Berbagai kalangan menilai pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kalangan masyarakat tidak mampu masih diperlukan, seperti halnya yang diterapkan di beberapa negara berkembang. Untuk itu, pemerintah diminta fokus melakukan pengendalian konsumsi Premium dan mempersiapkan konversi BBM ke gas. “Pemerintah harus konsisten memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi kalangan mampu yang menikmati subsidi. Pasalnya, jika itu tidak dikurangi, maka beban pemerintah untuk menanggung subsidi BBM akan semakin berat,” kata pengamat perminyakan, Qoyum Tjandranegara, Minggu (20/2). Qoyum menolak opsi kenaikan harga BBM.
Pasalnya, pendapatan per kapita masyarakat masih rendah. Selain itu, di saat bersamaan, 70 persen masyarakat golongan mampu bakal menikmati subsidi BBM tersebut. “Seharusnya seperti di negaranegara berkembang lain, pemerintah hanya memberikan subsidi kepada golongan yang tidak mampu,” jelasnya. Saat ini, kata Qoyum, Indonesia memang masih membutuhkan subsidi karena sebagian masyarakatnya tidak mampu. Kondisi ini berbeda dengan Singapura, Hong Kong, dan Taiwan yang memang negaranya sudah lebih maju. “Saat ini yang harus dipikirkan, implementasi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi harus dipikirkan secara matang.
Pemerintah harus mendiskusikan bagaimana baiknya, apakah memakai kartu atau memberikan alokasi. Teknisnya, operator saya yakin bisa melaksanakannya,” paparnya. Sementara itu, terkait teknis pengendalian konsumsi BBM, anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menyarankan penggunaan kartu pengendali ketimbang dalam bentuk stiker. Kartu ini akan menginformasikan kondisi pemiliknya dan memudahkan operator SPBU dalam memeriksanya. ”Di dalam kartu terdapat informasi tentang status dan data, termasuk pendapatannya.
Kartu untuk yang berpengahasilan menengah bawah bukan untuk menengah ke atas,” katamya. Selain itu, sembari melakukan pengendalian, pemerintah mempersiapkan konversi dari BBM ke gas untuk kendaraan. ”Pemerintah sudah harus mempersiapkan penggunaan gas untuk kendaraan. Di Malaysia, pemerintahnya menggunakan gas untuk taksi. Jadi di taksi ada tambahan converter (tabung untuk gas, red),” jelas Satya. Sementara itu, pengamat perminyakan, Kurtubi, menyebut penggunaan gas atau bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan jauh lebih murah daripada BBM sebab harganya masih di kisaran 3.200 rupiah per liter (setara minyak).
“Jadi pemerintah memberikan converter secara gratis. Kebijakan ini bisa meniru konversi dari minyak tanah ke Elpiji,” ungkapnya. Converter gratis, kata Kurtubi, bisa diberikan dengan menggunakan dana subsidi yang berhasil dihemat dari minyak tanah yang mencapai 50 triliun rupiah. ”Soalnya, selama ini pemerintah tidak menjelaskan ke mana dana hasil dari konversi minyak tanah ke Elpiji. Jadi, jika pemerintah mengeluarkan opsi menaikkan harga BBM, harus ada penjelasan ke mana dana dari konversi minyak tanah ke Elpiji terlebih dahulu,” kata Kurtubi.
Pasalnya, pendapatan per kapita masyarakat masih rendah. Selain itu, di saat bersamaan, 70 persen masyarakat golongan mampu bakal menikmati subsidi BBM tersebut. “Seharusnya seperti di negaranegara berkembang lain, pemerintah hanya memberikan subsidi kepada golongan yang tidak mampu,” jelasnya. Saat ini, kata Qoyum, Indonesia memang masih membutuhkan subsidi karena sebagian masyarakatnya tidak mampu. Kondisi ini berbeda dengan Singapura, Hong Kong, dan Taiwan yang memang negaranya sudah lebih maju. “Saat ini yang harus dipikirkan, implementasi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi harus dipikirkan secara matang.
Pemerintah harus mendiskusikan bagaimana baiknya, apakah memakai kartu atau memberikan alokasi. Teknisnya, operator saya yakin bisa melaksanakannya,” paparnya. Sementara itu, terkait teknis pengendalian konsumsi BBM, anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menyarankan penggunaan kartu pengendali ketimbang dalam bentuk stiker. Kartu ini akan menginformasikan kondisi pemiliknya dan memudahkan operator SPBU dalam memeriksanya. ”Di dalam kartu terdapat informasi tentang status dan data, termasuk pendapatannya.
Kartu untuk yang berpengahasilan menengah bawah bukan untuk menengah ke atas,” katamya. Selain itu, sembari melakukan pengendalian, pemerintah mempersiapkan konversi dari BBM ke gas untuk kendaraan. ”Pemerintah sudah harus mempersiapkan penggunaan gas untuk kendaraan. Di Malaysia, pemerintahnya menggunakan gas untuk taksi. Jadi di taksi ada tambahan converter (tabung untuk gas, red),” jelas Satya. Sementara itu, pengamat perminyakan, Kurtubi, menyebut penggunaan gas atau bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan jauh lebih murah daripada BBM sebab harganya masih di kisaran 3.200 rupiah per liter (setara minyak).
“Jadi pemerintah memberikan converter secara gratis. Kebijakan ini bisa meniru konversi dari minyak tanah ke Elpiji,” ungkapnya. Converter gratis, kata Kurtubi, bisa diberikan dengan menggunakan dana subsidi yang berhasil dihemat dari minyak tanah yang mencapai 50 triliun rupiah. ”Soalnya, selama ini pemerintah tidak menjelaskan ke mana dana hasil dari konversi minyak tanah ke Elpiji. Jadi, jika pemerintah mengeluarkan opsi menaikkan harga BBM, harus ada penjelasan ke mana dana dari konversi minyak tanah ke Elpiji terlebih dahulu,” kata Kurtubi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar