Mulai 1 April 2011, pemerintah akan memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi mobil pribadi yang semula direncanakan 1 September 2010. Tetapi, agaknya, rencana itu akan kembali mundur. Mengapa? Bagaimana alternatif solusinya? Volume konsumsi BBM itu akan terus menanjak mengingat laju penjualan mobil dan sepeda motor bagai tak tertahankan lagi. Tengok data berikut. Total penjualan mobil mencapai 694.387 unit pada Januari-November 2010 atau meningkat 58,4 persen dibandingkan periode yang sama 2009 sebanyak 438.248 unit. Dengan pencapaian tersebut, penjualan mobil hingga akhir 2010 dipastikan menembus 700 ribu unit.
Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor mencapai 7,36 juta unit pada 2010 naik 25,8 persen dibanding 2009. Penjualan itu melampaui target AISI sebanyak 7 juta unit. Jika tak dibatasi, maka konsumsi BBM bersubsidi akan membengkak menjadi 40,1 juta kiloliter (KL). Sementara kuota yang sudah ditetapkan dalam APBN-P 2010 yaitu 36,5 juta KL. Berdasarkan data BPH Migas, konsumsi premium tahun ini akan meningkat sekitar 9,34 persen menjadi 23,3 juta KL. Tetapi, rencana pembatasan BBM untuk sepeda motor akhirnya tidak jadi.
Setelah itu, pemerintah segera membatasi BBM bersubsidi untuk mobil pribadi. Pertimbangkan Aneka Faktor Untuk itu, pemerintah wajib mempertimbangkan aneka faktor berikut ini. Pertama, inlfasi. Pemerintah wajib mencermati infl asi yang terus mendaki bahkan telah melampaui target infl asi Bank Indonesia (BI) 5 persen plus minus 1 persen. Sejak Juni 2010, infl asi melaju dari 5,05 persen menjadi 6,22 persen dan 6,44 persen per Juli dan Agustus 2010. Inflasi menipis menjadi 5,80 persen dan 5,67 persen per September dan Oktober 2010.
Lalu inflasi kembali naik menjadi 6,33 persen, 6,96 persen, dan 7,02 persen per November, Desember 2010, dan Januari 2011. Tingginya infl asi pada Januari 2011 sebesar 7,02 persen itu melahirkan aneka pandangan pro dan kontra mengenai perlunya BI menaikkan BI Rate. Mereka yang kontra menyatakan BI Rate tidak perlu naik karena infl asi sekarang ini akibat gejolak harga pangan (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered price). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari inflasi 6,96 persen per Desember 2010, sektor bahan makanan menyumbang 3,5 persen, sektor makanan 1,23 persen, dan sektor perumahan air dan listrik 1,01 persen.
Harga bahan pangan seperti beras, cabai, dan minyak goreng juga menjadi pemicu utama infl asi akhir 2010. Intinya, infl asi kini disebabkan faktor nonmoneter, katakanlah anomali iklim, gagal panen raya, dan infrastruktur yang kurang memadai sehingga menghambat distribusi bahan pokok. Sementara itu, mereka yang berpandangan pro mengatakan BI Rate layak naik supaya bunga riil (real interest rate) yakni selisih bunga dikurangi laju infl asi tahunan tidak terlalu lebar. Maksudnya, ketika bunga deposito 7 persen, maka selisih bunga riil akan negatif (negative spread) setelah dikurangi infl asi 7,02 persen.
Dengan kalimat lugas, bunga deposito tertelan habis oleh pajak penghasilan dan infl asi. Kenaikan BI Rate bertujuan untuk mampu menahan arus dana pulang kandang (capital outfl ow) agar tidak terlalu deras. Ujungnya, BI memenuhi permintaan pasar. Hal ini ingin menegaskan bahwa pemerintah sebagai regulator fi skal sudah semestinya juga mencermati laju infl asi itu. Kedua, lonjakan harga minyak dunia. Harap catat, hingga pertengahan Februari 2011 harga minyak dunia menurun mencapai level 85 dolar AS per barrel. Namun, ketegangan politik di negara-negara Timur Tengah, antara lain Tunisia, Mesir, Bahrain, Libia, Iran akan menjadi salah satu pemicu munculnya menipisnya cadangan minyak dunia.
Dengan bahasa lebih bening, melonjaknya harga minyak dunia akan makin menyulut infl asi dalam negeri. Ketiga, pembatasan BBM sebagai faktor pendorong. Ingat, pembatasan BBM bersubsidi itu pun dapat menjadi faktor pendorong (push factor) terjadinya infl asi lebih tinggi lagi. Kok begitu? Karena pemilik mobil pribadi akan mengeluarkan pengeluaran lebih banyak untuk mampu mengonsumsi BBM tak bersubsidi misalnya Pertamax yang relatif lebih mahal daripada premium. Lantas, bagaimana alternatif solusinya?
Pertama, menunda pembatasan. Pemerintah lebih baik menunda pembatasan BBM bersubsidi itu dengan mempertimbangkan gerak liar infl asi yang belum berhenti. Bila gejolak infl asi itu tidak terkendali, dicemaskan BI Rate bakal naik lagi menjadi 7 persen dari kini 6,75 persen. Apa risiko bagi perbakan nasional. Kalau BI Rate “hanya” naik 25 basis poin (bps) alias 0,25 persen seperti saat ini, bank nasional masih mampu menahan beban sehingga bunga kredit tidak perlu ikut naik. Namun, kalau kenaikan BI Rate mencapai 50 bps, bank nasional kemungkinan akan malu-malu menaikkan bunga kredit meski tipis mengingat biaya dana (cost of loanable fund) kian meningkat.
Sebaliknya, menebalnya bunga kredit pasti akan mengurangi gairah bagi sektor riil untuk menikmati pembiayaan perbankan. Nah, kalau dunia usaha tidak bergerak lebih cepat, maka roda perekonomian nasional juga bakal terhambat larinya. Jalan di tempat. Padahal tingkat pengangguran terbuka masih tinggi yakni 8,59 juta orang per Februari 2010 walau menipis dari 9,26 juta orang per Februari 2009 menurut BPS. Kedua, menaikkan harga BBM bersubsidi. Gagasan ini jelas tidak populer.
Namun sekiranya kenaikan BBM bersubsidi itu dilakukan secara bertahap, maka bakal diterima publik secara dewasa. Namun, sejatinya, kenaikan BBM pun bisa mendongkrak laju infl asi untuk terbang tinggi. Wah! Ketiga, program langit baru. Pemerintah sudah seharusnya meneruskan program langit biru. Tegasnya, pemerintah melanjutkan program bahan bakar gas (BBG) sebagai substitusi BBM. Sayangnya, program langit biru itu kini bagai hilang ditelan oleh isu-isu politis, misalnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan Bank Century.
Alhasil, konversi, misalnya dari minyak tanah ke BBG dan dari premium ke BBG, menjadi tak terurus. Padahal, selama ini, penggunaan BBG dipercaya mampu mengurangi polusi udara. Dengan mempertimbangkan alternatif solusi itu pemerintah diharapkan dapat menekan biaya subsidi BBM. Sekali lagi, pemerintah wajib mencermati laju inflasi.
Penulis adalah Pengamat Perbankan
Oleh: Paul Sutaryono
Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor mencapai 7,36 juta unit pada 2010 naik 25,8 persen dibanding 2009. Penjualan itu melampaui target AISI sebanyak 7 juta unit. Jika tak dibatasi, maka konsumsi BBM bersubsidi akan membengkak menjadi 40,1 juta kiloliter (KL). Sementara kuota yang sudah ditetapkan dalam APBN-P 2010 yaitu 36,5 juta KL. Berdasarkan data BPH Migas, konsumsi premium tahun ini akan meningkat sekitar 9,34 persen menjadi 23,3 juta KL. Tetapi, rencana pembatasan BBM untuk sepeda motor akhirnya tidak jadi.
Setelah itu, pemerintah segera membatasi BBM bersubsidi untuk mobil pribadi. Pertimbangkan Aneka Faktor Untuk itu, pemerintah wajib mempertimbangkan aneka faktor berikut ini. Pertama, inlfasi. Pemerintah wajib mencermati infl asi yang terus mendaki bahkan telah melampaui target infl asi Bank Indonesia (BI) 5 persen plus minus 1 persen. Sejak Juni 2010, infl asi melaju dari 5,05 persen menjadi 6,22 persen dan 6,44 persen per Juli dan Agustus 2010. Inflasi menipis menjadi 5,80 persen dan 5,67 persen per September dan Oktober 2010.
Lalu inflasi kembali naik menjadi 6,33 persen, 6,96 persen, dan 7,02 persen per November, Desember 2010, dan Januari 2011. Tingginya infl asi pada Januari 2011 sebesar 7,02 persen itu melahirkan aneka pandangan pro dan kontra mengenai perlunya BI menaikkan BI Rate. Mereka yang kontra menyatakan BI Rate tidak perlu naik karena infl asi sekarang ini akibat gejolak harga pangan (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered price). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari inflasi 6,96 persen per Desember 2010, sektor bahan makanan menyumbang 3,5 persen, sektor makanan 1,23 persen, dan sektor perumahan air dan listrik 1,01 persen.
