http://koran.republika.co.id/koran/16
M Ikhsan Shiddieqy
Pemerintah memperoleh pinjaman 180 juta dolar AS dari ADB untuk proyek rehabilitasi jalan-jalan daerah.
JAKARTA - Pemerintah perlu mewaspadai utang negara saat ini yang telah mencapai lebih dari Rp 1.768 triliun. Hal ini dikarenakan kemampuan negara dalam membayar utang dari waktu ke waktu merosot tajam.
Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menuturkan, walaupun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup rendah dibawah 30 persen, tetapi dari sisi likuiditas terlihat kemampuan membayar utang dari surplus pendapatan dikurangi belanja yang tergambar dalam keseimbangan primer sudah pada tahap mengkhawatirkan. "Sudah lebih besar pasak daripada tiang," ujar Arif kepada Republika, Ahad (27/11).
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kata Arif, keseimbangan primer merosot hingga 7.000 persen. Keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi belanja dalam APBN di luar pembayaran cicilan utang (bunga).
Menurutnya, keseimbangan primer turun tajam dari Rp 50,791 triliun pada 2005 menjadi hanya Rp 0,73 triliun pada 2011. Sementara itu, pembayaran bunga utang dalam lima tahun terakhir meningkat 200 persen dari Rp 65,2 triliun menjadi Rp 116,4 triliun pada 2011.
Ia menilai, utang pemerintah yang jumlahnya telah mencapai Rp 1.768 triliun lebih belum memberikan kenaikan produktivitas kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. "Utang negara adalah bom waktu. Manajemen utang harus direformasi. Bayangkan saja, utang kita meningkat lebih dari 40 persen dalam enam tahun terakhir ini," papar politikus PDI-Perjuangan ini.
Ia menyebutkan, dalam lima tahun terakhir pembiayaan utang semakin dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1 persen dari total pembiayaan yang diperlukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, dia mengharapkan, setiap rupiah utang yang dikeluarkan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan berimplikasi langsung terhadap perbaikan kualitas pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indikator-indikator perekonomian.
"Seperti indeks pembangunan manusia (IPM), daya saing, dan serapan lapangan kerja. Jangan sampai utang tersebut ternyata hanya dipakai untuk membayar gaji dan program-program yang tidak berimplikasi langsung dengan sektor riil," tuturnya.
Total utang Pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan, jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang pada Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Oktober 2011 bertambah Rp 91,19 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang Pemerintah Indonesia juga naik dari 27,3 persen pada September menjadi 27,5 persen pada Oktober.
Sementara itu, Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman sebesar 180 juta dolar AS untuk proyek rehabilitasi jalan-jalan daerah. Proyek itu untuk memperbaiki jalan sepanjang 470 kilometer di Kalimantan bagian utara dan Jawa bagian selatan melewati koridor transportasi nasional, termasuk jalan menuju Malaysia.
"Perbaikan jalan di sepanjang rute yang sangat penting ini akan membuka akses ke pasar, investasi, kesempatan kerja, dan layanan sosial bagi banyak masyarakat miskin. Hal ini sangat diperlukan bagi pemerataan pembangunan di seluruh negara," kata James Lynch, direktur ADB yang menangani transportasi untuk wilayah Asia Tenggara dalam siaran pers, Jumat (25/11).
Proyek tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan investasi serta membuka kesempatan kerja di sejumlah wilayah yang kurang berkembang dan miskin di Indonesia. Meskipun anggaran untuk jalan nasional telah meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, permintaan akan infrastruktur yang berkualitas jauh melebihi ketersediaan.
Pemenuhan kekurangan dan memperluas fasilitas transportasi menjadi bagian terpenting dari upaya Indonesia untuk menyebarkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua digit ke seluruh wilayah dan kepulauan secara merata. Jalur jalan yang menghubungkan Kalimantan dengan perbatasan Malaysia akan diperbaiki.
Pinjaman tersebut juga diharapkan akan mendukung upaya pembangunan dua koridor transportasi darat untuk mendukung konektivitas regional, mengurangi ongkos transportasi, dan mendorong pertumbuhan di wilayah pertumbuhan ASEAN bagian timur, yang meliputi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. "Dengan memperbaiki jalan-jalan yang sudah ada, kita bisa meminimalkan dampak proyek terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Lynch.
Program untuk menangani HIV/AIDS dan perdagangan manusia akan dikembangkan dan dilaksanakan di wilayah-wilayah sasaran. ADB bertekad mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, dan integrasi regional.
Pinjaman ADB ini akan memiliki masa pengembalian 25 tahun. Sedangkan, Bank Pembangunan Islam (IDB) akan memberikan pendanaan bersama untuk perbaikan jalan sepanjang 76 kilometer dengan dana sebesar 65 juta dolar AS. Sedangkan, Pemerintah Indonesia akan menyediakan dana pendamping sebesar 135,5 juta dolar AS dari keseluruhan biaya proyek sebesar 380,5 juta dolar AS. Proyek ini diharapkan akan selesai pada Februari 2016. ed: nidia zuraya
M Ikhsan Shiddieqy
Pemerintah memperoleh pinjaman 180 juta dolar AS dari ADB untuk proyek rehabilitasi jalan-jalan daerah.
