JAKARTA--MICOM: Pemerintah dan DPR seolah menciptakan dualisme dalam menjembatani kisruh tarif dasar listrik (TDL) antara pelanggan industri dan PT PLN (Persero).
Padahal, pemerintah sudah sepantasnya lebih memikirkan listrik sebagai hak publik karena energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (18/2), mengatakan pemerintah tidak boleh hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan industri, tetapi untuk masyarakat luas.
"Kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan infrastruktur jalan memang menjadi hak masyarakat untuk dipenuhi negara baik secara langsung melalui Kementerian maupun melalui perusahaan negara. Bahwa ada rakyat yang masih belum terpenuhi merupakan tugas pemerintah untuk mencari penyelesaian," tegas Eko via sambungan telepon. (*/OL-9)
Padahal, pemerintah sudah sepantasnya lebih memikirkan listrik sebagai hak publik karena energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (18/2), mengatakan pemerintah tidak boleh hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan industri, tetapi untuk masyarakat luas.
"Kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan infrastruktur jalan memang menjadi hak masyarakat untuk dipenuhi negara baik secara langsung melalui Kementerian maupun melalui perusahaan negara. Bahwa ada rakyat yang masih belum terpenuhi merupakan tugas pemerintah untuk mencari penyelesaian," tegas Eko via sambungan telepon. (*/OL-9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar