Waspadai serangan modal asing jangka pendek

JAKARTA: Ekonom mengingatkan pemerintah untuk kembali mewaspadai serangan modal asing jangka pendek pada tahun ini yang berpotensi keluar mendadak jika perekonomian negara maju mengalami perbaikan.

Ahmad Eranis Yustika, Guru Besar Universitas Brawijaya, mengatakan derasnya aliran modal asing ke Tanah Air masih akan terjadi pada 2011. Pasar SBI kemungkinan akan menjadi pelabuhan modal asing yang terbesar mengingat masih banyak hambatan berinvestasi di sektor riil.

“Bank Indonesia mesti berkorban membayar bunga SBI. Capital inflow alternatifnya lebih banyak ke SBI karena bottleneck di sektor riil belum bisa diselesaikan pemerintah,” ujar dia kepada Bisnis, hari ini.

Hal tersebut, lanjut Erani, merupakan biaya yang harus dibayarkan BI untuk menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi sesuai dengan ekspektasi. Padahal, asumsi inflasi dalam APBN 2011 terlalu rendah atau kurang realistis yang jika tidak tercapai akan mengganggu kredibilitas kedua otoritas.

“Infasi sendiri saya yakin akan berkisar pada level 6,5% karena faktor minyak dan pangan. Asumsi pemerintah terlalu rendah sehingga jika tidak tercapai malah mengganggu kredibilitas mereka,” tuturnya.

Intinya, lanjutnya, jika pemerintah ingin serius mengurus permasalahan investasi di sektor riil (foreign direct investment/FDI), hambatan di sektor perizinan, pembebasan lahan, dan infrastruktur harus segera diatasi. Tanpa perbaikan iklim investasi, diyakini investor akan lebih tertarik mencari keuntungan di pasar portofolio ketimbang di sektor riil. “[Perbaikan iklim investasi] harus disegerakan, bukan janji melulu."

Ekonom Econit Hendri Saparini menuturkan di tengah ancama inflasi tinggi saat ini, BI kemungkinan akan memilih kenaikan BI Rate sebagai solusi. Hal ini akan membuat bunga SBI dan obligasi negara meningkat sehingga menjadi instrument yang menarik di mata pemodal asing.

“Dengan kondisi sektor riil Indonesia saat ini, capital inflow akan banyak mengalir ke portofolio. Pemerintah sendiri belum punya strategi yang jelas untuk membenahinya. Kalau kita lihat, kondisi itu sangat lemah sehingga potensi bubble sangat besar kalau negara lain pulih,” katanya.

Untuk itu, lanjut Hendri, pemerintah perlu mengendalikan modal liar tersebut seperti yang dilakukan oleh sejumlah negara di dunia. Artinya, perlu instrumen-instrumen fiskal dalam mengontrol aliran modal, a.l. mengenakan pajak atas modal yang masuk ke Tanah Air.

“Investor berpifikir pemerintah tidak akan melakukan hal itu. Sebenarnya kan pemerintah khawatir akan imported inflation, terutama untuk impor bahan pangan, sehingga kurs dibiarkan menguat untuk meredamnya. Makanya modal asing dibiarkan masuk,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) meyakini nilai capital inflow ke negara-negara berkembang pada tahun ini akan lebih tinggi dari prediksi awal US$833 miliar, yakni bisa mencapai US$960 miliar. Hal itu terjadi karena ada anggapan perekonomian ekonomi negara berkembang masih akan tumbuh positif.

Namun, pertumbuhan ekonomi cepat di negara berkembang akan dihantui oleh inflasi tinggi sebagai gejala kepanasan (over heating). Tren kenaikan harga-harga komoditas dunia, terutama pangan, menjadi salah satu pemicu lonjakan inflasi seluruh negara di dunia pada tahun ini.(yn)