JAKARTA - Pemerintah perlu mewaspadai utang negara saat ini yang telah mencapai lebih dari Rp 1.768 triliun. Hal ini dikarenakan kemampuan negara dalam membayar utang dari waktu ke waktu merosot tajam.
Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menuturkan, walaupun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup rendah dibawah 30 persen, tetapi dari sisi likuiditas terlihat kemampuan membayar utang dari surplus pendapatan dikurangi belanja yang tergambar dalam keseimbangan primer sudah pada tahap mengkhawatirkan. "Sudah lebih besar pasak daripada tiang," ujar Arif kepada Republika, Ahad (27/11).
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kata Arif, keseimbangan primer merosot hingga 7.000 persen. Keseimbangan primer adalah pendapatan negara dikurangi belanja dalam APBN di luar pembayaran cicilan utang (bunga).
Menurutnya, keseimbangan primer turun tajam dari Rp 50,791 triliun pada 2005 menjadi hanya Rp 0,73 triliun pada 2011. Sementara itu, pembayaran bunga utang dalam lima tahun terakhir meningkat 200 persen dari Rp 65,2 triliun menjadi Rp 116,4 triliun pada 2011.
Ia menilai, utang pemerintah yang jumlahnya telah mencapai Rp 1.768 triliun lebih belum memberikan kenaikan produktivitas kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. "Utang negara adalah bom waktu. Manajemen utang harus direformasi. Bayangkan saja, utang kita meningkat lebih dari 40 persen dalam enam tahun terakhir ini," papar politikus PDI-Perjuangan ini.
Ia menyebutkan, dalam lima tahun terakhir pembiayaan utang semakin dominan dan memberikan kontribusi rata-rata 75,1 persen dari total pembiayaan yang diperlukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, dia mengharapkan, setiap rupiah utang yang dikeluarkan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan berimplikasi langsung terhadap perbaikan kualitas pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indikator-indikator perekonomian.
"Seperti indeks pembangunan manusia (IPM), daya saing, dan serapan lapangan kerja. Jangan sampai utang tersebut ternyata hanya dipakai untuk membayar gaji dan program-program yang tidak berimplikasi langsung dengan sektor riil," tuturnya.
Total utang Pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan, jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang pada Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Oktober 2011 bertambah Rp 91,19 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang Pemerintah Indonesia juga naik dari 27,3 persen pada September menjadi 27,5 persen pada Oktober.
Sementara itu, Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman sebesar 180 juta dolar AS untuk proyek rehabilitasi jalan-jalan daerah. Proyek itu untuk memperbaiki jalan sepanjang 470 kilometer di Kalimantan bagian utara dan Jawa bagian selatan melewati koridor transportasi nasional, termasuk jalan menuju Malaysia.
"Perbaikan jalan di sepanjang rute yang sangat penting ini akan membuka akses ke pasar, investasi, kesempatan kerja, dan layanan sosial bagi banyak masyarakat miskin. Hal ini sangat diperlukan bagi pemerataan pembangunan di seluruh negara," kata James Lynch, direktur ADB yang menangani transportasi untuk wilayah Asia Tenggara dalam siaran pers, Jumat (25/11).
Proyek tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan investasi serta membuka kesempatan kerja di sejumlah wilayah yang kurang berkembang dan miskin di Indonesia. Meskipun anggaran untuk jalan nasional telah meningkat dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, permintaan akan infrastruktur yang berkualitas jauh melebihi ketersediaan.
Pemenuhan kekurangan dan memperluas fasilitas transportasi menjadi bagian terpenting dari upaya Indonesia untuk menyebarkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua digit ke seluruh wilayah dan kepulauan secara merata. Jalur jalan yang menghubungkan Kalimantan dengan perbatasan Malaysia akan diperbaiki.
Pinjaman tersebut juga diharapkan akan mendukung upaya pembangunan dua koridor transportasi darat untuk mendukung konektivitas regional, mengurangi ongkos transportasi, dan mendorong pertumbuhan di wilayah pertumbuhan ASEAN bagian timur, yang meliputi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. "Dengan memperbaiki jalan-jalan yang sudah ada, kita bisa meminimalkan dampak proyek terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Lynch.
Program untuk menangani HIV/AIDS dan perdagangan manusia akan dikembangkan dan dilaksanakan di wilayah-wilayah sasaran. ADB bertekad mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak, pertumbuhan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, dan integrasi regional.
Pinjaman ADB ini akan memiliki masa pengembalian 25 tahun. Sedangkan, Bank Pembangunan Islam (IDB) akan memberikan pendanaan bersama untuk perbaikan jalan sepanjang 76 kilometer dengan dana sebesar 65 juta dolar AS. Sedangkan, Pemerintah Indonesia akan menyediakan dana pendamping sebesar 135,5 juta dolar AS dari keseluruhan biaya proyek sebesar 380,5 juta dolar AS. Proyek ini diharapkan akan selesai pada Februari 2016. ed: nidia zuraya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar