JAKARTA--MICOM: Arahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang menargetkan surplus beras 10 juta ton dinilai berbau politis.
Menurut Pengamat Ekonomi Pertanian Khudori, langkah ini disinyalir diambil oleh Presiden untuk mendongkrak popularitas menjelang pemilihan umum pada 2014 mendatang.
"Ada pertanyaan di balik (target 10 juta ton) itu, saya duga ada motif politik karena kondisi yang ada di lapangan tidak meyakinkan untuk mencapai surplus 10 juta ton itu," kata Khudori ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (25/2).
Dirinya juga melihat hal ini ketika pencapaian beras menjelang pemilu 2009. Pada 2008, pencapaian produksi padi mencapai 5,54% dengan serapan Bulog 3,2 juta ton beras.
Pada 2009 produksi kembali meningkat menjadi 6,75% dengan serapan Bulog 3,6 juta ton beras. Namun pada 2010, pertumbuhan produksi terjun bebas menjadi hanya 2,46% dengan serapan Bulog hanya 1,89 juta.
Tahun 2010 sendiri, berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, surplus beras kumulatif hanya mencapai 5.347.499 juta ton (rendemen 56.65%).
Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pertumbuhan produksi 7% sebagai bagian dari upaya surplus beras 10 juta ton tersebut, namun hal itu juga disangsikan oleh Khudori. Pasalnya, lahan-lahan pertanian sudah banyak yang terkonversi menjadi infrastruktur.
Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, sedikitnya 60 hektare sawah di Pulau Jawa beralih fungsi dalam 3 tahun terakhir. Padahal, Pulau Jawa merupakan pemasok mayoritas beras Nasional dengan prosentase sekitar 56-60%.
"Lumbung beras Nasional saja terancam eksistensinya, kalau seperti ini bukan hanya surplus yang terancam, tapi juga produksi secara reguler bisa ikut terancam," tandas Khudori.
Permasalahan lahan ini pula, tambahnya, yang harus menjadi prioritas utama pemerintah jika memang masih ngotot menargetkan surplus 10 juta ton tersebut.
Selain itu, terobosan teknologi yang memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi lagi juga perlu digalakkan.
Ketiga, adanya investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, irigasi, maupun waduk.
"Lebih dari 50% waduk dan saluran irigasi rusak, padahal padi merupakan tanaman yang rakus air. Kalau air sampai tidak tersedia, pasti produksinya terganggu," imbuhnya. (HA/OL-9)
Menurut Pengamat Ekonomi Pertanian Khudori, langkah ini disinyalir diambil oleh Presiden untuk mendongkrak popularitas menjelang pemilihan umum pada 2014 mendatang.
"Ada pertanyaan di balik (target 10 juta ton) itu, saya duga ada motif politik karena kondisi yang ada di lapangan tidak meyakinkan untuk mencapai surplus 10 juta ton itu," kata Khudori ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (25/2).
Dirinya juga melihat hal ini ketika pencapaian beras menjelang pemilu 2009. Pada 2008, pencapaian produksi padi mencapai 5,54% dengan serapan Bulog 3,2 juta ton beras.
Pada 2009 produksi kembali meningkat menjadi 6,75% dengan serapan Bulog 3,6 juta ton beras. Namun pada 2010, pertumbuhan produksi terjun bebas menjadi hanya 2,46% dengan serapan Bulog hanya 1,89 juta.
Tahun 2010 sendiri, berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, surplus beras kumulatif hanya mencapai 5.347.499 juta ton (rendemen 56.65%).
Tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pertumbuhan produksi 7% sebagai bagian dari upaya surplus beras 10 juta ton tersebut, namun hal itu juga disangsikan oleh Khudori. Pasalnya, lahan-lahan pertanian sudah banyak yang terkonversi menjadi infrastruktur.
Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, sedikitnya 60 hektare sawah di Pulau Jawa beralih fungsi dalam 3 tahun terakhir. Padahal, Pulau Jawa merupakan pemasok mayoritas beras Nasional dengan prosentase sekitar 56-60%.
"Lumbung beras Nasional saja terancam eksistensinya, kalau seperti ini bukan hanya surplus yang terancam, tapi juga produksi secara reguler bisa ikut terancam," tandas Khudori.
Permasalahan lahan ini pula, tambahnya, yang harus menjadi prioritas utama pemerintah jika memang masih ngotot menargetkan surplus 10 juta ton tersebut.
Selain itu, terobosan teknologi yang memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi lagi juga perlu digalakkan.
Ketiga, adanya investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, irigasi, maupun waduk.
"Lebih dari 50% waduk dan saluran irigasi rusak, padahal padi merupakan tanaman yang rakus air. Kalau air sampai tidak tersedia, pasti produksinya terganggu," imbuhnya. (HA/OL-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar