JAKARTA--MICOM: Pemberian alokasi dana Corporate Social Responsibility
(CSR) dari Badan Usaha Milik Negara di daerah asal Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) pasca-moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, dinilai
tidak banyak menolong.
Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo di Jakarta, Sabtu (30/7) mengungkapkan pemberian CSR yang sifatnya charity, tidak akan berhasil secara struktural memberi solusi kebutuhan akan lapangan pekerjaan. "Apalagi angkatan kerja baru bertambah 2,1 juta per tahun," katanya.
Pandangan itu menjawab upaya yang akan dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Cak Imin--sapaan akrab Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa--menyatakan pemerintah meminta para perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan dana Coorparate Social Responsibility (CSR) ke kantong-kantong TKI, terutama yang selama ini tujuannya ke Arab Saudi.
Ia menegaskan pemerintah sebaiknya tidak berpikir secara reaksional dengan membuat kebijakan ad hoc (dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja). "Kenapa hanya BUMN? Sebaiknya Menakertrans, Menperin, dan Menteri Perdagangan duduk bersama untuk mencari solusi struktural terkait lapangan kerja TKI ini," ujarnya.
Yang perlu dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah mengubah kebijakan industri dan perdagangan dengan mengembangkan sektor industri padat karya. "Industri tersebut sekarang sudah ada, tetapi mati pelan-pelan karena terabaikan," sambungnya. (*/OL-2)
Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo di Jakarta, Sabtu (30/7) mengungkapkan pemberian CSR yang sifatnya charity, tidak akan berhasil secara struktural memberi solusi kebutuhan akan lapangan pekerjaan. "Apalagi angkatan kerja baru bertambah 2,1 juta per tahun," katanya.
Pandangan itu menjawab upaya yang akan dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Cak Imin--sapaan akrab Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa--menyatakan pemerintah meminta para perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan dana Coorparate Social Responsibility (CSR) ke kantong-kantong TKI, terutama yang selama ini tujuannya ke Arab Saudi.
Ia menegaskan pemerintah sebaiknya tidak berpikir secara reaksional dengan membuat kebijakan ad hoc (dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja). "Kenapa hanya BUMN? Sebaiknya Menakertrans, Menperin, dan Menteri Perdagangan duduk bersama untuk mencari solusi struktural terkait lapangan kerja TKI ini," ujarnya.
Yang perlu dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah mengubah kebijakan industri dan perdagangan dengan mengembangkan sektor industri padat karya. "Industri tersebut sekarang sudah ada, tetapi mati pelan-pelan karena terabaikan," sambungnya. (*/OL-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar