JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi VII DPR RI Sohibul Iman menilai sikap pemerintah yang menunda-nunda pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan isyarat yang jelas bahwa pemerintah tidak konsisten dan masih ragu degan kebijakannya sendiri.
"Meski masih ada waktu persiapan 1 bulan lagi sebelum April 2011 nanti, namun sikap seperti ini menyiratkan keragu-raguan Pemerintah dalam mengambil kebijakan," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Senin.
Dikemukakannya bahwa pemerintah seakan-akan menyerah oleh programnya sendiri, dimana akhir tahun 2010 lalu pemerintah menggebu-gebu untuk menggulirkan program ini.
Ketika DPR minta ditunda sekitar 6 bulan untuk persiapan, akhirnya disepakati program ini akan dijalankan setelah 3 bulan persiapan, yaitu bulan April 2011.
Namun pada kenyataannya, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai antara perencanaan dengan implementasi jauh panggang dari api.
"Sejak awal banyak pihak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan. Dan betul saja, baru dua bulan keragu-raguan itu terbukti, infrastruktur tidak siap karena Pemerintah tidak serius," ujarnya.
Keputusan ini juga dianggap telah melecehkan Tim Akademis yang saat ini sedang bekerja mengkaji dampak dan persiapan Pengaturan BBM Bersubsidi ini.
"Bila alasannya adalah kenaikan harga minyak dunia, harusnya Pemerintah menyodorkan skema lain, misalnya memberi subsidi untuk Pertamax. Kalau begini terkesan Pemerintah ingin berlepas tangan," ujar Sohibul.
Politisi PKS ini juga berharap Pemerintah tetap dalam komitmen dalam mempersiapkan program-program yang bermanfaat untuk rakyat, dan serius mempersiapkan mekanisme subsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. (Ant/OL-3)
"Meski masih ada waktu persiapan 1 bulan lagi sebelum April 2011 nanti, namun sikap seperti ini menyiratkan keragu-raguan Pemerintah dalam mengambil kebijakan," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Senin.
Dikemukakannya bahwa pemerintah seakan-akan menyerah oleh programnya sendiri, dimana akhir tahun 2010 lalu pemerintah menggebu-gebu untuk menggulirkan program ini.
Ketika DPR minta ditunda sekitar 6 bulan untuk persiapan, akhirnya disepakati program ini akan dijalankan setelah 3 bulan persiapan, yaitu bulan April 2011.
Namun pada kenyataannya, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai antara perencanaan dengan implementasi jauh panggang dari api.
"Sejak awal banyak pihak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan. Dan betul saja, baru dua bulan keragu-raguan itu terbukti, infrastruktur tidak siap karena Pemerintah tidak serius," ujarnya.
Keputusan ini juga dianggap telah melecehkan Tim Akademis yang saat ini sedang bekerja mengkaji dampak dan persiapan Pengaturan BBM Bersubsidi ini.
"Bila alasannya adalah kenaikan harga minyak dunia, harusnya Pemerintah menyodorkan skema lain, misalnya memberi subsidi untuk Pertamax. Kalau begini terkesan Pemerintah ingin berlepas tangan," ujar Sohibul.
Politisi PKS ini juga berharap Pemerintah tetap dalam komitmen dalam mempersiapkan program-program yang bermanfaat untuk rakyat, dan serius mempersiapkan mekanisme subsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. (Ant/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar