Kawasan Terpadu , Banyak Program tapi Minim Realisasi Investasi
Pada mulanya konsep Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) menjadi kebanggaan nasional. Bahkan, pemerintah mendukungnya dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 termasuk kemudahan seperti fasilitas insentif di bidang perpajakan. Namun, pada kenyataannya Kapet jalan di tempat. Terbukti, sejak 2005 hingga 2010, hanya 27,5 triliun rupiah yang terserap atau hanya 3,4 persen dari total komitmen investasi sebesar 809 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, kendati beragam fasilitas telah disediakan pemerintah, sejauh ini tidak banyak investor yang tertarik berinvestasi di wilayah Kapet.
Dari 14 Kapet yang ada, baru tiga kawasan yang diminati, yaitu Kapet Sasamba, Kapet Batulicin dan Kapet Manado-Bitung. “Dari realisasi investasi itu, Kapet Sasamba menarik investasi 11 triliun rupiah, Kapet Batulicin 3 triliun rupiah dan Kapet Manado- Bitung 3,4 triliun rupiah. 11 area Kapet lainnya belum bisa mendatangkan investasi,” kata Gita di Jakarta, Jumat (25/2). Menurut Gita, realisasi investasi Kapet terhambat masalah kebijakan hukum dan insentif. Selain itu, Badan Pengurus Kapet dan Pemerintah daerah serta minimnya anggaran promosi juga menjadi hambatan Kapet.
“Tapi yang paling penting adalah memang kalau tidak ada kelembagaan dan tidak ada pertanggungjawaban, dan juga tidak ada prasarana yang layak ya tidak mungkin jalan, baik Kapet maupun KEK,” ujar Gita. Sehingga, lanjut Gita, pihaknya mengusulkan agar Kapet dibungkus menjadi satu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kalau saya sih cenderung dibungkus saja dalam KEK, Tapi itu masih tergantung pandangan pihak lainnya. Kalau untuk kepentingan bagamana ini dipertanggungjawabkan, diimplementasi, dan simplikasi biar dibungkus dalam KEK,” tutur Gita.
Gita menambahkan, insentif yang diberikan untuk Kapet memang sangat terbatas sehingga pihaknya mengusulkan agar ada pengurangan pajak penghasilan (Pph) sebesar 30 persen selama enam tahun dan lima persen per tahun. Selain itu, pilihan untuk penyusutan pajak (amortisasi) dipercepat. “Selain itu, kompensasi kerugian fi skal paling lama 10 tahun. Pengenaan pajak dividen 10 persen, atau lebih rendah, dan juga Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP),”tandas Gita. Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Airlangga Hartarto juga mendukung Kapet bisa diintegrasikan dengan KEK.
“Jadi jangan pemerintah banyak program pengembangan wilayah tapi semua hanya wacana,” kata Airlangga. Pilih KEK Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Kapet terhambat ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan dan pasokan energi. Fasilitas insentif fi skal dan nonfi skal juga masih kurang menarik minat investor. “Keterpaduan antara sektor wilayah kabupaten dan kota, antara provinsi serta pelaku usaha juga belum berkembang Ini terlihat dari realisasi investasinya yang masih sangat minim,” kata Hidayat di sela-sela kunjungan pabrik Epson di Cikarang, Jumat (25/2).
Hidayat berharap dapat merealisasikan dua dari lima KEK pada tahun ini. “Salah satu KEK itu adalah Sei Mangke di Sumatra Utara,” ujarnya. Diungkapkan, sasaran rencana pengembangan KEK hingga 2014 adalah berkembangnya industri di luar Jawa yang diindikasikan dengan tersusunnya strategi pengembangan KEK, studi kelayakan ekonomi dan fi nansial, dan tingkat pertumbuhan jumlah industri di luar Jawa.
ind/E-8
Pada mulanya konsep Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) menjadi kebanggaan nasional. Bahkan, pemerintah mendukungnya dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 termasuk kemudahan seperti fasilitas insentif di bidang perpajakan. Namun, pada kenyataannya Kapet jalan di tempat. Terbukti, sejak 2005 hingga 2010, hanya 27,5 triliun rupiah yang terserap atau hanya 3,4 persen dari total komitmen investasi sebesar 809 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, kendati beragam fasilitas telah disediakan pemerintah, sejauh ini tidak banyak investor yang tertarik berinvestasi di wilayah Kapet.
Dari 14 Kapet yang ada, baru tiga kawasan yang diminati, yaitu Kapet Sasamba, Kapet Batulicin dan Kapet Manado-Bitung. “Dari realisasi investasi itu, Kapet Sasamba menarik investasi 11 triliun rupiah, Kapet Batulicin 3 triliun rupiah dan Kapet Manado- Bitung 3,4 triliun rupiah. 11 area Kapet lainnya belum bisa mendatangkan investasi,” kata Gita di Jakarta, Jumat (25/2). Menurut Gita, realisasi investasi Kapet terhambat masalah kebijakan hukum dan insentif. Selain itu, Badan Pengurus Kapet dan Pemerintah daerah serta minimnya anggaran promosi juga menjadi hambatan Kapet.
“Tapi yang paling penting adalah memang kalau tidak ada kelembagaan dan tidak ada pertanggungjawaban, dan juga tidak ada prasarana yang layak ya tidak mungkin jalan, baik Kapet maupun KEK,” ujar Gita. Sehingga, lanjut Gita, pihaknya mengusulkan agar Kapet dibungkus menjadi satu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Kalau saya sih cenderung dibungkus saja dalam KEK, Tapi itu masih tergantung pandangan pihak lainnya. Kalau untuk kepentingan bagamana ini dipertanggungjawabkan, diimplementasi, dan simplikasi biar dibungkus dalam KEK,” tutur Gita.
Gita menambahkan, insentif yang diberikan untuk Kapet memang sangat terbatas sehingga pihaknya mengusulkan agar ada pengurangan pajak penghasilan (Pph) sebesar 30 persen selama enam tahun dan lima persen per tahun. Selain itu, pilihan untuk penyusutan pajak (amortisasi) dipercepat. “Selain itu, kompensasi kerugian fi skal paling lama 10 tahun. Pengenaan pajak dividen 10 persen, atau lebih rendah, dan juga Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP),”tandas Gita. Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Airlangga Hartarto juga mendukung Kapet bisa diintegrasikan dengan KEK.
“Jadi jangan pemerintah banyak program pengembangan wilayah tapi semua hanya wacana,” kata Airlangga. Pilih KEK Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Kapet terhambat ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan dan pasokan energi. Fasilitas insentif fi skal dan nonfi skal juga masih kurang menarik minat investor. “Keterpaduan antara sektor wilayah kabupaten dan kota, antara provinsi serta pelaku usaha juga belum berkembang Ini terlihat dari realisasi investasinya yang masih sangat minim,” kata Hidayat di sela-sela kunjungan pabrik Epson di Cikarang, Jumat (25/2).
Hidayat berharap dapat merealisasikan dua dari lima KEK pada tahun ini. “Salah satu KEK itu adalah Sei Mangke di Sumatra Utara,” ujarnya. Diungkapkan, sasaran rencana pengembangan KEK hingga 2014 adalah berkembangnya industri di luar Jawa yang diindikasikan dengan tersusunnya strategi pengembangan KEK, studi kelayakan ekonomi dan fi nansial, dan tingkat pertumbuhan jumlah industri di luar Jawa.
ind/E-8
Tidak ada komentar:
Posting Komentar