan mengalihkan ke kendaraan umum. Ini juga sudah pembatasan secara tidak langsung,” paparnya. (sut)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar