Kredit infrastruktur di Jabar belum optimal

http://www.bisnis.com/articles/kredit-infrastruktur-di-jabar-belum-optimal

 

BANDUNG: Kredit infrastruktur yang disalurkan perbankan di Jawa Barat dinilai belum optimal yang terlihat dari kecilnya porsi bisnis serta besarnya pinjaman yang belum dicairkan hingga akhir Oktober  2011.

Data BI Bandung mencatat outstanding kredit perbankan untuk infrastruktur di Jabar memang naik ke angka Rp1,65 triliun atau tumbuh 32% (year to date) per Oktober 2011. Distribusi kredit tertinggi diserap pos pekerjaan sipil lainnya Rp632,86 miliar (38,4%) dan realisasi terkecil di sektor listrik perdesaan Rp1,99 miliar (0,1%).

Namun, jumlah tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan total kredit perbankan di wilayah priangan mencapai Rp153,1 triliun.

Sementara itu, nilai kredit yang belum dicairkan tercatat sebesar Rp10,49 triliun atau naik 6,87% dibandingkan posisi 2010 sebesar Rp5,17 triliun. Mayoritas undisbursed loan itu berada di sektor infrastruktur.

Pemimpin Kantor Bank Indonesia Bandung Lucky F.A. Hadibrata mengatakan belum tercairkannya kredit tersebut antara lain akibat terkendala pembebasan lahan.

“Sebagian undisbursed loan terjadi pada pinjaman untuk infrastruktur. Diharapkan Undang-undang Pembebasan Lahan akan mempercepat proses realisasi kredit,” katanya dalam pertemuan tahunan perbankan di Jabar, Rabu malam.

Lucky mengatakan sejumlah bank terlihat agresif membentuk sindikasi untuk menggarap pinjaman infrastruktur. Langkah tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa memecah permasalahan kecilnya porsi kredit untuk sektor tersebut.

“Bank berkantor pusat di Jakarta juga tertarik membiayai proyek infrastruktur di Jabar. Ditambah lagi, adanya UU Pengadaan Lahan yang diharapkan bisa menjadi solusi,” katanya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno menilai perbankan harus melakukan pemerataan pembanginan poyek pembangunan infrastruktur di Jabar.

Perbankan diharapkan bisa melirik proyek lain, dan tidak hanya terfokus kepada beberapa pembangunan saja.

“Seharusnya proyek pembangunan yang dibiayai bisa lebih merata. Perbankan memang ikut mendanai beberapa proyek, tetapi proyek lainnya seperti tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) seharusnya juga dibiayai,” katanya kepada Bisnis, kemarin.

Kadin berharap tahun depan perbankan bisa lebih ekapansif dalam menyalurkan kredit infrastuktur jika ingin mempercepat pembangunan di Jabar.

Dia menjelaskan, dunia usaha sangat bergantung kepada insfrastruktur, karena selama ini hambatan terbesar distribusi barang datang karena buruknya saran infrasruktur di Jabar.

Pengusaha di Jabar juga mengeluhkan tingginya biaya logistik sebesar 14,08% dari total biaya produksi, yang membengkak lantaran buruknya akses jalan.

Agung mengemukakan, biaya logistik di Jabar sebesar 14,08% menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, dan tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga.

Dia menjelaskan, ongkos logistik di Jabar saat ini masih lebih tinggi jika dibandingkan daerah lainnya seperti Jatim sebesar 13,67%, ataupun Makassar sebesar 11,67%, tapi lebih rendah dibandingkan Jabodetabek sebesar 15%.

“Ongkos logistik yang membesar disebabkan oleh minimnya infrastruktur penunjang,” tutur Agung. (K35/K6/Bsi)