Harga bahan pangan seperti beras, cabai, dan minyak goreng juga menjadi pemicu utama infl asi akhir 2010. Intinya, infl asi kini disebabkan faktor nonmoneter, katakanlah anomali iklim, gagal panen raya, dan infrastruktur yang kurang memadai sehingga menghambat distribusi bahan pokok. Sementara itu, mereka yang berpandangan pro mengatakan BI Rate layak naik supaya bunga riil (real interest rate) yakni selisih bunga dikurangi laju infl asi tahunan tidak terlalu lebar. Maksudnya, ketika bunga deposito 7 persen, maka selisih bunga riil akan negatif (negative spread) setelah dikurangi infl asi 7,02 persen.
Dengan kalimat lugas, bunga deposito tertelan habis oleh pajak penghasilan dan infl asi. Kenaikan BI Rate bertujuan untuk mampu menahan arus dana pulang kandang (capital outfl ow) agar tidak terlalu deras. Ujungnya, BI memenuhi permintaan pasar. Hal ini ingin menegaskan bahwa pemerintah sebagai regulator fi skal sudah semestinya juga mencermati laju infl asi itu. Kedua, lonjakan harga minyak dunia. Harap catat, hingga pertengahan Februari 2011 harga minyak dunia menurun mencapai level 85 dolar AS per barrel. Namun, ketegangan politik di negara-negara Timur Tengah, antara lain Tunisia, Mesir, Bahrain, Libia, Iran akan menjadi salah satu pemicu munculnya menipisnya cadangan minyak dunia.
Dengan bahasa lebih bening, melonjaknya harga minyak dunia akan makin menyulut infl asi dalam negeri. Ketiga, pembatasan BBM sebagai faktor pendorong. Ingat, pembatasan BBM bersubsidi itu pun dapat menjadi faktor pendorong (push factor) terjadinya infl asi lebih tinggi lagi. Kok begitu? Karena pemilik mobil pribadi akan mengeluarkan pengeluaran lebih banyak untuk mampu mengonsumsi BBM tak bersubsidi misalnya Pertamax yang relatif lebih mahal daripada premium. Lantas, bagaimana alternatif solusinya?
Pertama, menunda pembatasan. Pemerintah lebih baik menunda pembatasan BBM bersubsidi itu dengan mempertimbangkan gerak liar infl asi yang belum berhenti. Bila gejolak infl asi itu tidak terkendali, dicemaskan BI Rate bakal naik lagi menjadi 7 persen dari kini 6,75 persen. Apa risiko bagi perbakan nasional. Kalau BI Rate “hanya” naik 25 basis poin (bps) alias 0,25 persen seperti saat ini, bank nasional masih mampu menahan beban sehingga bunga kredit tidak perlu ikut naik. Namun, kalau kenaikan BI Rate mencapai 50 bps, bank nasional kemungkinan akan malu-malu menaikkan bunga kredit meski tipis mengingat biaya dana (cost of loanable fund) kian meningkat.
Sebaliknya, menebalnya bunga kredit pasti akan mengurangi gairah bagi sektor riil untuk menikmati pembiayaan perbankan. Nah, kalau dunia usaha tidak bergerak lebih cepat, maka roda perekonomian nasional juga bakal terhambat larinya. Jalan di tempat. Padahal tingkat pengangguran terbuka masih tinggi yakni 8,59 juta orang per Februari 2010 walau menipis dari 9,26 juta orang per Februari 2009 menurut BPS. Kedua, menaikkan harga BBM bersubsidi. Gagasan ini jelas tidak populer.
Namun sekiranya kenaikan BBM bersubsidi itu dilakukan secara bertahap, maka bakal diterima publik secara dewasa. Namun, sejatinya, kenaikan BBM pun bisa mendongkrak laju infl asi untuk terbang tinggi. Wah! Ketiga, program langit baru. Pemerintah sudah seharusnya meneruskan program langit biru. Tegasnya, pemerintah melanjutkan program bahan bakar gas (BBG) sebagai substitusi BBM. Sayangnya, program langit biru itu kini bagai hilang ditelan oleh isu-isu politis, misalnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan Bank Century.
Alhasil, konversi, misalnya dari minyak tanah ke BBG dan dari premium ke BBG, menjadi tak terurus. Padahal, selama ini, penggunaan BBG dipercaya mampu mengurangi polusi udara. Dengan mempertimbangkan alternatif solusi itu pemerintah diharapkan dapat menekan biaya subsidi BBM. Sekali lagi, pemerintah wajib mencermati laju inflasi.
Penulis adalah Pengamat Perbankan
Oleh: Paul Sutaryono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar