Penyelewengan BBM, Karen tak mau disalahkan sendirian

http://www.bisnis.com/articles/penyelewengan-bbm-karen-tak-mau-disalahkan-sendirian

 

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) berharap tiga perusahaan pendamping yang terlibat dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2012 juga ikut bertanggung jawab bila nantinya terjadi penyelewengan atau penimbunan di masyarakat.

 

Hal itu terkait dengan keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), PT Petronas Niaga Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga sebagai pendamping Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi 2012.

 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan sudah menjadi persepsi publik bahwa urusan BBM subsidi adalah urusan Pertamina, sehingga isu-isu penyelewengan sering berdampak negatif terhadap reputasi perseroan selaku salah satu pelaksana tugas distribusi BBM subsidi.

 

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM [Jero Wacik] bahwa ini juga perlu menjadi tanggung jawab ketiga badan usaha lainnya, karena sama-sama punya tanggung jawab terhadap pendistribusian BBM subsidi," ujarnya, hari ini, Jumat, 30 Desember 2011.

 

Dengan ditunjuknya ketiga badan usaha tersebut untuk ikut mendistribusikan BBM subsidi ke masyarakat, imbuhnya, tentunya Pertamina menginginkan adanya kerja sama yang solid sehingga diharapkan tidak akan lagi terjadi kelangkaan BBM.

 

Menurutnya, pendistribusian BBM subsidi ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks, bukan hanya dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis kepulauan yang memerlukan infrastruktur distribusi BBM yang rumit. 

 

Namun, Indonesia mempunyai mekanisme distribusi BBM yang paling sulit dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, lanjut Karen, disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi telah menimbulkan permasalahan seperti penimbunan dan penyelewengan yang tidak mudah diselesaikan.

 

"Saya yakini agar ketiga badan usaha yang hari ini mendapatkan penugasan, untuk sama-sama bekerja dengan BPH Migas, TNI, Kepolisian, maupun pemda. Saya harapkan pada 2012, kerja sama ini kita tingkatkan hingga nanti saatnya distribusi BBM subsidi tidak akan lagi mengalami permasalahan yang cukup berarti," kata Karen.

 

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan ketiga badan usaha pendamping Pertamina mendapatkan tugas mendistribusikan BBM subsidi di luar wilayah Jawa dan Bali.

 

Dia menjelaskan Pertamina ditugaskan menyalurkan premium, solar, dan kerosine, sedangkan AKR menyalurkan premium dan solar. Sementara itu, Petronas

menyalurkan premium dan Surya Parna Niaga hanya menyalurkan solar.

 

"Ketiga badan usaha itu, tugasnya hanya mengisi daerah-daerah atau titik yang selama ini belum mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi, makanya kami tempatkan di luar Jawa Bali," katanya.

 

Menurutnya, Pertamina masih mendominasi pendistribusian BBM subsidi, yakni 99,6% dari kuota yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2012 sebesar 37,5 juta kiloliter. Sementara itu, Petronas menyalurkan premium sebesar 22.000 kiloliter, SPN menyalurkan solar 34.128 kiloliter, dan AKR menyalurkan 90.000 solar dan 12.000 kiloliter premium.

 

Dia menjelaskan pembagian wilayah distribusinya, untuk AKR mendapatkan wilayah Sumatra Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, Petronas mendapatkan wilayah Medan, sedangkan Surya Parna Niaga mendapatkan wilayah Sumatra Utara Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

 

Pada penugasan 2012 ini, BPH Migas mewajibkan keempat perusahaan ini untuk mengutamakan pemanfaatan produk kilang dalam negeri milik PT Pertamina (Persero), PT TPPI, dan Pusdiklat Migas Cepu. Disamping itu, pendistribusian jenis BBM tertentu akan dilakukan dengan sistem

tertutup yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

 

Tubagus mengatakan BPH Migas, telah mengundang 39 badan usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum BBM dari pemerintah. Dari 39 badan usaha, 11 di antaranya mengambil dokumen penugasan dan hanya empat badan usaha yang menyampaikan penawaran dan merepresentasikan kemampuan untuk mendistribusikan BBM.

 

BPH Migas melakukan seleksi berdasarkan administrasi, teknis dan komersial. Keempat perusahaan tersebut sudah memiliki fasilitas pendistribusian BBM, menyetujui persyaratan pembayaran, bersedia melaporkan secara online, dan berani mengajukan alpha lebih rendah.

 

BPH Migas akan mengawasi ketat keempat perusahaan tersebut dalam mendistribusikan BBM subsidi. Pada 2011 ini, BPH Migas menutup satu outlet AKR di Sumatera Utara karena terbukti menyalahgunakan BBM subsidi. (ln)