HONG KONG: Rencana pelepasan umum saham perdana (initial public
offering/IPO) PT BNI Securities, anak usaha PT BNI (Persero) Tbk,
berpotensi lebih cepat dari target awal pada 2014.
Direktur Utama PT BNI Gatot M. Suwondo mengatakan bila dalam waktu dekat BNI Securities masih membutuhkan pendanaan untuk pengembangan bisnis, maka tidak menutup kemungkinan rencana IPO akan dipercepat.
"Sekarang baru masuk partner baru dari Jepang. Mungkin tahun depan kalau butuh pengembangan lagi bisa IPO, bisa lebih maju. Tapi kita lihat perkembangannya dengan new partner," katanya saat ditemui di Hong Kong, akhir pekan lalu.
Pada 8 Juli, BNI Securities telah merampungkan transaksi dengan SBI Securities Co Ltd, perusahaan sekuritas asal Jepang, melalui transaksi setoran tambahan modal baru sebesar Rp114 miliar di BNI Securities.
Sebagai kompensasinya, SBI memiliki 25% saham kepemilikan atas BNI Securities, sedangkan 75% kepemilikan saham BNI Securities tetap dikuasai BNI.
SBI Securities adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh SBI Holdings, Inc dan merupakan perusahaan sekuritas online komprehensif terkemuka di Jepang yang menawarkan kecanggihan dan luasnya layanan.
Dukungan kuat dari para investor telah menempatkan SBI Securities sebagai perusahaan sekuritas online nomor satu di Negeri Sakura dalam hal account nasabah, neraca, dan nilai perdagangan saham.
Kedua perseroan pun telah menyepakati rencana untuk menggelar IPO dalam 3 tahun mendatang.
Menurut Gatot, besaran porsi IPO BNI Securities nantinya akan mempertimbangkan kondisi pasar dan kesepakatan dengan SBI Securities. "Apakah menerbitkan saham baru atau kami lepas sebagian saham," jelasnya.
Sementara terkait rencana BNI mengakuisisi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Gatot mengatakan pihaknya masih berharap dapat dilakukan melalui skema penukaran obligasi rekapitalisasi (bond swap) milik BNI senilai Rp 17 triliun kendati skema tersebut dinilai kontroversial.
"Kami sudah mengajukan skemanya ke Kementerian BUMN, kalau bisa tukar dengan rekap bond," katanya.
Dia mengakui proses akuisisi tersebut akan memakan waktu lama karena harus melalui persetujuan dari parlemen. "Apalagi sekarang DPR lagi sibuk mengurusi merger asuransi. Jadi kita lihat perkembangannya nanti," katanya. (faa)
Direktur Utama PT BNI Gatot M. Suwondo mengatakan bila dalam waktu dekat BNI Securities masih membutuhkan pendanaan untuk pengembangan bisnis, maka tidak menutup kemungkinan rencana IPO akan dipercepat.
"Sekarang baru masuk partner baru dari Jepang. Mungkin tahun depan kalau butuh pengembangan lagi bisa IPO, bisa lebih maju. Tapi kita lihat perkembangannya dengan new partner," katanya saat ditemui di Hong Kong, akhir pekan lalu.
Pada 8 Juli, BNI Securities telah merampungkan transaksi dengan SBI Securities Co Ltd, perusahaan sekuritas asal Jepang, melalui transaksi setoran tambahan modal baru sebesar Rp114 miliar di BNI Securities.
Sebagai kompensasinya, SBI memiliki 25% saham kepemilikan atas BNI Securities, sedangkan 75% kepemilikan saham BNI Securities tetap dikuasai BNI.
SBI Securities adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh SBI Holdings, Inc dan merupakan perusahaan sekuritas online komprehensif terkemuka di Jepang yang menawarkan kecanggihan dan luasnya layanan.
Dukungan kuat dari para investor telah menempatkan SBI Securities sebagai perusahaan sekuritas online nomor satu di Negeri Sakura dalam hal account nasabah, neraca, dan nilai perdagangan saham.
Kedua perseroan pun telah menyepakati rencana untuk menggelar IPO dalam 3 tahun mendatang.
Menurut Gatot, besaran porsi IPO BNI Securities nantinya akan mempertimbangkan kondisi pasar dan kesepakatan dengan SBI Securities. "Apakah menerbitkan saham baru atau kami lepas sebagian saham," jelasnya.
Sementara terkait rencana BNI mengakuisisi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Gatot mengatakan pihaknya masih berharap dapat dilakukan melalui skema penukaran obligasi rekapitalisasi (bond swap) milik BNI senilai Rp 17 triliun kendati skema tersebut dinilai kontroversial.
"Kami sudah mengajukan skemanya ke Kementerian BUMN, kalau bisa tukar dengan rekap bond," katanya.
Dia mengakui proses akuisisi tersebut akan memakan waktu lama karena harus melalui persetujuan dari parlemen. "Apalagi sekarang DPR lagi sibuk mengurusi merger asuransi. Jadi kita lihat perkembangannya nanti," katanya. (faa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar