JAKARTA--MICOM: Penundaan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi berpotensi menambah anggaran subsidi dalam setahun sebesar Rp3 triliun-Rp6 triliun. Meski demikian, pemerintah tetap akan menjaga volume konsumsi BBM bersubsidi tetap pada angka 38,5 juta kiloliter
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat diyakini belum prima efektivitasnya. Saat ini pemerintah tengah menghitung implikasi anggaran yang dikaitkan pula dengan pergerakan harga minyak dunia serta kemampuan lifting (produksi siap jual) minyak.
"Konsekuensi keuangannya akan membuat tekanan kepada keuangan antara Rp3triliun-Rp6 triliun," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/2).
Awalnya, program pembatasan dengan melarang penjualan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi ini akan dimulai pada 1 April untuk kawasan Jabodetabek. Pembatasan akan dilanjutkan di seluruh Jawa รข€“ Bali pada September mendatang.
Subsidi BBM dalam APBN 2011 dialokasikan sebesar Rp87,6 triliun, dengan asumsi kuota volume konsumsi 38,5 juta kilo liter setahun.
Oleh karena itu, Agus mengatakan bahwa program pembatasan konsumsi BBM harus tetap dilakukan. "Saya rasa program yang selanjutnya adalah tetap ada pembatasan. Tapi hanya menunggu konsepnya lebih matang," kata Agus.
Dia mencontohkan, bisa saja pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak dilakukan bertahap di Jabodetabek dulu, tapi langsung di seluruh Jawa. Sebab pemerintah tetap berkomitmen agar subsidi hanya diberikan kepada yang berhak.
"Kita tahu bahwa begitu banyak masyarakat yang berekonomi menengah ke atas yang menikmati (subsidi) itu," katanya.
Saat ditanya bagaimana pemerintah menutup tambahan anggaran subsidi Rp3 triliun-Rp6 triliun di tahun 2011 jika pembatasan BBM tidak dilakukan. Agus mengatakan bahwa ada asumsi perekonomian lain yang mungkin saja bisa menutup kelebihan subsidi, seperti apresiasi nilai tukar, dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Namun demikian, lanjut Agus, pemerintah secara umum tetap memegang APBN 2011 dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) di level US$80 per barel. Sebab kalau misalnya harga minyak saat ini di atas US$100 per barel, namun jika dihitung setahun, rata-ratanya US$83 per barel.
"Kita belum ada rencana melakukan revisi anggaran walaupun kita waspadai terus. Yang kita waspadai adalah kondisi minyak dunia, terutama kondisi Timur tengah yang agak rawan," katanya.
Sementara itu mengenai produksi minyak domestik (lifting), Agus mengatakan kemungkinan target produksi rata-rata 970 ribu barel per hari (bph) sesuai asumsi APBN 2011 tidak tercapai.
"Lifting kelihatannya tidak sampai 950 ribu bph," kata Agus.
Menurutnya, hal ini karena adanya UU Pelayaran (azas cabotage) yang menginterpretasikan bahwa alat produksi drilling terapung (floating storage) sebagai kapal, sehingga itu harus berbendera Indonesia.
"Sehingga mungkin banyak rencana-rencana kontraktor minyak terpengaruh. Tapi juga ada faktor dari mungkin (blok) Cepu ya. Cepu rencanya kita sudah bisa produksi, tetapi mungkin ada kemunduran," katanya.
Namun demikian, Agus optimistis meski realisasi lifting diperkirakan lebih rendah, berdasar stress test pemerintah, itu masih dalam batasan anggaran yang sehat.
"Jadi misalnya kita sekarang punya kondisi defisit di bawah 2% ,itu selalu masih terjaga di bawah 2%," tukasnya. (Tup/OL-3)
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat diyakini belum prima efektivitasnya. Saat ini pemerintah tengah menghitung implikasi anggaran yang dikaitkan pula dengan pergerakan harga minyak dunia serta kemampuan lifting (produksi siap jual) minyak.
"Konsekuensi keuangannya akan membuat tekanan kepada keuangan antara Rp3triliun-Rp6 triliun," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/2).
Awalnya, program pembatasan dengan melarang penjualan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi ini akan dimulai pada 1 April untuk kawasan Jabodetabek. Pembatasan akan dilanjutkan di seluruh Jawa รข€“ Bali pada September mendatang.
Subsidi BBM dalam APBN 2011 dialokasikan sebesar Rp87,6 triliun, dengan asumsi kuota volume konsumsi 38,5 juta kilo liter setahun.
Oleh karena itu, Agus mengatakan bahwa program pembatasan konsumsi BBM harus tetap dilakukan. "Saya rasa program yang selanjutnya adalah tetap ada pembatasan. Tapi hanya menunggu konsepnya lebih matang," kata Agus.
Dia mencontohkan, bisa saja pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak dilakukan bertahap di Jabodetabek dulu, tapi langsung di seluruh Jawa. Sebab pemerintah tetap berkomitmen agar subsidi hanya diberikan kepada yang berhak.
"Kita tahu bahwa begitu banyak masyarakat yang berekonomi menengah ke atas yang menikmati (subsidi) itu," katanya.
Saat ditanya bagaimana pemerintah menutup tambahan anggaran subsidi Rp3 triliun-Rp6 triliun di tahun 2011 jika pembatasan BBM tidak dilakukan. Agus mengatakan bahwa ada asumsi perekonomian lain yang mungkin saja bisa menutup kelebihan subsidi, seperti apresiasi nilai tukar, dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Namun demikian, lanjut Agus, pemerintah secara umum tetap memegang APBN 2011 dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) di level US$80 per barel. Sebab kalau misalnya harga minyak saat ini di atas US$100 per barel, namun jika dihitung setahun, rata-ratanya US$83 per barel.
"Kita belum ada rencana melakukan revisi anggaran walaupun kita waspadai terus. Yang kita waspadai adalah kondisi minyak dunia, terutama kondisi Timur tengah yang agak rawan," katanya.
Sementara itu mengenai produksi minyak domestik (lifting), Agus mengatakan kemungkinan target produksi rata-rata 970 ribu barel per hari (bph) sesuai asumsi APBN 2011 tidak tercapai.
"Lifting kelihatannya tidak sampai 950 ribu bph," kata Agus.
Menurutnya, hal ini karena adanya UU Pelayaran (azas cabotage) yang menginterpretasikan bahwa alat produksi drilling terapung (floating storage) sebagai kapal, sehingga itu harus berbendera Indonesia.
"Sehingga mungkin banyak rencana-rencana kontraktor minyak terpengaruh. Tapi juga ada faktor dari mungkin (blok) Cepu ya. Cepu rencanya kita sudah bisa produksi, tetapi mungkin ada kemunduran," katanya.
Namun demikian, Agus optimistis meski realisasi lifting diperkirakan lebih rendah, berdasar stress test pemerintah, itu masih dalam batasan anggaran yang sehat.
"Jadi misalnya kita sekarang punya kondisi defisit di bawah 2% ,itu selalu masih terjaga di bawah 2%," tukasnya. (Tup/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar