JAKARTA--MICOM: Program penanggulangan kemiskinan klaster 4 yang dicanangkan presiden dianggap sebagai suatu reinovasi dan pengembangan dari program penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya sudah ada.
Namun pemerintah harus kembali memperhatikan implementasi dari program tersebut agar program berjalan sesuai dengan harapan.
Demikian yang disampaikan pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko, Kamis (24/2).
"Saya selama ini melihat program pemerintah sudah bervariasi. Ini merupakan reinovasi dan pengembangan dari program yang sudah ada," katanya.
Namun Prasetyantoko melihat rencana program yang sudah bagus tersebut seringkali terkendala oleh masalah implementasi atau eksekusi di lapangan.
Menurutnya, hal itu terjadi karena sistem birokrasi dan pejabat pemerintah yang tidak cukup mampu dalam melakukan implementasi dan eksekusi kebijakan di lapangan.
"Sebenarnya presiden sudah mengetahui hal itu, seperti soal infrastruktur di Jakarta. Desainnya sudah ada tetapi kok gak jalan-jalan. Jadi seringkali pejabat kita planning-nya bagus, eksekusinya buruk," tutur Prasetyantoko.
Ia melanjutkan, ketidakmampuan sistem birokrasi dan pejabat pemerintah dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu pengaruh politik pada kebijakan yang diambil pejabat tertentu dan kompetensi pejabat itu sendiri.
"Pengaruh politik sangat kontaminatif terhadap suatu kebijakan, bahkan di tingkat dirjen (direktur jenderal) pun pengaruh partai sangat kuat. Harusnya yang profesional dilakukannya. Sementara kompetensi pejabat itu sendiri masih kurang terkait dengan reformasi birokrasi yang tidak berjalan," jelas Prasetyantoko.
Secara keseluruhan program penanggulangan kemiskinan harus terintegrasi dengan kebijakan ekonomi makro. Selama ini Prasetyantoko melihat masih ada sebuah paradoks yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tetapi tidak ditunjukkan dengan peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakatnya.
Selain itu Prasetyantoko menghimbau pemerintah agar jangan terus-menerus mencanangkan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat karitatif atau hanya memberikan bantuan langsung.
Program tersebut seharusnya juga dapat memberdayakan masyarakat miskin. "Program karitatif boleh-boleh saja sebenarnya. Neccesary but not sufficient," ujarnya. (*/OL-9)
Namun pemerintah harus kembali memperhatikan implementasi dari program tersebut agar program berjalan sesuai dengan harapan.
Demikian yang disampaikan pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko, Kamis (24/2).
"Saya selama ini melihat program pemerintah sudah bervariasi. Ini merupakan reinovasi dan pengembangan dari program yang sudah ada," katanya.
Namun Prasetyantoko melihat rencana program yang sudah bagus tersebut seringkali terkendala oleh masalah implementasi atau eksekusi di lapangan.
Menurutnya, hal itu terjadi karena sistem birokrasi dan pejabat pemerintah yang tidak cukup mampu dalam melakukan implementasi dan eksekusi kebijakan di lapangan.
"Sebenarnya presiden sudah mengetahui hal itu, seperti soal infrastruktur di Jakarta. Desainnya sudah ada tetapi kok gak jalan-jalan. Jadi seringkali pejabat kita planning-nya bagus, eksekusinya buruk," tutur Prasetyantoko.
Ia melanjutkan, ketidakmampuan sistem birokrasi dan pejabat pemerintah dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu pengaruh politik pada kebijakan yang diambil pejabat tertentu dan kompetensi pejabat itu sendiri.
"Pengaruh politik sangat kontaminatif terhadap suatu kebijakan, bahkan di tingkat dirjen (direktur jenderal) pun pengaruh partai sangat kuat. Harusnya yang profesional dilakukannya. Sementara kompetensi pejabat itu sendiri masih kurang terkait dengan reformasi birokrasi yang tidak berjalan," jelas Prasetyantoko.
Secara keseluruhan program penanggulangan kemiskinan harus terintegrasi dengan kebijakan ekonomi makro. Selama ini Prasetyantoko melihat masih ada sebuah paradoks yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tetapi tidak ditunjukkan dengan peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakatnya.
Selain itu Prasetyantoko menghimbau pemerintah agar jangan terus-menerus mencanangkan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat karitatif atau hanya memberikan bantuan langsung.
Program tersebut seharusnya juga dapat memberdayakan masyarakat miskin. "Program karitatif boleh-boleh saja sebenarnya. Neccesary but not sufficient," ujarnya. (*/OL-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar