JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menunjukkan kesungguhan menjalankan program financial inclusion dengan menggelar edukasi keuangan. Bank sentral sudah menggandeng Kementerian Pendidikan Nasional untuk membuat kurikulum financial inclusion di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Edukasi keuangan merupakan satu dari lima pilar penopang kebijakan financial inclusion. Empat lainnya adalah, peningkatan kapasitas masyarakat memperoleh layanan keuangan, regulasi yang mendukung, peningkatan intermediasi, dan reformasi kebijakan. Terakhir ini meliputi perlindungan nasabah, agent banking, dan phonebanking.
BI meluncurkan program financial inclusion pada Desember 2010, terinspirasi dari gerakan serupa yang sudah berlangsung di negara lain. Tujuan utamanya, membuka akses masyarakat terhadap sistem keuangan. "Edukasi mengenai produk perbankan sangat penting bagi bank dan nasabah. Bagi nasabah, ini bagian customer protection dan customer empowerment," kata Muliaman D. Hadad, Deputi Gubernur BI, Senin (27/6).
Pendidikan finansial juga melalui kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), serta forum keagamaan. Meski tujuannya baik, perbankan berharap, BI memberikan kejelasan soal penanggungjawab dan pembagian biaya program ini. Menurut Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI, bank sentral tak cukup meletakkan dasar kebijakan, tetapi perlu terlibat dalam pelaksanaan. "Financial inclusion berarti harus sampai pelosok, siapa yang menanggung biayanya? Kalau ditanggung bank komersial, nanti biayanya naik," katanya. Apabila pendapatan tak bisa menutup biaya, bank akan malas menjalankan program ini.
Erzon, Direktur Utama Bank Riau Kepri, punya penilaian lain. Menurutnya, bank justru bisa meraup untung. Caranya, memanfaatkan lembaga keuangan mikro milik pemda. "Waktu kita memberikan channeling lewat lembaga keuangan mikro, masyarakat desa itu bisa membayar 1,5% per bulan, flat. Sementara ongkosnya, termasuk biaya dana, belum sampai 1%, jadi masih ada margin," kata Erzon.
Edukasi keuangan merupakan satu dari lima pilar penopang kebijakan financial inclusion. Empat lainnya adalah, peningkatan kapasitas masyarakat memperoleh layanan keuangan, regulasi yang mendukung, peningkatan intermediasi, dan reformasi kebijakan. Terakhir ini meliputi perlindungan nasabah, agent banking, dan phonebanking.
BI meluncurkan program financial inclusion pada Desember 2010, terinspirasi dari gerakan serupa yang sudah berlangsung di negara lain. Tujuan utamanya, membuka akses masyarakat terhadap sistem keuangan. "Edukasi mengenai produk perbankan sangat penting bagi bank dan nasabah. Bagi nasabah, ini bagian customer protection dan customer empowerment," kata Muliaman D. Hadad, Deputi Gubernur BI, Senin (27/6).
Pendidikan finansial juga melalui kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), serta forum keagamaan. Meski tujuannya baik, perbankan berharap, BI memberikan kejelasan soal penanggungjawab dan pembagian biaya program ini. Menurut Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI, bank sentral tak cukup meletakkan dasar kebijakan, tetapi perlu terlibat dalam pelaksanaan. "Financial inclusion berarti harus sampai pelosok, siapa yang menanggung biayanya? Kalau ditanggung bank komersial, nanti biayanya naik," katanya. Apabila pendapatan tak bisa menutup biaya, bank akan malas menjalankan program ini.
Erzon, Direktur Utama Bank Riau Kepri, punya penilaian lain. Menurutnya, bank justru bisa meraup untung. Caranya, memanfaatkan lembaga keuangan mikro milik pemda. "Waktu kita memberikan channeling lewat lembaga keuangan mikro, masyarakat desa itu bisa membayar 1,5% per bulan, flat. Sementara ongkosnya, termasuk biaya dana, belum sampai 1%, jadi masih ada margin," kata Erzon.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar