JAKARTA--MICOM: Solusi
lapangan kerja tenaga kerja Indonesia (TKI) pasca-moratorium ke Arab
Saudi pada 1 Agustus nanti, tidak cukup hanya dengan CSR dari perusahaan
pelat merah, dan pemerintah dituntut menyiapkan lapangan kerja.
"CSR (Corporate social responsibility) tidak akan sustain, karena hanya berlaku pada waktu itu saja, Yang diperlukan adalah pemerintah menyiapkan lapangan kerja di daerah kantong-kantong penghasil TKI," ujar pengamat Ekonomi Aviliani di Jakarta, Sabtu (30/7).
Hal tersebut dilakukan dengan menghitung potensi TKI di kantong-kantong TKI seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. "Kemudian di buka lahan atau usaha padat karya yang berpotensi di sana," jelas Aviliani.
Ditambahkan oleh Aviliani, pemerintah juga tetap harus mengantisipasi adanya keberangkatan TKI ilegal meskipun moratorium telah diberlakukan. Menurutnya, calon TKI akan memilih untuk berangkat ke luar negeri karena gaji di luar negeri lebih besar ketimbang di dalam negeri.
Oleh karena itu kantor imigrasi dan KBRI tetap harus mengantisipasi kemungkian keberangkatan TKI tersebut. "Pemerintah juga harus melakukan pengawasan, pendekatan, dan imbauan kepada PJTKI," tuturnya. (*/OL-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar