JAKARTA: Suistainable Development Indonesia menilai penguatan rupiah terhadap dolar AS belakangan ini merupakan fenomena yang tak lazim terjadi di tengah tekanan inflasi yang meningkat dan aksi ambil untung pemain modal.
Dradjad Hari Wibowo, Ekonom Suistainable Development Indonesia, menuturkan penguatan rupiah saat ini sebenarnya tidak sehat. Alasannya, pasar modal cenderung terkoreksi dengan aksi investor asing yang lebih banyak melakukan net selling dalam beberapa minggu terakhir.
Padahal, pelepasan SBI oleh asing juga masih terjadi, seharusnya rupiah terdepresiasi. "Kalau malah terapresiasi, itu karena pasar mengantisipasi BI akan terus menaikkan BI Rate. Ini tidak sehat," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Jika rupiah terus menguat, lanjutnya, logikanya terjadi deflasi untuk barang-barang impor (imported deflation), bukan imported inflation. Dengan demikian, inflasi bulan ini dan Maret seharusnya bisa lebih rendah dari Januari.
"Apalagi pemerintah membebaskan bea masuk pangan impor. Namun, memang ancaman inflasi masih tinggi karena terganggunya produksi pangan global."
Semua hal itu, ujarnya, berkorelasi dengan arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Dia memperkirakan pada tahun ini modal portofolio akan lebih banyak masuk ke pasar keuangan.
Drajad menambahkan langkah Bank Indonesia menaikkan BI Rate justru menciptakan distorsi arus modal atau membuat modal jangka pendek mengendap di obligasi negara. Di sisi lain, kebijakan moneter itu juga membuat daya saing sektor riil berkurang sehinga makin kurang menarik bagi investor menanamkan modal di sektor riil (Foreign Direct Investment/FDI).
"Untuk mendorong FDI jawabannya klasik, memperbaiki infrastruktur, kurangi bottleneck perizinan, selesaikan masalah tanah, dan seterusnya," tuturnya.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF), baru-baru ini, memperkirakan tren penguatan rupiah masih akan berlanjut. Rata-rata kurs sepanjang tahun ini diperkirakan di kisaran Rp8.900 per dolar AS.
Terkait inflasi, Dradjad menilai pemerintah tidak yakin akan target 5,3% pada tahun ini dengan menggambarkan sulitnya kondisi saat ini. Apabila memang merasa tidak sanggup, sebaiknya asumsi tersebut jangan dimasukkan dalam UU APBN 2011.
"Pernyataan yang simpang siur ini merusak kredibilitas asumsi makro pemerintah dan mengganggu kepercayaan investor," katanya.(yn)
Dradjad Hari Wibowo, Ekonom Suistainable Development Indonesia, menuturkan penguatan rupiah saat ini sebenarnya tidak sehat. Alasannya, pasar modal cenderung terkoreksi dengan aksi investor asing yang lebih banyak melakukan net selling dalam beberapa minggu terakhir.
Padahal, pelepasan SBI oleh asing juga masih terjadi, seharusnya rupiah terdepresiasi. "Kalau malah terapresiasi, itu karena pasar mengantisipasi BI akan terus menaikkan BI Rate. Ini tidak sehat," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Jika rupiah terus menguat, lanjutnya, logikanya terjadi deflasi untuk barang-barang impor (imported deflation), bukan imported inflation. Dengan demikian, inflasi bulan ini dan Maret seharusnya bisa lebih rendah dari Januari.
"Apalagi pemerintah membebaskan bea masuk pangan impor. Namun, memang ancaman inflasi masih tinggi karena terganggunya produksi pangan global."
Semua hal itu, ujarnya, berkorelasi dengan arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Dia memperkirakan pada tahun ini modal portofolio akan lebih banyak masuk ke pasar keuangan.
Drajad menambahkan langkah Bank Indonesia menaikkan BI Rate justru menciptakan distorsi arus modal atau membuat modal jangka pendek mengendap di obligasi negara. Di sisi lain, kebijakan moneter itu juga membuat daya saing sektor riil berkurang sehinga makin kurang menarik bagi investor menanamkan modal di sektor riil (Foreign Direct Investment/FDI).
"Untuk mendorong FDI jawabannya klasik, memperbaiki infrastruktur, kurangi bottleneck perizinan, selesaikan masalah tanah, dan seterusnya," tuturnya.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF), baru-baru ini, memperkirakan tren penguatan rupiah masih akan berlanjut. Rata-rata kurs sepanjang tahun ini diperkirakan di kisaran Rp8.900 per dolar AS.
Terkait inflasi, Dradjad menilai pemerintah tidak yakin akan target 5,3% pada tahun ini dengan menggambarkan sulitnya kondisi saat ini. Apabila memang merasa tidak sanggup, sebaiknya asumsi tersebut jangan dimasukkan dalam UU APBN 2011.
"Pernyataan yang simpang siur ini merusak kredibilitas asumsi makro pemerintah dan mengganggu kepercayaan investor," katanya.(yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar