Opsi-opsi pemerintah menambal defisit

JAKARTA. Kenaikan harga minyak bumi berbarengan dengan penurunan produksi minyak di dalam negeri (lifting) mendorong pemerintah menambah defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011 sebanyak Rp 16 triliun.
Pemerintah menyatakan sudah memiliki beberapa sumber pendanaannya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, pemerintah akan menggunakan dana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2010. Nilai SAL itu Rp 47 triliun. Namun, tak semua dana SAL ini akan dipakai. Sebab, pemerintah sebelumnya mengatakan akan mencadangkan dana SAL sebagai bantalan jika terjadi pelarian modal asing (sudden reversal).
Agus menambahkan, penertiban industri mineral dan bahan tambang (minerba) juga menjadi opsi lain. Penertiban ini berpotensi menyelamatkan pendapatan negara yang hilang dari perusahaan-perusahaan minerba ilegal itu. “Kami akan tertibkan 8.000 izin usaha tambang untuk meningkatkan penerimaan negara. Itu untuk menutup defisit,” ucapnya. Selain itu, pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara juga dinilai berpotensi menambah pemasukan ke kas negara.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menimpali, pemerintah belum tentu akan menerbitkan surat utang guna mencari dana untuk menutup defisit. Menurutnya, yang lebih mungkin adalah dengan dana penghematan anggaran belanja negara. “Tapi sampai sekarang Menteri belum memutuskan untuk menutup dari sektor mana. Kita tunggu saja keputusannya,” terangnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, defisit anggaran bertambah Rp 16 triliun dari target awal Rp 124,7 triliun lantaran tren harga minyak yang kian menanjak. Selain itu, penerimaan dari lifting minyak menurun , ditambah lagi ada peningkatan biaya pendidikan.
Menurutnya, penurunan lifting lebih memberatkan bagi pembengkakan defisit. ”Secara relatif dampaknya lebih berat dibanding kenaikan harga minyak, potensi defisit APBN-nya lebih besar” ujarnya. Pemerintah akan membahas masalah defisit ini di rapat APBN-perubahan bersama DPR, Juli 2011 nanti.