Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) belum memiliki daya tarik terhadap investor. Minimnya infrastruktur merupakan salah satu kendala penghambat pertumbuhan di wilayah Kapet. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Firmanzah, mengatakan lemahnya pengembangan Kapet tidak terlepas dari masih minimnya partisipasi sektor swasta nasional. ”Selama ini, pengembangan kawasan itu lebih didorong dari pemerintah,” katanya, kemarin. Menurut Firmanzah, beberapa Kapet yang belum berhasil antara lain di Nusa Tenggara Timur, Seram (Maluku), dan Biak (Papua).
Sejumlah daerah, seperti Kapet Bitung dan Pare-Pare, sudah jauh lebih lumayan, dan dalam 15 tahun terakhir 200 miliar rupiah yang telah dikucurkan pemerintah banyak yang tidak jadi apa-apa. “Tidak tertariknya swasta terhadap Kapet setelah pemerintah mencabut sejumlah insentif fi skal sejak 2000 lalu. Padahal sejumlah insentif masih sangat dibutuhkan untuk mendorong minat investor,” jelas Firmanzah. Ditambahkan Firmanzah, beberapa pelaku usaha mengeluhkan fasilitas pembangunan Kapet yang dikaitkan dengan pengembangan industri. “Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur, termasuk kawasan industri dan pendukungnya.
Yang kedua, tidak dikembangkannya sumber daya yang dimiliki daerah untuk menjadi motor penggerak,” tuturnya. Gita menambahkan masalah yang ketiga adalah kelembagaan di Kapet belum berorientesi bisnis. Untuk masalah selanjutnya, kebijakan insentif fi skal dan nonfi skal yang disediakan oleh pemerintah masih kurang menarik investor. ”Masalah lain adalah iklim investasi yang tidak kondusif karena terbentur dengan sistem pelayan dan banyaknya peraturan daerah yang menghambat. Selain itu, belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah, kabupaten/ kota, antarprovinsi, serta antar pelaku usaha,” ujar Gita.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, mengatakan investasi yang masuk ke daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) masih minim. “Dari 14 daerah Kapet, hanya Sasamba di Kalimantan Timur, Batulicin di Kalimantan Selatan, dan Manado-Bitung yang nilai investasinya cukup besar, sedangkan daerah lainnya belum bisa mendatangkan investasi,” kata Sri. Menurut Sri, infrastruktur dan insentif yang diberikan pemerintah untuk investasi di Kapet belum berhasil menarik para investor.
“Secara umum, infrastruktur belum dapat mendukung perkembangan ekonomi yang diinginkan investor, seperti transportasi, energi, listrik, tenaga kerja dan bahan baku, pasar, perizinan usaha yang kondusif, dan kepastian hukum,” ujar Sri. Lebih lanjut, kemudahan bea masuk dan fasilitas insentif di bidang perpajakan untuk Kapet kurang menarik investor. Sebab, banyak fasilitas yang lebih menarik di luar itu, ditambah dengan banyaknya Free Trade Agreement (FTA) yang telah berlangsung.
“Sekarang fasilitas bea masuk 5 persen kurang menarik karena banyak produk yang diimpor nol persen. Ke depanya, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur dengan menyiapkan insentif yang lebih menarik di bidang perpajakan seperti pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), dan PPh (Pajak Penghasilan) Impor,” tandas Sri.
ind/E-8
Sejumlah daerah, seperti Kapet Bitung dan Pare-Pare, sudah jauh lebih lumayan, dan dalam 15 tahun terakhir 200 miliar rupiah yang telah dikucurkan pemerintah banyak yang tidak jadi apa-apa. “Tidak tertariknya swasta terhadap Kapet setelah pemerintah mencabut sejumlah insentif fi skal sejak 2000 lalu. Padahal sejumlah insentif masih sangat dibutuhkan untuk mendorong minat investor,” jelas Firmanzah. Ditambahkan Firmanzah, beberapa pelaku usaha mengeluhkan fasilitas pembangunan Kapet yang dikaitkan dengan pengembangan industri. “Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur, termasuk kawasan industri dan pendukungnya.
Yang kedua, tidak dikembangkannya sumber daya yang dimiliki daerah untuk menjadi motor penggerak,” tuturnya. Gita menambahkan masalah yang ketiga adalah kelembagaan di Kapet belum berorientesi bisnis. Untuk masalah selanjutnya, kebijakan insentif fi skal dan nonfi skal yang disediakan oleh pemerintah masih kurang menarik investor. ”Masalah lain adalah iklim investasi yang tidak kondusif karena terbentur dengan sistem pelayan dan banyaknya peraturan daerah yang menghambat. Selain itu, belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah, kabupaten/ kota, antarprovinsi, serta antar pelaku usaha,” ujar Gita.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih, mengatakan investasi yang masuk ke daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) masih minim. “Dari 14 daerah Kapet, hanya Sasamba di Kalimantan Timur, Batulicin di Kalimantan Selatan, dan Manado-Bitung yang nilai investasinya cukup besar, sedangkan daerah lainnya belum bisa mendatangkan investasi,” kata Sri. Menurut Sri, infrastruktur dan insentif yang diberikan pemerintah untuk investasi di Kapet belum berhasil menarik para investor.
“Secara umum, infrastruktur belum dapat mendukung perkembangan ekonomi yang diinginkan investor, seperti transportasi, energi, listrik, tenaga kerja dan bahan baku, pasar, perizinan usaha yang kondusif, dan kepastian hukum,” ujar Sri. Lebih lanjut, kemudahan bea masuk dan fasilitas insentif di bidang perpajakan untuk Kapet kurang menarik investor. Sebab, banyak fasilitas yang lebih menarik di luar itu, ditambah dengan banyaknya Free Trade Agreement (FTA) yang telah berlangsung.
“Sekarang fasilitas bea masuk 5 persen kurang menarik karena banyak produk yang diimpor nol persen. Ke depanya, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur dengan menyiapkan insentif yang lebih menarik di bidang perpajakan seperti pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), dan PPh (Pajak Penghasilan) Impor,” tandas Sri.
ind/E-8
Tidak ada komentar:
Posting Komentar