Kebijakan Energi , Harga Naik Akan Mengakibatkan Distorsi Ekonomi
Rencana pemerintah merealisasikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum juga jelas. Berulang kali pemerintah memastikan, berulang kali pula meralatnya. Padahal, seperti keputusan antara Komisi Energi dan Pertambangan DPR dan pemerintah pada Desember 2010, pembatasan BBM bersubsidi akan diberlakukan pada akhir kuartal I-2011. Syaratnya, pemerintah harus mengaji kebijakan itu dan mengonsultasikan lagi dengan DPR. Rupanya tim kajian yang diberikan tugas untuk mengajinya masih memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikannya.
Padahal, tim tersebut bukan orang sembarangan. Mereka berasal dari tiga universitas beken, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. Bahkan, ketua tim merupakan mantan orang penting di Kementerian Keuangan, yakni Anggito Abimanyu. Menurut anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha, sampai saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi kepada DPR terkait opsi lanjutan yang disiapkan untuk pengendalian konsumsi BBM subsidi. “Pemerintah belum memberikan laporan terkait hasil kajian akademis. Pembahasannya kemungkinan pertengahan Maret.
Jadi sampai saat ini belum ada ukuran baru, yang berkembang masih wacana. Ketika mereka mengajukan ke DPR, belum tentu langsung disetujui,” katanya, Minggu (20/2). Saat ini, yang berkembang dari hasil kajian akademis, kata Satya, selain mengendalikan konsumsi BBM subsidi dan peralihan ke Pertamax, mulai muncul wacana untuk menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap hingga mendekati level keekonomian. Opsi menaikkan itu, imbuh Satya, memperbanyak pilihan masyarakat yang selama ini “dipaksa” beralih mengonsumsi Pertamax yang harganya justru terus naik mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.
Padahal, imbuhnya, jika harga minyak mentah menembus 120 dollar AS per barel, harga Pertamax bisa mencapai 12 ribu rupiah per liter. Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Djaelani Sutomo, Indonesia merupakan negara di Asia yang menjual BBM paling murah. “Seharusnya harga wajar jenis Premium adalah 7.100 rupiah dan Pertamax 7.223 rupiah per liter. Ini artinya, selama ini pemerintah menyubsidi Premium 2.600 rupiah per liternya,” katanya. Kebijakan pengendalian harga memang lebih mudah diterapkan daripada pembatasan BBM.
Buktinya, di China dan India, yang baru-baru ini mengumumkan kenaikan harga bensin dan solar akibat dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintahnya masih mengatur harga BBM. Selain itu, pengalaman di dua negara yang jumlah penduduk dan ekonominya (emerging market) mirip-mirip Indonesia itu bisa menjadikan Indonesia lebih pandai mengelola BBM. Maklum, belakangan ini, India sedang menghadapi dampak kenaikan harga BBM, yakni melonjaknya infl asi dan membubungnya harga pangan. Di Beijing, harga bensin Octane- 93 adalah 7,45 yuan (1,13 dollar AS) per liter.
China terakhir menaikkan harga bensin pada 22 Desember. Itu merupakan kenaikan ketiga untuk harga bahan bakar selama 2010 menyusul kenaikan yang dilakukan pada Oktober dan April tahun lalu. Sementara itu angka infl asi China pada Januari sudah mencapai 4,7 persen. Subsidi Membengkak Memang, kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada APBN 2011.
Sebab, setiap kenaikan satu dollar AS harga minyak mentah akan meningkatkan subsidi sebesar 2,6 triliun rupiah, sedangkan setiap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar 100 rupiah akan meningkatkan subsidi hingga 2,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan apabila tidak diterapkan, pembatasan BBM bersubsidi akan menambah defi sit anggaran dalam APBN 2011 sebesar 3 triliun rupiah per tahun.
aan/E-8
Rencana pemerintah merealisasikan kebijakan pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum juga jelas. Berulang kali pemerintah memastikan, berulang kali pula meralatnya. Padahal, seperti keputusan antara Komisi Energi dan Pertambangan DPR dan pemerintah pada Desember 2010, pembatasan BBM bersubsidi akan diberlakukan pada akhir kuartal I-2011. Syaratnya, pemerintah harus mengaji kebijakan itu dan mengonsultasikan lagi dengan DPR. Rupanya tim kajian yang diberikan tugas untuk mengajinya masih memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikannya.
Padahal, tim tersebut bukan orang sembarangan. Mereka berasal dari tiga universitas beken, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. Bahkan, ketua tim merupakan mantan orang penting di Kementerian Keuangan, yakni Anggito Abimanyu. Menurut anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha, sampai saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi kepada DPR terkait opsi lanjutan yang disiapkan untuk pengendalian konsumsi BBM subsidi. “Pemerintah belum memberikan laporan terkait hasil kajian akademis. Pembahasannya kemungkinan pertengahan Maret.
Jadi sampai saat ini belum ada ukuran baru, yang berkembang masih wacana. Ketika mereka mengajukan ke DPR, belum tentu langsung disetujui,” katanya, Minggu (20/2). Saat ini, yang berkembang dari hasil kajian akademis, kata Satya, selain mengendalikan konsumsi BBM subsidi dan peralihan ke Pertamax, mulai muncul wacana untuk menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap hingga mendekati level keekonomian. Opsi menaikkan itu, imbuh Satya, memperbanyak pilihan masyarakat yang selama ini “dipaksa” beralih mengonsumsi Pertamax yang harganya justru terus naik mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.
Padahal, imbuhnya, jika harga minyak mentah menembus 120 dollar AS per barel, harga Pertamax bisa mencapai 12 ribu rupiah per liter. Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Djaelani Sutomo, Indonesia merupakan negara di Asia yang menjual BBM paling murah. “Seharusnya harga wajar jenis Premium adalah 7.100 rupiah dan Pertamax 7.223 rupiah per liter. Ini artinya, selama ini pemerintah menyubsidi Premium 2.600 rupiah per liternya,” katanya. Kebijakan pengendalian harga memang lebih mudah diterapkan daripada pembatasan BBM.
Buktinya, di China dan India, yang baru-baru ini mengumumkan kenaikan harga bensin dan solar akibat dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintahnya masih mengatur harga BBM. Selain itu, pengalaman di dua negara yang jumlah penduduk dan ekonominya (emerging market) mirip-mirip Indonesia itu bisa menjadikan Indonesia lebih pandai mengelola BBM. Maklum, belakangan ini, India sedang menghadapi dampak kenaikan harga BBM, yakni melonjaknya infl asi dan membubungnya harga pangan. Di Beijing, harga bensin Octane- 93 adalah 7,45 yuan (1,13 dollar AS) per liter.
China terakhir menaikkan harga bensin pada 22 Desember. Itu merupakan kenaikan ketiga untuk harga bahan bakar selama 2010 menyusul kenaikan yang dilakukan pada Oktober dan April tahun lalu. Sementara itu angka infl asi China pada Januari sudah mencapai 4,7 persen. Subsidi Membengkak Memang, kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada APBN 2011.
Sebab, setiap kenaikan satu dollar AS harga minyak mentah akan meningkatkan subsidi sebesar 2,6 triliun rupiah, sedangkan setiap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar 100 rupiah akan meningkatkan subsidi hingga 2,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan apabila tidak diterapkan, pembatasan BBM bersubsidi akan menambah defi sit anggaran dalam APBN 2011 sebesar 3 triliun rupiah per tahun.
aan/E-8
Tidak ada komentar:
Posting Komentar