JAKARTA--MICOM: Peluang investasi di daerah masih sering berbenturan dengan upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak dan tuntutan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Meski hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun tuntutan berlebihan yang dituangkan dalam berbagai aturan tersebut justru menjadi penghambat masuknya investasi ke daerah.
"Itu masalah yang masih melekat dan sering menghambat inveatsai ke daerah. Kita terus melakukan pendekatan ke pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu tersebut sehingga pemda bisa melihat kekurangan yang harus diperbaiki," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa (22/2).
Menurutnya, kewenangan yang dimiliki daerah dengan berjalannya konsep otonomi daerah justru memicu munculnya berbagai aturan yang tidak sejalan dengan aturan pusat. "Kita tidak punya pilihan lain dalam upaya untuk memperbaiki iklim usaha yang susah seperti ini," kata Suryo.
Suryo mengaku kerap menerima keluhan dari para anggotanya di daerah terkait praktik pungli dan praktik lain saat berinvestasi.
"Memang ada beberapa daerah yang sudah proaktif memperbaiki aturan dan menyediakan layanan yang ramah terhadap investasi. Kita berharap kesadaran seperti ini bisa dilakukan daerah lain sehingga p[otensi investasi itu betul-betul terserap maksimal," tuturnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Menurutnya pemerintah pusat perlu bekerja keras agar target investasi di daerah bisa tercapai. "Masih banyak hambatan investasi, baik berupa infrastruktur dan regulasi, yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) bagi pelaku usaha. Yang saya llihat, investasi di daerah sulit untuk mencapai target,รข€� katanya. (Jaz/OL-2)
"Itu masalah yang masih melekat dan sering menghambat inveatsai ke daerah. Kita terus melakukan pendekatan ke pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu tersebut sehingga pemda bisa melihat kekurangan yang harus diperbaiki," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa (22/2).
Menurutnya, kewenangan yang dimiliki daerah dengan berjalannya konsep otonomi daerah justru memicu munculnya berbagai aturan yang tidak sejalan dengan aturan pusat. "Kita tidak punya pilihan lain dalam upaya untuk memperbaiki iklim usaha yang susah seperti ini," kata Suryo.
Suryo mengaku kerap menerima keluhan dari para anggotanya di daerah terkait praktik pungli dan praktik lain saat berinvestasi.
"Memang ada beberapa daerah yang sudah proaktif memperbaiki aturan dan menyediakan layanan yang ramah terhadap investasi. Kita berharap kesadaran seperti ini bisa dilakukan daerah lain sehingga p[otensi investasi itu betul-betul terserap maksimal," tuturnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Menurutnya pemerintah pusat perlu bekerja keras agar target investasi di daerah bisa tercapai. "Masih banyak hambatan investasi, baik berupa infrastruktur dan regulasi, yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) bagi pelaku usaha. Yang saya llihat, investasi di daerah sulit untuk mencapai target,รข€� katanya. (Jaz/OL-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar