JAKARTA--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta lebih mendahulukan kepentingan nasional ketimbang menuruti desakan asing agar Indonesia menerapkan moratorium untuk semua jenis hutan. Bila keinginan pihak asing dituruti, rakyat Indonesia diyakini tambah miskin dan pengangguran membengkak.
"Bila hanya sekadar mengangkat citra di dunia internasional, pengentasan kemiskinan dan pengangguran semestinya diprioritaskan. Untuk apa sih cari nama di dunia internasional kalau rakyat untuk makan saja susah. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran seharusnya nomor satu. Yang lain bisa nomor dua,†tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/2).
Ia menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta Presiden SBY menginstruksikan Menhut Zulkifli Hasan segera menerapkan moratorium seluruh jenis hutan.
Sofyan juga menyesalkan sejumlah LSM asing yang kerap berkoar-koar menekan pemerintah Indonesia. "LSM itu bayaran pihak asing kok. Lebih baik LSM asing itu teriak di negaranya saja, jangan di Indonesia,†tegasnya.
Seperti diketahui, sesuai kesepakatan Oslo tahun lalu, sejatinya moratorium hutan hanya berlaku pada kawasan hutan primer dan lahan gambut saja, dan efektif dimulai awal tahun ini. Sebagai imbalannya, Indonesia mendapat dana US$1 miliar. Namun belakangan, LSM asing berusaha menekan pemerintah melaksanakan moratorium untuk semua jenis kawasan hutan, seperti hutan sekunder dan area penggunaan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar Indonesia tidak lagi menguasai bisnis pulp dan kertas dunia.
Berdasarkan data Poyry 2025 Fibre Outlook, pada 2009 Indonesia berada pada posisi 9 dalam jajaran produsen pulp dan kertas dunia. Bahkan, Indonesia memberi kontribusi sekitar 3,6 persen dari total kapasitas global serta berpotensi kuat untuk berkembang lebih besar dan masuk peringkat lima besar.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengakui, pengelolaan hutan dengan baik mampu mendatangkan devisa yang besar bagi negara dan menyerap tenaga kerja.
"Industri pulp dan kertas adalah industri strategis yang bisa menarik investasi hingga US$16 miliar , serta menyumbang devisa sedikitnya US$4 miliar per tahun. Tenaga kerja yang bisa diserap langsung sedikitnya 242.800 orang," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu kemarin (16/2). (*/X-12)
"Bila hanya sekadar mengangkat citra di dunia internasional, pengentasan kemiskinan dan pengangguran semestinya diprioritaskan. Untuk apa sih cari nama di dunia internasional kalau rakyat untuk makan saja susah. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran seharusnya nomor satu. Yang lain bisa nomor dua,†tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/2).
Ia menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta Presiden SBY menginstruksikan Menhut Zulkifli Hasan segera menerapkan moratorium seluruh jenis hutan.
Sofyan juga menyesalkan sejumlah LSM asing yang kerap berkoar-koar menekan pemerintah Indonesia. "LSM itu bayaran pihak asing kok. Lebih baik LSM asing itu teriak di negaranya saja, jangan di Indonesia,†tegasnya.
Seperti diketahui, sesuai kesepakatan Oslo tahun lalu, sejatinya moratorium hutan hanya berlaku pada kawasan hutan primer dan lahan gambut saja, dan efektif dimulai awal tahun ini. Sebagai imbalannya, Indonesia mendapat dana US$1 miliar. Namun belakangan, LSM asing berusaha menekan pemerintah melaksanakan moratorium untuk semua jenis kawasan hutan, seperti hutan sekunder dan area penggunaan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar Indonesia tidak lagi menguasai bisnis pulp dan kertas dunia.
Berdasarkan data Poyry 2025 Fibre Outlook, pada 2009 Indonesia berada pada posisi 9 dalam jajaran produsen pulp dan kertas dunia. Bahkan, Indonesia memberi kontribusi sekitar 3,6 persen dari total kapasitas global serta berpotensi kuat untuk berkembang lebih besar dan masuk peringkat lima besar.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengakui, pengelolaan hutan dengan baik mampu mendatangkan devisa yang besar bagi negara dan menyerap tenaga kerja.
"Industri pulp dan kertas adalah industri strategis yang bisa menarik investasi hingga US$16 miliar , serta menyumbang devisa sedikitnya US$4 miliar per tahun. Tenaga kerja yang bisa diserap langsung sedikitnya 242.800 orang," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu kemarin (16/2). (*/X-12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar