JAKARTA--MICOM: Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah mengurangi komponen administrated price (barang yang harganya dikendalikan pemerintah) dalam komponen inflasi. Hal ini menjadi salah satu alasan sulitnya pengendalian inflasi di Indonesia.
Demikian dikatakan Ketua Tim Outlook Jangka Pendek dan Diseminasi Kebijakan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Endy Dwi Tjahyono di Padalarang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
"Tekanan inflasi tinggi selain datang dari volatile food juga datang dari administrated price seperti pembatasan BBM (bahan bakar minyak), juga kenaikan TDL (tarif dasar listrik)," kata Endy.
Menurutnya, tidak tercapainya target inflasi biasanya terjadi karena liarnya harga-harga yang termasuk dalam volatile food. Potensi penambahan inflasi juga dapat terjadi jika ada beberapa rencana pemerintah untuk kurangi salah satu subsidinya yang dialokasikan untuk mengendalikan harga (administrated priced) seperti pada BBM atau TDL.
"Biasanya belum terlaksana, tapi dampaknya sudah terasa, sudah banyak pihak yang menaikkan harga. Ketika terlaksana, ada juga tambahan inflasinya, seperti BBM, pembatasan nanti memberikan tambahan sekitar 0,7%," ujarnya.
Adapun dalam mencapai target inflasi, BI hanya bisa mengendalikan inflasi inti (core inflation) yang kontribusinya pada penghitungan inflasi sebesar 65%. Sementara untuk volatile food dan administrated price masing masih kontribusinya sekitar 18%.
Oleh karena itu, Endy menyarankan sebaiknya komponen yang termasuk dalam administrated price dikurangi. Pasalnya, ketika pemerintah mencabut atau mengurangi subsidi terhadap komponen tersebut, inflasi akan liar.
Namun, ketika komponen administrated price diserahkan kepada harga pasar, harganya akan lebih stabil.
"Ada total sekitar 770 barang, inti di luar itu. Semakin sedikit adminstrated price dan diserahkan kepada pasar, akan semakin stabil. Kurangi subsidi untuk administrated price karena kalau sekalinya dicabut, harga langsung semakin tinggi tapi kalau diserahkan kepada pasar masyarakat lebih bisa menerima dan tidak akan langsung melonjak," tambahnya.
Ia mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tidak lagi menyubsidi BBM dalam administrated price. Hal itu mengurangi tekanan inflasi di negara-negara tersebut. (Tup/OL-11)
Demikian dikatakan Ketua Tim Outlook Jangka Pendek dan Diseminasi Kebijakan Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Endy Dwi Tjahyono di Padalarang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
"Tekanan inflasi tinggi selain datang dari volatile food juga datang dari administrated price seperti pembatasan BBM (bahan bakar minyak), juga kenaikan TDL (tarif dasar listrik)," kata Endy.
Menurutnya, tidak tercapainya target inflasi biasanya terjadi karena liarnya harga-harga yang termasuk dalam volatile food. Potensi penambahan inflasi juga dapat terjadi jika ada beberapa rencana pemerintah untuk kurangi salah satu subsidinya yang dialokasikan untuk mengendalikan harga (administrated priced) seperti pada BBM atau TDL.
"Biasanya belum terlaksana, tapi dampaknya sudah terasa, sudah banyak pihak yang menaikkan harga. Ketika terlaksana, ada juga tambahan inflasinya, seperti BBM, pembatasan nanti memberikan tambahan sekitar 0,7%," ujarnya.
Adapun dalam mencapai target inflasi, BI hanya bisa mengendalikan inflasi inti (core inflation) yang kontribusinya pada penghitungan inflasi sebesar 65%. Sementara untuk volatile food dan administrated price masing masih kontribusinya sekitar 18%.
Oleh karena itu, Endy menyarankan sebaiknya komponen yang termasuk dalam administrated price dikurangi. Pasalnya, ketika pemerintah mencabut atau mengurangi subsidi terhadap komponen tersebut, inflasi akan liar.
Namun, ketika komponen administrated price diserahkan kepada harga pasar, harganya akan lebih stabil.
"Ada total sekitar 770 barang, inti di luar itu. Semakin sedikit adminstrated price dan diserahkan kepada pasar, akan semakin stabil. Kurangi subsidi untuk administrated price karena kalau sekalinya dicabut, harga langsung semakin tinggi tapi kalau diserahkan kepada pasar masyarakat lebih bisa menerima dan tidak akan langsung melonjak," tambahnya.
Ia mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tidak lagi menyubsidi BBM dalam administrated price. Hal itu mengurangi tekanan inflasi di negara-negara tersebut. (Tup/OL-11)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar